mjbookmaker by:
http://jowo.jw.lt

POSTUR MILITER
NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
DINAMIKA PERSENJATAAN DAN PERGESERAN LINGKUNGAN
STRATEGIS INTERNASIONAL
DARI ERA KE PASCA PERANG DINGIN
Bagaimana Supremasi dan Postur
Kekuatan Pertahanan Indonesia (TNI)?
PENULIS: OMAN HERYAMAN, S.IP., M.Si.
PEMBIMBING: KUSNANTO ANGGORO, Ph.D
INDRIA SAMEGO, Ph.D
PENGUJI: IKRAR NUSA BHAKTI, Ph.D
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2001

ABSTRAK
Tujuan studi ini untuk mengetahui perbandingan dinamika persenjataan negaranegara
Asia Tenggara pada masa dan pasca Perang Dingin, faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya peningkatan dinamika persenjataan pasca Perang Dingin dan
implikasinya terhadap postur dan kebijakan pertahanan Indonesia. Sedangkan ruang
lingkup obyek penelitian meliputi postur militer dan kebijakan pertahanan dari seluruh
negara-negara Asia Tenggara yang sekarang tergabung dalam ASEAN-10.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan, analisis historis dan
deskriptif-eksplanatoris, dengan teknik pengumpulan data melalui riset kepustakaan dan
dokumentasi selama satu tahun.
Berdasarkan hasil analisis data, indikator-indikator dinamika persenjataan negaranegara
Asia Tenggara menunjukkan kecenderungan meningkat pada periode pasca
Perang Dingin (tahun 1991-2000) dibandingkan pada periode masa Perang Dingin
(tahun 1975-1990). Indikator-indikator yang diteliti adalah: 1) Anggaran belanja
militer/pertahanan yang meliputi sub-indikator belanja militer dalam harga konstan,
belanja militer dalam tingkat harga berjalan, belanja militer pada basis per kapita, dan
persentase anggaran militer dari GDP; 2) Tentara/SDM Angkatan Bersenjata yang
meliputi sub-indikator jumlah total Angkatan Bersenjata, pasukan cadangan, para-militer,
proporsi tentara per 1000 penduduk, dan proporsi tentara per 10 mil luas wilayah; 3)
Kepemilikan/penggelaran dan akuisisi sistem persenjataan utama (alat utama sistem
senjata/alutsista) yang meliputi sub-indikator penggelaran dan akuisisi senjata angkatan
darat, angkatan laut dan angkatan udara.
Terjadinya peningkatan dalam pembangunan persenjataan diatas, disebabkan
adanya perkaitan faktor-faktor internasional dan domestik yang turut mempengaruhi dan
dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan di negara-negara Asia Tenggara.
Dari lingkungan internasional, faktor-faktor yang mempengaruhi dan
dipertimbangkan tersebut adalah terkait dengan perubahan konfigurasi keamanan seiring
dengan berakhirnya Perang Dingin, yang dipersepsi sebagai adanya ketidakpastian
keamanan ketika berakhirnya tatanan global yang bercirikan dua kutub membuka jalan
bagi suatu struktur banyak kutub yang kompleks dan bercirikan ketidakpastian. Bagi
negara-negara Asia Tenggara, ketidakpastian ini berkisar pada tiga masalah penting: (1)
Ancaman keamanan sebagai akibat dari adanya kecurigaan dan perselisihan-perselisihan
teritorial yang tidak terpecahkan; (2) pengurangan kehadiran militer AS dari kawasan Asia
Tenggara dipandang sebagai hilangnya jaminan “payung keamanan” yang mengharuskan
perlunya peningkatan kemampuan pertahanan mandiri; dan (3) munculnya peranan dan
proyeksi militer kekuatan-kekuatan regional yang dipandang sebagai ancaman mengikuti
skenario sistem intrusive dan logika dilema keamanan. Tiga masalah ini, kemudian
dibarengi dengan adanya perubahan pola perdagangan senjata internasional (dari “seller
market” ke “buyer market”) yang makin memudahkan banyak negara untuk mengakuisisi
persenjataan.
Dari lingkungan domestik, ada dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya
pembangunan persenjataan: Pertama, kapabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara
iii
yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang mengalami kecenderungan
meningkat. Kedua, kecuali Laos, Kamboja dan Brunei, semua negara Asia Tenggara
mempunyai dan mengembangkan industri pertahanan domestik, baik berdasarkan lisensi
negara Barat maupun hasil desain dalam negeri. Selain untuk kepentingan pasar dalam
negeri (captive market), hasil produksi mereka juga untuk kepentingan ekspor. Faktorfaktor
domestik lainnya sebagai penunjang adalah: masalah keamanan internal terkait
dengan gerakan separatis, pengamanan jalur lalulintas laut, dan perlindungan sumberdaya
alam dalam lingkunan Zona Ekonomi Eksklusif.
Di pihak lain, meningkatnya pembangunan persenjataan di negara-negara Asia
Tenggara pada periode pasca Perang juga disebabkan karena pada saat yang bersamaan
(1991-1993) belum terbentuk suatu mekanisme regional yang dapat mengatur masalahmasalah
keamanan di antara sesama negara kawasan. Selanjutnya, setelah terbentuknya
ASEAN Regional Forum (ARF) pun yang berfungsi sebagai forum untuk membahas dan
membicarakan masalah-masalah kemanan di Asia-Pasifik, peningkatan pembangunan
persenjataan tetap berlangsung. Kehadiran ARF belum sepenuhnya mampu meredam
dinamika persenjataan, hal ini dikarenakan: 1) Instrumen-instrtumen kebijakan keamanan
ARF masih belum berjalan semestinya; 2) ARF lebih bersifat forum dialog yang bersifat
longgar sehingga kesepakatan-kesepakatannya tidak terlalu mengikat anggotanya; dan 3)
Sebagian besar anggota ARF, terutama negara-negara besar, belum sepenuhnya meyakini
kemampuan ARF dalam mengatasi persoalan-persoalan keamanan, dianataranya masalah
Laut Cina Selatan dan konflik Cina-Taiwan.
Berdasarkan perbandingan dinamika persenjataan diatas, terutama dalam
penggelaran dan akuisisi persenjataan, dapat dilihat pula peta peningkatan dan kekuatan
militer negara-negara Asia Tenggara, dimana postur kekuatan militer Indonesia
menunjukkan profil utama (dari aspek kuantitas) dibanding negara-negara lainnya. Tetapi
bila kuantitas persenjataan yang dimilikinya dilihat berdasarkan proporsi dan
persentasenya terhadap jangkauan wilayah operasi, wilayah kedaulatan, dan jumlah
penduduk yang harus dilindunginya, profil kekuatannya tampak jauh lebih kecil
(bersahaja) dibanding sebagian besar negara-negara lainnya.
Realitas diatas, menggarisbawahi pentingnya pembangunan kekuatan
persenjataan Indonesia untuk mencapai postur kekuatan militer yang ideal. Pentingnya
peningkatan postur militer ini terkait dengan kepentingan pengamanan wilayah dan
menjaga persatuan, keutuhan dan kedaulatan tanah air. Dilihat dari kenyataan geografik
(luasnya wilayah), kenyataan demografi (besarnya jumlah penduduk), kebutuhan ruang
untuk hidup (keinginan untuk sejajar secara politis dengan negara lain), dan perlunya
kekuatan penangkal, pertimbangan untuk pembangunan kekuatan militer Indonesia dari
waktu ke waktu tetap penting dan mendesak sampai mencapai kondisi ideal.
Kata kunci: Postur militer, kepentingan nasional, keamanan nasional, lomba senjata, pembangunan
persenjataan, dinamika persenjataan, dilema keamanan, ancaman keamanan,
keamanan regional, pertahanan mandiri, proyeksi militer, perdagangan senjata,
kapabilitas ekonomi, industri pertahanan.
iv
PENGANTAR
PENULIS
Kendati dari aspek momentum-nya dirasa agak larut, namun dilihat dari
urgensinya riset mengenai dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara dirasakan
tetap relevan bila dilihat dari perspektif waktu saat ini. Paling tidak ada tiga alasan yang
dapat dikemukakan:
Pertama, riset terdahulu (periode tahun lampau) mengenai tema ini dari beberapa
peneliti (Amitav Acharya dari ISEAS Singapura [1994]; Ninok Leksono Dermawan dari
Kompas Jakarta [1992]; dan Desmond Ball, Andrew Mack, dan J.N. Mak [1993] dari The
Australian National University, Canberra), hanya dapat mengindentifikasi dan
menggambarkan sejumlah faktor penyebabnya tanpa mampu menganalisis faktor mana
yang dianggap paling determinan dari semuanya. Studi yang dilakukan saat ini antara lain
untuk menjawab hal diatas, secara kebetulan dalam waktu tiga tahun terakhir negaranegara
kawasan mengalami “bencana” krisis moneter, ini memungkinkan kita mengkaji
apakah fenomena ini yang secara turunan mempengaruhi kapabilitas ekonomi suatu
negara merupakan faktor yang dianggap paling mempengaruhi naik dan turunnya
dinamika persenjataan?
Kedua, walaupun “mainstream atau roh” dan tujuan riset ini tidak jauh berbeda
dengan para peneliti diatas, tetapi dari identifikasi variabel terdapat perbedaan. Demikian
pula dalam temuan-temuan data terjadi pengayaan (diperkaya) dengan data baru yang
semakin signifikan.
Ketiga, dilihat dari implikasinya terhadap kekuatan pertahanan Indonesia,
realitasnya memang semakin menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan akuisisi
(dibanding masa-masa sebelumnya) di satu pihak, tetapi di pihak lain juga terjadi
penurunan proporsinya apabila dibandingkan dengan kekuatan pertahanan negara
lainnya di Asia Tenggara. Apabila ini tidak dicermati, muncul semacam kekhawatiran
bahwa dengan semakin lemahnya postur kekuatan pertahanan Indonesia, akan semakin
mengisolasi kemampuan kita dalam memainkan peran penting di dunia internasional,
paling tidak di kawasan sendiri di Asia Tenggara. Dan kalau ini sampai terjadi bukan
tidak mungkin Indonesia hanya merupakan obyek (bukan subyek) dari segala
kemungkinan (dan pertarungan) agenda setting global yang dapat mengurangi kedaulatan
Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara.
Atas dasar pertimbangan inilah, penulis berketetapan hati melakukan serangkaian
riset dan mempersembahkannya --beserta segala kelebihan dan kekurangannya-- dengan
tulus hati kepada para peminat studi strategis dan keamanan, serta kepada para praktisi
dan para pengambil keputusan di Legislatif (DPR), Ekksekutif (Dephan), dan Mabes
TNI. Semoga bermanfaat!
Adapun proses dan waktu pelaksanaan riset adalah selama kurang lebih 1 (satu)
tahun, terhitung mulai Agustus 2000 sampai dengan awal Juli 2001. Terkait dengan
selesainya penelitian ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tinggi kepada berbagai pihak, sebagai berikut:
v
a. Dr. Indria Samego, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan
Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, yang telah berkenan membaca
dan membimbing riset, dan telah memberikan banyak “pencerahan” tentang studi
ilmu politik dan logika penelitian.
b. Dr. Kusnanto Anggoro, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies
(CSIS), yang telah berkenan membaca dan membimbing riset, dan telah memberikan
penguatan dan pendalaman, baik teoritik maupun kasus, dalam studi strategis dan
keamanan.
c. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
yang berkenan membaca dan mengkoreksi hasil riset ini.
d. Letjen TNI Agus Wijoyo (Kaster TNI), Letjen TNI Djadja Suparman (Dansesko
TNI), Letjen TNI Ryamizard Ryacudu (Pangkostrad TNI-AD), Almarhum Letjen
TNI Agus Wirahadikusumah (mantan Pangdam VII Wirabuana dan Pangkostrad
TNI-AD), yang telah memberikan bantuan moril dan materil selama studi dan
terhadap pelaksanaan riset. Juga Mayjen TNI Yachya Sacawiria (Askomsos Mabes
TNI, sekarang anggota DPR-RI), Mayjen TNI Sudrajat (Dirjen Strategi dan
Pertahanan Dephan RI), Marsekal Madya Zecky Ambadar (mantan Danseko TNIAU),
Laksamana Madya Robert Mangindaan (Staf Ahli LEMHANAS), dan Marsekal
Madya Lambert F. Silooy (Dirjen Kuathan Dephan RI) yang berkenan memberikan
kesempatan berdiskusi untuk memperdalam kajian mengenai TNI.
e. “Guru-guruku”, Dr. Salim Said, Dr. Bahtiar Effendy, Dr. Amir Santoso, Dr. Makmur
Keliat, Bantarto Bandoro, SH, MA, Dra. Ambarwati, M.Si., Dra. Dewi Setyarini,
M.Si., Drs. Syaiful Syam, MA, Drs. Denny Ramdhany, M.Si., Deny J.A., SH, MPA,
Ph.D., Dr. Rusman Sudjana, Drs. Karyanto, MA, dan Soesiswo Soenarko, SH, MA,
serta Prof. Dr. Sri Sumatri, SH.
f. Prof. Dr. H. Iman Sudirman, Ir. DEA, selaku Rektor Universitas Pasundan; Drs.
HM. Didi Turmudzi, M.Si., selaku Pembantu Rektor I Universitas Pasundan, dan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan, Ibu Dr.
Hj. Ummu Salamah, M.S., yang memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk
studi dan riset.
g. “Suhu” dan rekan-rekan di Jurusan HI FISIP UNPAS: Iwan B. Irawan, Drs. Ch.
Faurozi, Drs. Awang Munawar, M.Si., selanjutnya tanpa disebut gelarnya: kang Iwan
Gunawan, kang Kun Kunrat, M. Budiana, Ade Priangani, dan Agus Herlambang.
h. Katalisator pengumpul “dana riset”, Haji Surya Hartono Al-Hasan; “kamus berjalan”
Alif Oktavian; konsultan statistik, Tendi Haruman; teman-teman berdiskusi dan
berwacana: Ahmad “Tasneem” Kaylani, Fahrus Zaman Fadhly dan Agus Salim
Mansyur; serta teman-teman seperjuangan: Tom Maskun, Deni SS, Aos Syaeful
Azhar, Ali Irvan dan lainnya.
i. Staf riset di IISS London, staf riset di SIPRI Stockholm, Staf Riset IDSA di New
Delhi, Staf Riset ISEAS di Singapura dan staf perpustakaan CSIS, LIPI, Lemhanas,
Litbang Deplu RI, Sekretariat ASEAN; dan lainnya yang telah berkenan membantu
melakukan penelusuran kepustakaan dan dokumen, baik secara langsung maupun
dengan bantuan e-mail.
j. Ummi U’eb, yang selalu setia mendampingi, membantu sebagian besar pengetikan,
dan berdoa untuk kesuksesan studi dan kelancaran penelitian. Mamih dan Bapa di
Ciamis, Mamah, Papap, Izul dan Santy.
vi
k. Serta pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Bandung dan Jakarta, 14 Juli 2001
OMAN HERYAMAN, S.IP., M.SI.
vii
DAFTAR ISI
Abstrak ---- i
Pengantar Penulis ---- iii
Daftar Isi ---- vi
Daftar Tabel dan Gambar ---- x
BAB I
FENOMENA DINAMIKA PERSENJATAAN ASIA TENGGARA: IRONI
ATAU KEHARUSAN? ---- 1
Latar Belakang ---- 1
Permasalahan ---- 5
Tujuan, Kegunaan dan Signifikansi Kajian ---- 6
Kerangka Pemikiran ---- 7
Postur Militer, Kepentingan Nasional dan Kebijakan Keamanan Nasional ---- 7
Konsepsi “Perlombaan Senjata” atau “Dinamika Persenjataan"? ---- 7
Dinamika Persenjataan dalam Konteks Regional Asia Tenggara ---- 12
Kerangka Skematik Pemikiran ---- 15
Metode Pendekatan dan Tingkat Analisis ---- 18
Metode Pengumpulan dan Analisis Data ---- 18
BAB II
GEOSTRATEGI DAN GEOPOLITIK ASIA TENGGARA ERA PERANG
DINGIN: SEBUAH PENGHAMPIRAN HISTORIS ---- 24
Arti Penting Kawasan Asia Tenggara ---- 24
Kerjasama Regional ---- 28
Pra-ASEAN ---- 28
ASEAN ---- 29
Pengaturan Pertahanan dan Kerjasama Keamanan ---- 31
Kerangka Bilateral Intra Asia Tenggara ---- 31
Kerangka Bilateral dengan Kekuatan Asing: SEATO dan FPDA ---- 33
Kerangka Regional: ZOPFAN dan SEA-NWFZ ---- 35
Sistem Intrusive: Keterlibatan dan Kepentingan Negara-negara Asing ---- 35
Amerika Serikat ---- 37
Uni Soviet (Rusia) ---- 38
Cina ---- 39
Jepang ---- 41
Situasi Keamanan Domestik Era Perang Dingin ---- 42
viii
BAB III
POSTUR MILITER DAN DINAMIKA PERSENJATAAN ASIA TENGGARA:
PERBANDINGAN ERA DAN PASCA PERANG DINGIN ---- 49
Perbandingan Anggaran Belanja Militer/Pertahanan ---- 49
Anggaran Belanja Militer dalam Harga Konstan ---- 50
Anggaran Belanja Militer dalam Tingkat Harga Berjalan ---- 50
Anggaran Belanja Militer sebagai Proporsi dari GDP ---- 51
Anggaran Belanja Militer pada Basis Perkapita ---- 51
Perbandingan Kekuatan Personel Angkatan Bersenjata ---- 56
Jumlah Kekuatan Angkatan Bersenjata Aktif ---- 56
Estimasi Kekuatan Pasukan Cadangan ---- 64
Estimasi Kekuatan Para-Militer ---- 64
Perbandingan Jumlah Tentara Per 10 Mil Luas Wilayah ---- 65
Perbandingan Jumlah Tentara Per 1000 Penduduk ---- 65
Perbandingan Pengiriman Pasukan dalam Operasi PBB ---- 65
Perbandingan Jumlah Kekuatan Bersenjata Oposisi ---- 66
Perbandingan Kepemilikan/Akuisisi Persenjataan ---- 74
Penggelaran Persenjataan Lama dan Baru dari AD ---- 74
Klasifikasi Persenjataan AD ---- 74
Kuantitas Penggelaran Senjata AD ---- 75
Jenis dan Kualitas Akuisisi Persenjataan AD pasca Perang Dingin ---- 76
Penggelaran Persenjataan Lama dan Baru dari AL ---- 83
Klasifikasi Persenjataan AL ---- 83
Kuantitas Penggelaran Senjata AL ---- 84
Jenis dan Kualitas Akuisisi Persenjataan AL pasca Perang Dingin ---- 86
Penggelaran Persenjataan Lama dan Baru dari AU ---- 95
Klasifikasi Persenjataan AU ---- 95
Kuantitas Penggelaran Senjata AU ---- 96
Jenis dan Kualitas Akuisisi Persenjataan AU pasca Perang Dingin ---- 98
BAB IV
PERUBAHAN STRATEGIS DARI ERA KE PASCA PERANG DINGIN: PERAN
PERKAITAN FAKTOR-FAKTOR INTERNASIONAL DAN DOMESTIK ---- 108
Faktor-faktor Internasional ---- 109
Kecurigaan dan Konflik Intra-Ekstra Regional ---- 110
Persepsi Historis: Warisan Pola Politik ---- 110
Sengketa Teritorial Intra-Kawasan: Solusi Bilateral, ASEAN atau ICJ? ---- 111
Sengketa Teritorial Intra dan Ekstra-Kawasan: Potensi Konflik Militer ---- 112
Pergeseran Aliansi Pertahanan: Model Payung Keamanan menjadi Pertahanan
Mandiri ---- 115
Postur Pertahanan Era Perang Dingin ---- 115
Postur Pertahanan Pasca Perang Dingin: Power Vacuum ---- 116
Jawaban Asia Tenggara: Pertahanan Mandiri ---- 120
Perimbangan dan Proyeksi Kekuatan Militer Regional ---- 121
Cina ---- 124
Jepang ---- 125
ix
India ---- 128
Australia ---- 129
Kemudahan Pasar Senjata: Dari Seller Market ke Buyer Market ---- 130
Faktor-faktor Domestik ---- 135
Kapabilitas Ekonomi ---- 135
Perkembangan Industri Hankam Lokal ---- 137
Faktor Domestik Lain---- 144
Faktor Paling Determinan: Relevansi Faktor Ekonomi dengan Dinamika
Persenjataan ---- 145
BAB V
REALITAS DINAMIKA PERSENJATAAN ASIA TENGGARA DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA: MENGEMBALIKAN
SUPREMASI KAWASAN? ---- 152
Peningkatan Dinamika Persenjataan: Menggugat Peran dan Kontrol ARF ---- 152
Peran dan Mekanisme Kerja ARF ---- 154
ARF Tidak Mampu Mereduksi Dinamika Persenjataan ---- 154
Penyebab Kegagalan ARF ---- 157
Perbandingan Kekuatan Antar Negara: Dimana Supremasi Indonesia? ---- 158
Peta Kekuatan Pertahanan Antar Negara ---- 158
Kebijakan Pertahanan Negara-negara Asia Tenggara ---- 169
Dimana Supremasi Indonesia ---- 160
Rasionalitas Pembangunan Persenjataan Indonesia ---- 164
Kenyataan Geografik ---- 164
Kenyataan Demografik ---- 165
Kebutuhan untuk Survival ---- 165
Kebutuhan untuk Penangkalan ---- 166
BAB VI
KESIMPULAN DAN PENUTUP ---- 170
Daftar Pustaka ---- 177
Daftar Singkatan Senjata, Militer dan Hankam ----
Lampiran:
Tabel Jenis/Tipe Produksi Pesawat dan Helikopter ----
Perkembangan Armada dan Pangkalan Angkatan Laut Negara-negara Asia Tenggara
pada Masa dan Pasca Perang Dingin ----
Akuisisi Peluru Kendali Negara-negara Asia Tenggara ----
Kapabilitas Militer Kekuatan Regional Era Perang Dingin: Cina, Jepang, India
dan Australia ----
Kapabilitas Militer Kekuatan Regional Pasca Perang Dingin: Cina, Jepang,
India dan Australia ----
Formasi Struktur Kekuatan Angkatan Darat Negara-Negara Asia Tenggara ----
Daftar Singkatan Negara ----
x
Tentang Penulis ----
Indeks ----
xi
DAFTAR TABEL
DAN GAMBAR
DAFTAR TABEL
2.1. Kerjasama Latihan Perang Negara-Negara Asia Tenggara ---- 32
3.1. Perbandingan Anggaran Belanja Militer Negara-Negara Asia Tenggara dalam
Harga Konstan, Tahun 1975-90 dan 1991-00 ---- 52
3.2. Perbandingan Anggaran Belanja Militer Negara-Negara Asia Tenggara dalam
Tingkat Harga Berjalan, Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 53
3.3. Perbandingan Anggaran Belanja Militer Negara-Negara Asia Tenggara sebagai
Persentase dari GDP, Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 54
3.4. Perbandingan Anggaran Belanja Militer Negara-Negara Asia Tenggara pada
Basis Perkapita, Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 55
3.5. Perbandingan Jumlah Total Angkatan Bersenjata Negara-Negara Asia Tenggara,
Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 59
3.6. Perbandingan Jumlah Tentara Angkatan Darat Negara-Negara Asia Tenggara,
Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 60
3.7. Perbandingan Jumlah Tentara Angkatan Laut Negara-Negara Asia Tenggara,
Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 61
3.8. Perbandingan Jumlah Tentara Angkatan Udara Negara-Negara Asia Tenggara,
Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 62
3.9. Perbandingan Persentase Tentara Angkatan terhadap Jumlah Total Angkatan
Bersenjata Negara-Negara Asia Tenggara, Tahun 1975-1990 dan
1991-2000 ---- 63
3.10. Perbandingan Jumlah Perkiraan Pasukan Cadangan Angkatan Bersenjata
Negara-Negara Asia Tenggara, Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 67
3.11. Perbandingan Jumlah Perkiraan Para-Militer Negara-Negara Asia Tenggara,
Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 68
3.12. Perbandingan Jumlah Tentara Negara-Negara Asia Tenggara Per 10 Mil Persegi
Luas Wilayah, Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 69
3.13. Perbandingan Jumlah Tentara Negara-Negara Asia Tenggara Per 1000
Penduduk, Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 70
3.14. Perbandingan Jumlah Tentara Negara-Negara Asia Tenggara yang Ditugaskan
dalam Operasi PBB, Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 71
3.15. Perbandingan Jumlah Perkiraan Kekuatan Angkatan Bersenjata Oposisi Negara-
Negara Asia Tenggara, Tahun 1975-1990 dan 1991-2000 ---- 72
3.16. Perbandingan Tank Tempur Utama Negara-Negara Asia Tenggara ---- 79
3.17. Perbandingan Tank Ringan Negara-Negara Asia Tenggara ---- 79
3.18. Perbandingan Tank Intai Negara-Negara Asia Tenggara ---- 80
3.19. Perbandingan Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan Negara-Negara Asia
xii
Tenggara ---- 80
3.20. Perbandingan Kendaraan Lapis Baja Tempur Infanteri Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 81
3.21. Perbandingan Senjata Artileri Negara-Negara Asia Tenggara ---- 81
3.22. Perbandingan Mortir Negara-Negara Asia Tenggara ---- 82
3.23. Perbandingan Senjata Pertahanan Udara Negara-Negara Asia Tenggara ---- 82
3.24. Perbandingan Kapal Selam Negara-Negara Asia Tenggara ---- 89
3.25. Perbandingan Kapal Perusak Negara-Negara Asia Tenggara ---- 89
3.26. Perbandingan Kapal Korvet Negara-Negara Asia Tenggara.. ---- 90
3.27. Perbandingan Kapal Pemburu/Penyapu Ranjau Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 90
3.28 Perbandingan Kapal Tempur Pantai dan Patroli Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 91
3.29 Perbandingan Kapal Amfibi Kelas Utama Negara-Negara Asia Tenggara ---- 91
3.30. Perbandingan Kapal Amfibi Kelas Dua Negara-Negara Asia Tenggara ---- 92
3.31. Perbandingan Kapal Pendukung dan Jenis Lainnya Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 92
3.32. Perbandingan Jumlah Semua Jenis Kapal Angkatan Laut Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 93
3.33. Perbandingan Pesawat Tempur Infanteri Angkatan Laut Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 93
3.34. Perbandingan Helikopter Bersenjata Infanteri Angkatan Laut Negara-Negara
Asia Tenggara ---- 94
3.35. Perbandingan Jumlah Semua Jenis Pesawat Tempur Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 101
3.36. Perbandingan Pesawat Tempur Udara & Pembom/Serang Darat Negara-
Negara Asia Tenggara ---- 101
3.37. Perbandingan Pesawat Tempur/Penyerang Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 102
3.38. Perbandingan Pesawat Angkut Negara-Negara Asia Tenggara ---- 102
3.39. Perbandingan Pesawat Latih Negara-Negara Asia Tenggara ---- 103
3.40. Perbandingan Pesawat Intai Negara-Negara Asia Tenggara ---- 103
3.41. Perbandingan Helikopter Angkut Negara-Negara Asia Tenggara ---- 104
3.42. Perbandingan Helikopter Bersenjata Negara-Negara Asia Tenggara ---- 104
3.43. Perbandingan Skuadon Coin Negara-Negara Asia Tenggara ---- 105
4.1. Tahapan Pengurangan Pasukan AS dari Kawasan Asia Pasifik ---- 117
4.2. Penjualan Senjata kepada Kekuatan-Kekuatan Regional Asia Pasifik, 1987-1998
---- 123
4.3. Peringkat Negara-negara Kekuatan Regional Asia-Pasifik dalam 50 Besar
Negara Penerima/Pembeli Senjata Konvensional Utama Pada Pasca Perang
Dingin ---- 123
4.4. Kapabilitas Anggaran Belanja Militer dan Personel Angkatan Bersenjata
Cina ---- 124
4.5. Kapabilitas Anggaran Belanja Militer dan Personel Angkatan Bersenjata
Jepang ---- 126
xiii
4.6. Kapabilitas Anggaran Belanja Militer dan Personel Angkatan Bersenjata
India ---- 128
4.7. Sumber/Pemasok Persenjataan Negara-Negara Asia Tenggara pada Era dan
Pasca Perang Dingin ---- 131
4.8. Penjualan Senjata ke Negara-Negara Asia Tenggara, 1987-1999 ---- 132
4.9. 50 Besar Negara Penerima/Pembeli Senjata Konvensional Utama,
1992-1996 ----133
4.10. Peringkat Negara-Negara Asia Tenggara dalam 50 Besar Negara Penerima/
Pembeli Senjata Konvensional Utama pada Pasca Perang Dingin ---- 134
4.11. Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Asia Tenggara ---- 136
4.12. Negara-Negara Pemberi Lisensi Produksi bagi Industri Pertahanan Lokal
Negara-Negara Asia Tenggara ---- 138
4.13. Jenis/Tipe Klasifikasi Produksi Industri Pertahanan Lokal Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 138
4.14. Kapabilitas Industri Pertahanan Negara-Negara Asia Tenggara ---- 139
4.15. Negara-Negara Pemasok/Penyuplai bagi Perdagangan Senjata Internasional,
1992-1996 ---- 142
4.16. Negara-Negara Pemasok/Penyuplai bagi Perdagangan Senjata Internasional,
1992-1998 ---- 143
4.17. Ekspor Maritim Melalui Jalur Laut Asia Tenggara, 1993 ---- 144
4.18 Impor Maritim Melalui Jalur Laut Asia Tenggara, 1993 ---- 145
4.19. Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Penetapan Anggaran Militer Negara-negara
Asia Tenggara ---- 146
5.1. Pengaruh Pendirian ARF terhadap Anggaran Militer Negara-Negara Asia
Tenggara ---- 157
5.2. Peta Kekuatan Pertahanan Negara-negara Asia Tenggara dan Asia ---- 159
5.3. Perbandingan Peringkat Kapabilitas Militer Negara-Negara Asia Tenggara,
Tahun 2000 ---- 161
DAFTAR GAMBAR
1. Militer dalam Postur Keamanan Nasional ---- 8
2. Skema Kerangka Pemikiran ---- 16
3. Selat-selat Strategis di Kawasan Asia Tenggara ---- 27
4. Tumpang Tindih Klaim di Laut Cina Selatan ---- 113
1
BAB I FENOMENA
DINAMIKA PERSENJATAAN
ASIA TENGGARA: IRONI
ATAU KEHARUSAN?
Latar Belakang
Sejak berakhirnya perang dunia II tahun 1945 hingga saat sekarang, geopolitik
dan geostrategi sub wilayah Asia Tenggara telah mengalami perubahan peta dan
konfigurasi keamanan regional yang satu sama lain, dilihat dari struktur dan aliansi
hubungan internasional terlihat kontradiktif. Pertama, konfigurasi keamanan regional
masa (era) perang dingin (cold war), dan kedua, konfigurasi keamanan regional pasca
perang dingin (after cold war).1
Pada masa Perang Dingin, konfigurasi keamanan regional Asia Tenggara sangat
dipengaruhi oleh konstelasi persaingan konfrontatif global antara Amerika Serikat (AS)
dan Uni Soviet (US)2 sebagai kelanjutan dari persaingan kedua negara adidaya tersebut di
kancah Eropa dan belahan wilayah dunia lainnya. Secara garis besar negara-negara Asia
Tenggara terpolarisasi ke dalam dua kubu tersebut, kecuali Myanmar (dahulu Burma).3
Negara-negara kawasan Indocina (Vietnam, Laos, dan Kamboja) teridentifikasi sebagai
kubu US dengan Vietnam sebagai pemimpinnya. Sementara negara-negara yang
tergabung dalam ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura, serta
Brunei Darussalam (selanjutnya disebut Brunei saja) teridentifikasi sebagai kubu AS.
Sedangkan Myanmar --sejak kudeta militer oleh Jenderal Ne Win tahun 1962,
mengisolasi diri dengan tidak terlibat jauh dalam urusan-urusan eksternal.
Dalam era ini masalah-masalah keamanan regional, menjadi tugas dan
tanggungjawab kedua negara adidaya tersebut dengan jalan memberikan jaminan dan
perlindungan keamanan (disebut model “payung keamanan”) kepada negara-negara
sekutunya. AS menempatkan pasukannya di Filipina, yakni Clark Field (sebagai
pangkalan Angkatan Udara) dan Teluk Subic (Subic Bay, sebagai pangkalan Angkatan
Laut) dan US menempatkan kekuatan militernya di Vietnam, yaitu Teluk Cam Ranch
(Cam Ranch Bay, sebagai pangkalan Angkatan Laut) dan Danang (sebagai pangkalan
Angkatan Udara).4 Walaupun bahaya konfrontasi militer antara kedua adidaya senantiasa
1 Era pasca perang dingin dimulai sejak bubarnya (disintegrasi) Uni Soviet --salah satu aktor
Perang Dingin-- yang menjadi lawan Amerika Serikat. Lihat tulisan “Piagam Paris Mengakhiri Perang
Dingin”, Kompas, 1 November 1995.
2 Sejak tahun 1991 Uni Soviet terpecah menjadi negara-negara merdeka dan menjadi CIS
(Commonwealth of Independent States) yang dipimpin oleh Rusia. Negara Rusia inilah yang kemudian mewarisi
kebesaran Uni Soviet, termasuk kursi tetapnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
3 Sejak tahun 1991 negara Burma berganti nama menjadi negara Myanmar, dan ibukota negara
Rangoon pun berganti nama menjadi Yangoon.
4 Pangkalan militer US di Teluk Cam Ranch dan Danang (terletak di Vietnam Selatan)
sebenarnya adalah bekas pangkalan militer AS yang diambil-alih US. Kedua pangkalan ini ditinggalkan AS
2
mengancam setiap saat, secara relatif model ini telah mengurangi kemungkinan
mencuatnya konfilik-konflik intern intra-negara di kawasan ini. Dengan kata lain jaminan
dan perlindungan keamanan tersebut mampu menciptakan “stabilitas” dan kepastian
terhadap konstelasi dan hubungan “musuh dan kawan” dalam intra kawasan tersebut.
Secara militer pun negara-negara Asia Tenggara terhindar dari keharusan pembangunan
angkatan bersenjata yang berlebihan.5
Dalam masa pasca Perang Dingin, berakhirnya Perang Dingin telah menghapus
polarisasi dua blok di kawasan ini. Bahaya konfrontasi militer antara dua negara adidaya
juga telah hilang seiring ditarik mundurnya kekuatan militer bekas US dari Vietnam dan
ditarik mundurnya kekuatan militer AS di Filipina dan hanya menyisakan kekuatan
militer di kawasan Asia Timur. Secara hubungan intra-regional, negara-negara Asia
Tenggara tidak lagi secara kelompok atau secara individual saling berhadapan tetapi
sudah mencair satu sama lain, dan puncaknya semua negara Asia Tenggara akhirnya
tergabung dalam ASEAN, yang juga disebut ASEAN 10.6
Akan tetapi, perubahan konfigurasi keamanan kawasan ini tidaklah serta merta
mengurangi ketegangan dan potensi konflik di kawasan ini. Situasi keamanan di Asia
Pasifik pasca Perang Dingin dianggap masih belum menentu dan penuh dengan
ketidakpastian (uncertainty). Tidak seperti di Eropa --kancah utama Perang Dingin--
dimana berakhirnya Perang Dingin dibarengi dengan munculnya tekanan-tekanan
tentang perlunya reduksi anggaran militer dan tuntutan akan keuntungan dari suatu
perdamaian (peace devidend),7 di Asia Tenggara dan umumnya di Asia-Pasifik terjadi
perkembangan yang sebaliknya.8 Harian The Economist dalam edisi tanggal 20 Februari
1993 mencatat bahwa negara-negara Asia kini sedang terlibat dalam proses
pembangunan kekuatan militer (military arms build-up).9 Analis militer Michael T. Klare,
dalam pengamatannya yang diterbitkan Foreign Affairs edisi Summer 1993 telah
memprediksi bahwa perlombaan senjata akan berlangsung secara intensif di Asia
Pasifik.10 Demikian pula dalam laporan Institute for Defense and Strategic Analyses (IDSA,
New Delhi) edisi tahun 1998-1999 anggaran pertahanan/belanja militer dan akuisisi
sejak tahun 1975, ketika mengalami kekalahan perang di Vietnam Selatan melawan gerilyawan Viet Cong
dukungan Vietnam Utara dan US. Lihat Kompas, 9 Januari 1993.
5 Selama Perang Dingin tercipta hubungan-hubungan strategis yang jelas, meskipun berbahaya,
antara dua blok, AS vs US serta para sekutunya. Dalam situasi ini, AS disamping melindungi kepentingan
strategisnya sendiri, juga berperan sebagai pelindung para sekutunya dengan membentuk beberapa
kerjasama keamanan bilateral dengan Filipina, Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Demikian pula US
menjalin kerjasama keamanan bilateral dengan Vietnam dan sub sekutunya (Laos dan Kamboja).
6 Kesepuluh negara Asia Tenggara disebut ASEAN 10 karena kesemuanya telah resmi menjadi
anggota ASEAN. Pada pendiriannya 8 Agustus 1967 ASEAN hanya terdiri dari 5 negara (Indonesia,
Thailand, Filipina, Indonesia dan Singapura), yang kemudian disusul oleh Brunei Darussalam (masuk
tahun 1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999). ASEAN 10 adalah citacita
para penandatangan Deklarasi (Deklarator) Bangkok yang mencetuskan berdirinya ASEAN.
7 Lihat Korb, Lawrence, The End of the Cold War and Declining Military Expenditure. (New York: UN
Publications, 1990).
8 Lihat Edy Prasetyono, “Peningkatan Kekuatan Militer Negara-negara Asia Pasifik dan
Implikasinya Terhadap Keamanan Regional”, Analisis CSIS No. 6 Tahun XXIII, (November-Desember
1994), hal. 499.
9 “Asia’s Arms Race”, The Economist, 20 Februari 1993, hal. 19.
10 Michael T. Klare, “The Next Great Arms Race”, Foreign Affairs 72, No. 3 (Summer 1993), hal.
136-152
3
persenjataan negara-negara Asia mengalami kecenderungan yang meningkat.11 Khusus
untuk negara-negara Asia Tenggara --terutama ASEAN, hasil studi yang dilaksanakan
Amitav Acharya tahun 1994 juga menunjukkan gejala yang sama.12
Dari gambaran umum data yang ada, dalam variabel-variabel pengembangan
personel tentara, pengeluaran pertahanan dan pemilikan persenjataan menunjukkan
realitas peningkatan: (1) Variabel personel tentara (military manpower), jumlah tentara seluruh
negara-negara ASEAN mengalami peningkatan kecuali Vietnam, Laos dan Malaysia.
Jumlah total tentara Singapura tahun 1990 (akhir tahun era Perang Dingin) adalah 55.500
orang dan pada tahun 1998 (pasca Perang Dingin) menjadi 72.500 orang. Berikutnya
dalam format tahun yang sama, Thailand (283.000 menjadi 306.000), Myanmar (230.000
menjadi 349.000), Kamboja (57.300 menjadi 94.000), Filipina (108.500 menjadi 117.800),
Indonesia (283.000 menjadi 299.000), dan Brunei (4.250 menjadi 5.000). Sedangkan
Vietnam mengalami penurunan (1.052.000 menjadi 484.000), Laos (55.100 menjadi
29.100) dan Malaysia (129.500 menjadi 105.000);13 (2) Variabel Pengeluaran Belanja
Militer/Pertahanan (military/defence expenditure). Dari 5 negara Asia Tenggara yang datanya
tercatat lengkap dalam SIPRI Yearbook, semuanya mengalami peningkatan dalam hal
pengeluaran belanja militer dalam tingkat harga konstan. Thailand pada tahun 1990
mengeluarkan biaya 2.015 juta dolar AS dan pada tahun 1996 menjadi 3.150 juta dolar
AS, Singapura (dari 1.305 menjadi 2.718 juta dolar AS), Malaysia (1.380 menjadi 2.101
juta dolar AS), Filipina (616 menjadi 698 juta dolar AS), dan Indonesia (1.520 menjadi
2.674 juta dolar AS).14 Dalam perbandingan proporsi anggaran belanja militer pada basis
perkapita (dalam dolar AS), data Thailand menunjukkan tahun 1990 adalah 28 dan tahun
1997 menjadi 52, Singapura (dari 485 menjadi 1.360), Malaysia (89 menjadi 157), Filipina
(14 menjadi 20), dan Indonesia (10 menjadi 24);15 dan (3) Variabel akuisisi persenjataan
(arms acquisition). Dari indikator dalam senjata-senjata utama yang diakuisisi oleh negaranegara
Asia Tenggara menunjukkan kenaikan, seperti tercatat sebagai berikut: (a)
Angkatan Darat negara-negara Asia Tenggara tahun 1990 hanya memiliki tank ringan
sebanyak 1.618 buah sedangkan tahun 1999 menjadi sebanyak 2.092 buah; kendaraan
lapis baja dari 665 buah (1990) menjadi 805 buah (1999); dan kendaraan lapis baja
pengangkut pasukan dari 4.790 buah (1990) menjadi 4.966 buah (1999); (b) Angkatan
Laut negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1990 hanya memiliki 2 buah kapal selam
(submarines) yang dimiliki Indonesia, sedangkan tahun 1999 negara-negara Asia Tenggara
memiliki 7 buah kapal selam yang tersebar di Indonesia, Vietnam dan Singapura; jumlah
kapal perusak (Frigates) dari 34 buah (1990) menjadi 42 buah (1999); dan jumlah kapal
patroli dan tempur (patrol and coastal combatant) dari 316 buah (1990) menjadi 414 buah
(1999); dan (c) Angkatan Udara negara-negara Asia Tenggara tahun 1990 memilki 341
11 Lihat tulisan Jasjit Singh, “Trends in Defence Expenditure” dalam Asian Strategic Review 1998-
1999, (New Delhi: Institute for Defense and Strategic Analyses, November 1999), hal. 24-127.
12 Amitav Acharya, “An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia? Prospects for Control”,
Pacific Strategic Papers: (Singapore: ISEAS, 1994), hal. 11-26.
13 Diolah dari data The International Institute for Strategic Studies, The Military Ba-lance 1990-
1991 dan 1998-1999 (London: IISS, 1990 dan 1998).
14 Diolah dari data Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook; World
Armament and Disarmament 1991 dan 1997, (Oxford: Oxford University Press, 1991 dan 1997). Data-data
negara Asia Tenggara lainnya tidak tercatat.
15 Diolah dari data The International Institute for Strategic Studies, The Military Ba-lance 1990-
1991 dan 1997-1998 (London: IISS, 1990 dan 1997).
4
buah pesawat tempur udara/pembom/serang darat, menjadi 410 buah pada tahun 1999;
pesawat tempur dari 846 buah (1990) menjadi 880 buah (1999); helikopter tempur dari
121 buah (1990) menjadi buah 195 (1999).16 Selain meningkatkan persenjataan
konvensional melalui impor, mereka juga telah memproduksi sendiri beberapa jenis
senjata atas lisensi dari AS, dan negara-negara Eropa.17
Para analis studi masalah-masalah strategis dan keamanan mengemukakan ada
beberapa faktor --baik eksternal maupun internal, yang menjadi penyebab dan secara
determinan memotivasi terjadinya kecenderungan pembangunan kekuatan militer dan
dinamika persenjataan dikawasan ini.
Pertama, adanya pergeseran aliansi pertahanan sehubungan dengan berakhirnya
kehadiran militer US dan menurunnya kehadiran militer AS. Terjadinya peningkatan
kekuatan militer negara-negara Asia-Pasifik disebabkan adanya persepsi bahwa AS akan
terus mengurangi kehadiran militernya di kawasan ini, setelah secara drastis menarik
pasukannya dari Clark Field dan Subic Bay, Filipina. Ini berarti negara-negara Asia
Pasifik --khususnya negara-negara Asia Tenggara-- harus mampu mengembangkan
kemampuan mereka sendiri untuk mempertahankan keamanan nasional dan regional.18
Dengan berkurangnya peran AS, muncullah kekhawatiran tentang adanya kekosongan
kekuasaan (power vacuum) yang pada dasarnya menggarisbawahi kekhawatiran mengenai
kemungkinan negara-negara tertentu menggunakan kekuatan militer mereka untuk
melindungi kepentingan-kepentingannya, sebagaimana pernah dilakukan Cina dalam
sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.19
Kedua, meningkatnya proyeksi militer kekuatan-kekuatan regional, dengan alasan
adanya power vacuum. Pembangunan kekuatan militer (arms build-up) negara-negara Asia
Pasifik di dorong oleh kekhawatiran tentang meningkatnya kekuatan militer Cina, Jepang
dan India.20 Cina selain memodernisasi peralatan darat dan udara, juga mengembangkan
kekuatan angkatan laut sebagai bagian dari pengembangan kemampuan operasi laut biru
(blue navy capability). Kekuatan militer Jepang, meskipun berorientasi defensif, dalam
standar regional merupakan salah satu kekuatan militer terkuat dan paling modern, dan
selain itu kekuatan ekonomi, teknologi dan industri Jepang bilamana perlu dapat
dimodifikasi secara cepat untuk tujuan-tujuan militer.21 Sementara pembangunan
16 Diolah dari data The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1990-1991
dan 1999-2000 (London: IISS, 1990 dan 1999).
17 Klare, Op.Cit, hal. 140; dan Ikrar Nusa Bhakti, “Forum Regional ASEAN dan Pengaturan
Keamanan Regional di Asia Pasifik”, Jurnal Ilmu Politik No. 16 (Tahun 1996), hal. 61.
18 Andrew Mack, “Reassurance Versus Deterrence Strategis for The Asia-Pasific Region”,
Working Paper No. 103 (Canberra: Peace Research Centre, The Australian National University, Februari
1993), hal. 8.
19 Antara Cina dan Vietnam terjadi kontak bersenjata (pertempuran laut terbatas) di Laut Cina
Selatan pada bulan maret 1988 untuk memperebutkan kontrol atas beberapa gugusan pulau yang
diklaimnya. Selain itu, dengan kekuatan militer pada tahun 1992 Cina juga merebut dua pulau di wilayah
yang kini menjadi ajang perebutan tersebut. Lihat dalam Lee Lai To, “ASEAN-PRC Political and Security
Cooperation: Problems, Proposals, and Prospects”, Asian Survey 33 No. 11(November 1993), hal. 1098.
20 Prasetyono, Op.Cit., hal. 505-506; dan Singh, Loc. Cit.
21 Angkatan laut Jepang bahkan lebih besar daripada gabungan seluruh kekuatan laut ASEAN,
Australia dan Selandia Baru. Lihat tulisan Paul Dibb, “The Trend Toward Military Build-up and Arms
Proliferation in the Asia-Pacific Region, makalah yang disampaikan pada The Sixth International Security
Forum tentang “Prospect of Security Frameworks in the Asia Pacific Region”, Ministry of Foreign Affairs
(Japan, 24-25 Februari 1993), hal. 3.
5
angkatan udara dan laut India, juga disorot tajam oleh negara-negara Asia Tenggara,
setelah India mengembangkan pangkalan laut dan udara di kepulauan Nicobar dan
Andaman yang dekat ke Asia Tenggara.22
Terjadinya arms build-up di negara-negara kekuatan regional diatas, apapun
alasannya, kemudian melahirkan adanya security dillema bagi sesama negara Asia Tenggara.
Hal ini menjadi wajar mengingat terjadinya pergeseran postur dan aliansi pertahanan
regional Asia Tenggara pada awal pasca Perang Dingin, paling tidak sampai adanya
security community semacam ASEAN Regional Forum (ARF), dipandang sebagai adanya
ketidakpastian keamanan sehingga arms build-up oleh masing-masing negara dipandang
sebagai hal mendesak.
Ketiga, kecurigaan dan konflik intra-ekstra regional. Salah satu konsekuensi
berakhirnya Perang Dingin adalah munculnya kecurigaan dan konflik-konflik regional.
Konflik regional mempunyai otonomi yang lebih besar untuk berkembang menjadi
eskalasi konflik yang lebih serius dan mengancam kawasan. Sampai saat ini saling curiga
tetap berlangsung di Asia Tenggara akibat warisan pola politik masa lalu. Persepsi
ancaman diantara mereka sangat kompleks. Indonesia, Malaysia dan Vietnam tetap
khawatir terhadap Cina. Thailand, Vietnam dan negara Indoncina lainnya tetap masih
memandang satu sama lain sebagai ancaman potensial.23 Persepsi ancaman dan saling
curiga ini juga diperumit oleh masalah klaim kedaulatan dan konflik-konflik teritorial,
seperti antara Indonesia dan Malaysia mengenai Sipadan dan Ligitan; Malaysia-Singapura
mengenai pulau Batu Puteh (Pedra Branca) di selat Johor; Filipina-Malaysia mengenai
Sabah; Malaysia-Thailand atas perbatasan darat bersama mereka; Malaysia-Brunei atas
teritori Limbang di Serawak, maupun perbatasan laut antara Indonesia-Vietnam,
Indonesia-Filipina, Thailand-Kamboja-Vietnam, Thailand-Malaysia; dan Vietnam-Cina
mengenai pulau Paracel. Serta yang lebih menghawatirkan adalah sengketa klaim
tumpang tindih atas Kepulauan Spratly --tepat berada di wilayah Asia Tenggara-- di Laut
Cina Selatan yang melibatkan Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei.
Keempat, alasan lain non strategis. 1) Adanya tekanan-tekanan peace dividend
berpengaruh terhadap industri persenjataan, dan karenanya produsen senjata di Barat
gencar mencari pembeli di pasar internasional sebagai kompensasi atas menurunya
permintaan dalam negeri; 2) Terkait dengan kepentingan keamanan, Asia tenggara adalah
jalur strategis dari komunikasi laut (sea lanes of communications - SLOC) dan kaya akan
bahan mineral dengan luasnya zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone/ EEZ).
Disamping faktor-faktor lingkungan internasional diatas, menurut para analis
faktor lingkungan domestik pun mempunyai peran yang signifikan, antara lain
disebabkan adanya: 1) kapabilitas ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara
(terutama 6 negara ASEAN utama) yang mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi
tertinggi diseluruh kawasan dunia sejak pertengahan tahun 1980-an --paling tidak sampai
pertengahan tahun 1997 ketika krisis ekonomi mulai melanda negara-negara Asia
Tenggara; dan 2) sejalan dengan kapabilitas ekonomi tadi, perkembangan industri
22 Wisnu Dewanto, “India: Kekuatan Militer Asia yang Sedang Tumbuh”, Analisis CSIS, Tahun
XIX No, 6 (November-Desember 1990), hal. 585.; dan Desmond Ball, “Arms and Affluence: Military
Acquisition in the Asia Pacific Re-gion”, International Security 18 No. 3 (Winter, 1993/94), hal. 87.
23 Prasetyono, Op. Cit., hal. 507-508.
6
pertahanan dan keamanan lokal menunjukkan perkembangan berarti melalui rekayasa
industri mandiri maupun atas lisensi yang diberikan oleh industri barat.24
Dari keseluruhan uraian diatas kemudian timbul sejumlah pertanyaan. Benarkah
pada pasca Perang Dingin terjadi peningkatan dinamika persenjataan yang siginifikan
dibanding masa Perang Dingin? Bagaimanakah sebenarnya perbandingan figur dan
postur dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara pada masa dan pasca Perang
Dingin? Benarkah faktor-faktor lingkungan internasional dan domestik diatas yang
menyebabkan terjadinya peningkatan pada indikator-indikator kapabilitas kekuatan milter
dan dinamika persenjataan di negara-negara Asia Tenggara yang menyertai perubahan
strategis konfigurasi keamanan global dan regional dari era ke pasca Perang Dingin?
Permasalahan
Dalam penelitian ini, inti permasalahan akan dilihat dari perkembangan dinamika
persenjataan (arms dynamic) negara-negara Asia Tenggara, dalam dua kurun waktu yang
berbeda, yaitu kurun waktu Perang Dingin dan kurun waktu pasca Perang Dingin.
Kemudian dilakukan evaluasi komparatif atas perbedaan kedua kurun waktu tersebut
untuk melihat signifikansi peningkatan atas perkembangan dinamika persenjataan yang
terjadi. Selanjutnya signifikansi peningkatan diatas akan dilihat kaitannya dengan
pengaruh dari faktor-faktor lingkungan internasional dan domestik, serta dari sejumlah
faktor tersebut akan disidik pula secara kualitatif faktor manakah yang dianggap paling
determinan. Pada bagian akhir penelitian --berdasarkan pemaparan ketiga masalah diatas,
sebagai kontribusi terhadap para pengambill kebijakan akan dilihat peta dan posisi
realitas dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara, dan khususnya implikasinya
terhadap negara Indonesia (TNI).
Sebagai barometer untuk melihat tingkat signifikansi perbandingan dinamika
persenjataan, diidentifikasikan indikator-indikator perbandingan sebagai berikut:
anggaran pertahanan/belanja militer (military/defence expenditure), pengembangan kekuatan
personel militer (military manpower), dan perlengkapan/akuisisi persenjataan (military
equipment/acquisition). Ketiga indikator ini adalah elemen-elemen dari struktur kekuatan
militer (force structure) yang menjadi tampilan dari postur militer sebuah negara.25
Postur militer (military posture) yang menjadi pokok kajian penelitian ini adalah
terkait dengan pendekatan studi strategis dan keamanan (security and strategic studies), bukan
pembahasan mengenai konstelasi hubungan sipil-militer dalam konteks pengelolaan
pemerintahan dan sistem politik.26 Oleh karena itu obyek dasar penelitian ini adalah
24 Lihat tulisan mengenai beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya pening-katan pembelian
senjata dalam Dewi Fortuna Anwar, “Peningkatan Pembelian Senjata dalam ASEAN dan Implikasinya”.
Teknologi Strategi Militer No. 74 (Tahun VII Agustus 1993), hal. 43-47.
25 Lihat identifikasi postur dan struktur kekuatan militer dalam Daniel J. Kaufman, US National
Security: A. Framework for Analysis, (Washington D.C.: Lexington Book, 1985), hal. 1-10. Kaufman
mengemukakan bahwa kebijakan keamanan nasional salah satu dimensinya adalah kebijakan militer yang
mempunyai dua komponen, yaitu strategi militer (military strategy) dan postur/kekuatan militer (force
structure).
26 Konstelasi hubungan sipil-militer dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan sistem politik,
pada dasarnya juga terkait dengan pendekatan strategis dan keamanan, tetapi lebih bersifat pada persepsi
ancaman internal/keamanan internal (internal threat/internal security). Sementara istilah yang lebih tepat
7
kapabilitas militer yang didalamnya meliputi unsur-unsur bahasan: military (defence)
expenditure, military manpower, dan military equipment/acquisition yang menjadi indikator
terjadinya penurunan atau peningkatan dalam suatu pola dinamika persenjataan.
Berkaitan dengan penetapan periodisasi waktu penelitian adalah sesuai dengan
tema perbandingan, yaitu kurun waktu tahun 1975-1990 yang mewakili masa Perang
Dingin dan kurun waktu tahun 1991-2000 yang mewakili masa pasca Perang Dingin.27
Adapun negara-negara yang menjadi obyek penelitian adalah semua negara Asia
Tenggara, yaitu: Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Filipina, Brunei, Vietnam,
Myanmar, Laos dan Kamboja. Kelima negara pertama disebut ASEAN 5 (negara
pendiri), ditambah Brunei menjadi ASEAN 6, ditambah Vietnam menjadi ASEAN 7,
dan ditambah Myanmar, Laos dan Kamboja menjadi ASEAN 10.28
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan
masalah diajukan dalam bentuk research problem/research question sebagai berikut:
a) Bagaimanakah dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara pada kurun waktu
tahun 1975-1990 (masa Perang Dingin) dan pada kurun waktu tahun 1991-2000
(pasca Perang Dingin)?
b) Bagaimanakah evaluasi komparatif dinamika persenjataan negara-negara Asia
Tenggara dalam kurun waktu tahun 1975-1990 (masa Perang Dingin) dengan (vis a
vis; versus) kurun waktu tahun 1991-2000 (pasca Perang Dingin)?
c) Mengapa terjadi peningkatan dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara
pada kurun waktu tahun 1991-2000 (pasca Perang Dingin) dibanding dengan kurun
waktu tahun 1975-1990 (masa Perang Dingin)? Faktor-faktor lingkungan
internasional (international environment) dan lingkungan domestik (domestic environment)
apakah yang menyebabkan terjadinya peningkatan dinamika persenjataan diatas?
Serta dari sejumlah faktor tersebut, faktor manakah yang paling determinan?
d) Bagaimanakah realitas dinamika persenjataan diatas mempengaruhi kerjasama
keamanan regional serta kebijakan pertahanan masing-masing negara, termasuk
implikasinya bagi Indonesia (TNI)?
Tujuan, Kegunaan dan Signifikansi Kajian Studi ini bertujuan untuk memaparkan (to dispose) dan menjelaskan (to explain)
fenomena dinamika persenjataan di negara-negara Asia Tenggara dalam hal-hal sebagai
berikut: (a) Perbandingan secara regional dan individual postur militer (kapabilitas militer
untuk pembahasan penelitian ini adalah “militer sebagai fungsi pertahanan negara” dalam menghadapi
ancaman eksternal (external threat).
27 Penetapan periodesasi waktu ini didasarkan atas pertimbangan: Pertama, pengambilan waktu
masa Perang Dingin (tahun 1975-1990) dikarenakan (1) periode ini merupakan salah satu puncak intensitas
persaingan Timur-Barat secara global yang tentu saja memberikan imbas kepada konstelasi regional,
walaupun sebenarnya Perang Dingin dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua (1945) dan
mengalami detente pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an; (2) terkait dengan ketersediaan datadata
penelitian yang memadai sejak awal penetapan periode ini (tahun 1975). Kedua, ikhwal pengambilan
periode pasca Perang Dingin (1991-2000) adalah periode yang bisa diamati langsung secara empiris.
Terkait dengan berakhirnya Perang Dingin atau awal pasca Perang Dingin telah dijelaskan dalam catatan
kaki no. 1.
28 Istilah-istilah ASEAN (ASEAN 5, ASEAN 6, ASEAN 7 dan ASEAN 10) ini akan banyak
ditemui dalam Bab-bab selanjutnya untuk menerangkan organisasi ASEAN sesuai konteks waktu
pembahasan.
8
dan dinamika persenjataan) negara-negara Asia Tenggara antara kurun waktu Perang
Dingin dengan kurun waktu pasca Perang Dingin; dan (b) Perkaitan dinamika
persenjataan dengan faktor-faktor/determinan lingkungan internasional (konstelasi
perubahan strategis konfigurasi keamanan regional) dan faktor-faktor domestik
(perkembangan indikator-indikator dalam negeri) pada kurun waktu pasca Perang
Dingin.
Dari pemaparan dan penjelasan diatas, hasil studi ini diharapkan berguna
untuk: (a) Referensi akademik untuk memahami fenomena perbandingan dan
peran perkaitan perubahan strategis lingkungan internasional dan faktor-faktor
domestik terhadap dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara dari
kurun waktu Perang Dingin ke kurun waktu pasca Perang Dingin; dan (b)
Mengetahui gambaran mengenai posisi, tingkat proporsi, kekuatan dan
kelemahan postur militer dalam aspek pertahanan dan strategis masing-masing
negara Asia Tenggara --terutama kurun waktu pasca Perang Dingin, sebagai
dasar kebijakan bagi Angkatan Bersenjata, Departemen Pertahanan dan
pemerintah (para pengambil keputusan) dari negara-negara terkait, khususnya
negara Indonesia.
Selain kontribusi praktis sebagaimana disebutkan dalam tujuan dan kegunaan
studi diatas, diharapkan dapat pula memberikan kontribusi bagi studi Ilmu Hubungan
Internasional (HI), khususnya terhadap perkembangan kajian strategis dan keamanan.
Studi ini berupaya untuk menjelaskan, memahami dan menjawab fenomena khusus yang
terjadi di kawasan Asia Pasifik --khususnya di Asia Tenggara, mengapa setelah
berakhirnya Perang Dingin antara AS-US terdapat kecenderungan meningkatnya
dinamika persenjataan di kawasan ini?. Padahal dikawasan lain --khususnya Eropa, yang
justeru menjadi ajang utama Perang Dingin, berakhirnya Perang Dingin dibarengi dengan
munculnya tekanan-tekanan tentang perlunya pengurangan anggaran militer dan tuntutan
akan keuntungan dari suatu perdamaian (peace dividend) sehingga terjadi penurunan tingkat
dinamika persenjataan yang signifikan.
Jawaban atas fenomena diatas akan memperkaya khasanah kajian studi strategis
dan keamanan, dilihat dari beberapa hal berikut: (1) Arah dan kecenderungan pergeseran
fenomena konflik global ke konflik kawasan setelah berakhirnya Perang Dingin,
khususnya di kawasan Asia Tenggara; (2) Reaksi, antisipasi dan upaya-upaya diplomasi
negara-negara kawasan (dalam hal pengaturan pertahanan dan keamanan) terhadap
perubahan konfigurasi keamanan diatas; dan (3) Pola akuisisi senjata dan faktor-faktor
yang mempengaruhi dan dipertimbangkan dalam dinamika persenjataan negara-negara di
Asia Tenggara.
Kerangka Pemikiran
Postur Militer, Kepentingan Nasional dan Kebijakan Keamanan Nasional
Untuk memahami konsepsi postur militer (military posture) suatu negara, kita harus
melihat secara menyeluruh konsepsi negara mengenai postur keamanan nasional (national
security posture). Postur militer adalah salah satu komponen dari kebijakan keamanan
nasional (national security council) yang memiliki tiga dimensi: kebijakan ekonomi, kebijakan
militer dan kebijakan diplomatik. Kebijakan keamanan nasional ini merupakan bagian
dari sistem keamanan nasional (national security system) sebagai penjabaran dari konsepsi
9
strategi nasional (national strategy) dan konsepsi kepentingan nasional (national interest)
yang dirumuskan oleh sebuah negara sebagai identifikasi dan adaptasi kepentingan
terhadap sistem lingkungan internasional (international environment) dan lingkungan
domestik (domestic environment). Lebih jelasnya dapat dilihat gambar 1 mengenai militer
dalam postur keamanan nasional.29
Kebijakan militer (military policy) suatu negara memiliki dua komponen, yaitu
struktur kekuatan (force structure) dan strategi militer (military strategy). Elemen-elemen dari
struktur kekuatan militer (senjata nuklir, senjata konvensional, akuisisi sistem
persenjataan, sumberdaya manusia, dan penetapan anggaran) inilah yang menjadi unsur
kajian terpenting dari dinamika persenjataan (arms dynamic), yang selama ini lebih dikenal
dan berawal dari istilah “perlombaan senjata” (arms race).
29 Lihat tulisan Daniel J. Kaufman, Loc.Cit. Walaupun kerangka kebijakan keamanan nasional
yang diidentifikasi adalah gambaran negara Amerika Serikat, tetapi pada dasarnya model ini dapat
diterapkan untuk menganalisis negara-negara lain, tentu saja dengan adaptasi dan penyesuaian dalam hal
dimensi, komponen dan elemen-elemen yang menyertainya sesuai dengan besar kecilnya rumusan
konsepsi kepentingan nasional suatu negara.
10
Konsepsi “Perlombaan Senjata” atau “Dinamika Persenjataan”?
Perlombaan senjata merupakan sub bidang kajian penting dalam studi ilmu
hubungan internasional, dan terutama dalam studi (pengkajian) strategis dan keamanan
(security and strategic studies), karena ia menjelaskan apa, mengapa dan bagaimana usaha
salah satu negara untuk meningkatkan kapabilitas nasionalnya melalui peningkatan
kemampuan dan keunggulan militer sehingga dapat mempengaruhi hubungannya dengan
negara lain.30 Namun demikian, perlombaan senjata merupakan salah satu sub bidang
kajian yang rumit dalam studi strategis dan keamanan. Sulit membedakan antara apakah
peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara merupakan bagian dari “perlombaan
senjata” dengan negara lain atau sekedar usaha untuk “mempertahankan diri” atau
bahkan hanya untuk memelihara “status quo” hubungan keamanan dalam suatu kawasan
tertentu.31 Terlebih, pesatnya perkembangan teknologi dan penemuan senjata-senjata
baru telah memainkan peranan penting dalam aktivitas hubungan internasional terutama
karena ia menentukan arah perlombaan senjata dan dengan demikian mempertanyakan
sampai seberapa jauh peningkatan kemampuan pertahanan suatu negara benar-benar
mampu meningkatkan ketahanan nasionalnya.32
Fenomena perlombaan senjata terkait erat dengan masalah keamanan nasional
suatu negara. Dalam hal ini keamanan nasional dirumuskan sebagai kebebasan psikologis
dari ketakutan, dimana dalam struktur sistem internasional dewasa ini sering merupakan
pertimbangan nilai utama (supreme value). Tanpa kemampuan untuk menjamin
keselamatan atau survival-nya, semua nilai dan tujuan lainnya menjadi terancam pula.33
Setiap negara hanya dapat merasa aman apabila dirinya kuat, dan untuk menjamin
perlindungan diri itulah kemudian sebagian besar negara merasa perlu untuk
30 Sedari awal persaingan yang berpola dua kutub antara negara AS dan US, pengkajianpengkajian
kemananan terutama bercorak satu dimensi yang pertama-tama berpusat pada kekuatan militer
dan penggunaannya dalam usaha mencapai tujuan-tujuan politis, dan hal ini menjadi ciri pengkajianpengkajian
strategi yang menjadi sub bidang terkemuka dari pengkajian bidang keamanan. Lihat kajian
mengenai hal ini dalam Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problems in International
Relations (Brighton, Sussex: Wheatsheaf Books Ltd., 1983), hal. 8. Lihat juga Joseph S, Nye, Jr., “The
Contribution of Strategic Studies: Future Challenges,” Adelphi Paper 235 (Spring 1989), hal. 22-23.
31 Kusnanto Anggoro, “Dinamika Persenjataan: Perlombaan dan Modernisasi” dalam
“Pengkajian dan Strategi Keamanan”, Preliminary Draft/Diktat [dikutip seizin dari penulis] (Jakarta: PPs
Universitas Indonesia dan PPs Universitas Jayabaya, 1996), hal. 12.
32 Ibid.
33 Charles W. Kegley Jr. and Eugene R. Wittkopt, World Politics: Trend and Trans-formation, 3 ed,
(New York: St. Martin’s Press, 1989), hal. 351.
11
mendapatkan kekuatan (akuisisi senjata) militer sebanyak yang bisa dijangkau oleh
sumberdayanya.34
“Perlombaan persenjataan” menurut definisinya amat berbeda dengan pengertian
“pembangunan persenjataan” (arms build-up), walaupun keduanya adalah dua sisi dari satu
mata uang. “Pembangunan persenjataan” hanya merujuk pada grafik spiral ke atas
(upward spiral) pada indikator-indikator utama militer seperti pengeluaran pertahanan dan
pemilikan persenjataan. Meningkatnya anggaran belanja pertahanan, angkatan bersenjata
yang lebih modern, akuisisi senjata yang lebih meningkat dan produksi persenjataan di
suatu kawasan tidak harus mengindentifikasikan adanya perlombaan senjata apabila tidak
didorong oleh interaksi atau dinamika kompetisi di antara mereka yang terlibat. Dengan
kata lain, “pembangunan senjata” bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar antar-negara,
seperti faktor domestik dan sebagainya.35 Namun demikian, “pembangunan senjata” juga
merupakan salah satu dari adanya “perlombaan senjata”.36 Hal ini sejalan dengan
pendapat bahwa karakteristik umum lomba senjata adalah adanya derajat yang sangat
cepat dari akuisisi senjata, akan tetapi sejumlah sarjana lain beragumentasi bahwa
mungkin juga terjadi lomba senjata dengan gerak yang “sangat lamban” (slow motion).37
Pada sisi inilah pembangunan persenjataan ditempatkan.
Dalam terma inilah, menurut Steiner38 perlombaan senjata didefinisikan sebagai
“penyesuaian kemampuan mesin perang secara berulang, kompetitif dan timbal balik
(reciprocal) antara dua negara atau dua kelompok negara”. Sementara Huntington39 lebih
melihat dari segi kapan peristiwa dinamika itu terjadi dengan mendefinisikannya sebagai
“peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara atau kelompok negara secara
progresif yang terjadi pada masa damai yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan
saling ketakutan”. Sedangkan Hedley Bull40 mendefinisikan perlombaan senjata sebagai
“kompetisi yang intens antara negara atau kelompok negara yang saling bertentangan di
mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai keunggulan kekuatan militernya
dengan cara meningkatkan kuantitas atau memperbaiki kualitas sistem persenjataannya”.
Di lain pihak Colin Gray mencatat empat kondisi dasar untuk menunjukkan
adanya perlombaan senjata: (1) Harus ada dua atau lebih negara yang bertikai; (2) Negara
yang terlibat perlombaan senjata harus menyusun kekuatan bersenjata dengan perhatian
terhadap efektifitas angkatan bersenjata dalam menghadapi, bertempur atau sebagai
penangkal terhadap peserta lomba senjata; (3) Mereka harus berkompetisi dalam
kuantitas (SDM, senjata) dan/atau kualitas (SDM, senjata, organisasi, doktrin,
penggelaran); dan (4) Harus ada peningkatan cepat dalam kuantitas dan/atau
peningkatan dalam kualitas.41
34 Ninok Leksono Dermawan, Akuisisi Senjata RI dan Anggota ASEAN Lain, 1975-1990: Suatu
Kajian atas Riwayat, Pola, Konteks dan Logika (Jakarta: Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas
Indonesia, 1992), hal. 13.
35 Acharya, Op.Cit., hal. 3.
36 Bhakti, Op.Cit,. hal. 59.
37 Acharya, Loc.Cit.
38 Pendapat Steiner dikutip dalam Anggoro, Loc.Cit.
39 Pendapat Samuel Huntington dikutip dalam Ibid.
40 Pendapat Hedley Bull dikutip dalam Ibid.
41 Colin S. Gray, “The Arms Race Phenomenon”, World Politics, Vol. 24, (1972), hal. 41,
sebagaimana dikutip dalam Michael Sheehan, The Arms Race (Oxford: Martin Robertson, 1983), hal. 10.
12
Dari beberapa definisi diatas, dapat kita rangkum adanya beberapa unsur pokok
dalam perlombaan persenjataan, yaitu: (a) adanya pihak yang berlawanan; (b) adanya
usaha untuk mencari keunggulan militer; (c) terjadi pada masa damai/tidak perang; (d)
proses terjadi secara kompetitif, timbal balik, dan eskalatif.
Implikasinya terhadap hubungan antar negara, Barry Buzan berpendapat bahwa
perlombaan senjata mencerminkan makna adanya “self-stimulating persaingan militer antar
negara di mana usaha peningkatkan kemampuan pertahanan salah satu pihak
menimbulkan ancaman baru bagi pihak lain “(...self-stimulating military rivalry between states,
in which their efforts to defend themselves militarily cause them to enhance the threats they pose to each
other).”42 Sementara implikasinya dalam interaksi strategis terlihat dari adanya perubahan
konseptual yang kemudian dikenal sebagai “stabilitas perlombaan senjata”. Selama
bertahun-tahun stabilitas strategis telah menempati bagian penting bagi para pengambil
keputusan. Konsep ini terdiri dari dua komponen, yaitu stabilitas krisis (crisis stability)
dan stabilitas perlombaan senjata (arms-race stability). Stabilitas krisis --terutama--
mempelajari keuntungan dan biaya serangan pertama pada saat krisis terkait dengan
pecah atau tidaknya perang, kemudian stabilitas perlombaan senjata terutama
mempelajari keuntungan dan biaya penggelaran senjata-senjata baru dan terkait dengan
ada atau tidaknya dorongan untuk menemukan senjata-senjata baru meskipun tidak ada
kemungkinan perang atau yang terjadi pada masa damai.43
Berbeda dengan asumsi teoritis bahwa perlombaan senjata selalu melibatkan
bebarapa unsur; pertama, kompetisi untuk memperoleh kekuatan militer; dan, kedua,
kemenangan adalah tujuan dalam lomba itu. Dalam prakteknya, dan bahkan pada
umumnya literatur yang ada tidak selalu mencerminkan semua unsur itu secara seimbang.
Buzan selain mencatat bahwa peningkatan kemampuan sistem persenjataan suatu negara
tidak selamanya berlangsung dalam suatu proses kompetisi yang ketat juga menekankan
betapa semua itu tidak dimaksud untuk mencapai kemenangan yang menentukan.44
Oleh sebab itu, dalam menggambarkan realitas yang ada Kusnanto Anggoro
mengajukan istilah yang lebih tepat, yaitu “dinamika persenjataan” (arms dynamic) sebagai
model alternatif. Konsep ini dapat menjelaskan segala sebab (apa, mengapa dan
bagaimana) yang menjadikan suatu negara meningkatkan kemampuan persenjataan
melalui penyesuaian kuantitas maupun kualitas sistem yang telah dimilikinya. Karenanya,
idiom-idiom mengenai perlombaan senjata dapat berlangsung dalam suasana sebagai
berikut: 45
Pertama, “dinamika simetris” di mana kekuatan antara pihak-pihak yang berlomba
dapat dibandingkan secara langsung karena memang sistem persenjataan itu (akan)
digunakan untuk saling berperang. Konsekuensi pokok dari penggelaran senjata
42 Barry Buzan, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations
(London: Macmillan for the International Institute for Strategic Studies, 1987), hal. 69.
43 Anggoro, Op.Cit. Lihat juga penjelasan mengenai masalah ini dari Kusnanto Anggoro dalam
tulisan “Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin” dalam
Juwono Sudarsono dkk. Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan (Jakarta: PT
Dunia Pustaka Jaya, 1996), hal. 70-94.
44 Buzan, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations, Op.Cit., hal.
194-6.
45 Anggoro, Op.Cit., hal. 13.
13
simetrikal ini adalah kecenderungannya untuk memperbesar target ratio dan kemampuan
serangan pertama.46
Kedua, “dinamika asimetris”, di mana perkembangan kuantitatif dan kualitatif
sistem persenjataan yang tidak serupa (dan tidak seimbang). Gejala ini pada umumnya
dimaksud untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, sisi pertahanan dari struktur
penangkalan. Dalam perang konvensional ia dimaksud untuk menyerap kemampuan
serangan lawan, sedang dalam perang nuklir ia dimaksud untuk meningkatkan kadar dan
tingkat ketidakpastian yang akan diperoleh lawan dengan melakukan serangan pertama.
Ketiga, adalah kombinasi antara “dinamika simetris dan asimetris”. Dalam
dinamika gabungan ini dapat digambarkan bahwa kemampuan persenjataan yang
dimiliki, tergantung konsteks konfigurasi keamanan yang dihadapi oleh suatu negara atau
kelompok negara. Adanya pergeseran konfigurasi, misalnya dari situasi bermusuhan atau
damai dan sebaliknya, akan menentukan terjadinya dinamika simetris atau asimetris.
Konsepsi dinamika persenjataan ini juga sejalan dengan pendapat Buzan, bahwa
sebenarnya secara spesifik fenomena lomba senjata (arms race) hanyalah salah satu bagian
dari dinamika persenjataan. Bagian lainnya adalah pemeliharaan senjata (arms maintenance)
dan pembangunan persenjataan (arms build-up).47
Kemudian menurut polanya, dinamika persenjataan dapat berlangsung secara
mengikuti beberapa model,48 antara lain:
Model “aksi-reaksi” (classical action-reaction model). Model ini beranggapan bahwa
negara-negara memperkuat sistem persenjataan mereka karena apa yang mereka anggap
sebagai adanya persepsi (threat perception) ancaman dari luar. Dengan demikian model ini
mengandalkan penalarannya pada anarki internasional dan ancaman luar. Asumsi pokok
dalam model ini adalah rasionalitas para aktor (karena arus informasi sempurna, dua
pihak) dan bahwa aksi-reaksi merupakan dorongan yang deterministik pada dinamika
persenjataan. Model ini tidak membedakan antara “perlombaan senjata” dan
“peningkatan kemampuan senjata” (arms build-up) yang mungkin didorong oleh faktor
non-interaktif. Formulasi ini lebih tepat menggambarkan sebab utama lomba senjata
pada tingkat antar negara super power pada tingkatan sistem.49 Kepedulian keamanan
46 Ulasan tentang target ratio dan kemampuan serangan pertama baca dalam Walter S. Jones
(Terjemahan Haris Munandar dan Y. Priyo Utomo), Logika Hubungan Internasional Bagian 1 dan 2, (Jakarta:
P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1993).
47 Buzan, People, States and Fear: The National Security Problems in International Relations, hal. 192-195.
48 Anggoro, Op.Cit. Hal. 14.
49 Banyak sekali literatur mengenai ini, antara lain sebagaimana diamati Lawrence Freedman,
ketika fenomena aksi-reaksi mencuat sebagai kunci adanya dinamika lomba senjata selama 1960-an, dia
kemudian dikritik karena kegagalannya memperhitungkan faktor teknologi, anggaran, faktor militer dan
faktor politik yang mempengaruhi (proses) pengambilan keputusan pemilikan senjata. Freedman, The
Evolution of Nuclear Strategy, 2nd edition (Basingstoke: Macmillan for the International Institute for Strategic
Studies, 1989), hal. 254-56, 335. Untuk kritik terhadap model aksi-reaksi dan penjelasan alternatif tentang
lomba senjata lihat George Rathjens, “The Dynamics of the Arms Race?”, Scientific American (April 1969);
Albert Wohlstetter, “Is There a Strategic Arms Race?”, Foreign Policy 15 (Summer 1974); Sam C. Sarkesian,
The Military-Industrial Complex: A Reassessment (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1972); Marek Thee,
Military Technology, Military Strategy and the Arms Race (London: Croom Helm, 1986); Harvey Brooks, “The
Military Innovation System and the Quantitavi Arms Race”, dalam Arms, Defence Policy and Arms Control,
editor oleh Franklin Long dan George Rathjens (New York: Norton, 1976), hal. 99-129; Charles W.
Ostrom, “Evaluating Alternative Decision-Making Models: An Empirical Test Between an Arms Race
14
internal atau domestik dari sebuah negara atau rejim tidaklah dianggap sebagai aktor
signifikan dalam proses pengambilan keputusan tentang akuisisi senjata kompetitif.
Model “struktur domestik” (domestic structure model). Model ini beranggapan bahwa
dinamika persenjataan lebih didorong oleh faktor-faktor internal. Memang model ini
tidak pernah mengatakan bahwa persaingan antar negara menjadi tidak relevan. Mereka
hanya menggarisbawahi bahwa tatanan domestik (ekonomi, politik) telah melembaga
sedemikian kuat sehingga menggeser tekanan-tekanan luar yang semula menentukan arah
dinamika persenjataan. Faktor luar masih tetap penting dalam memberi “motivasi”
(sebagai faktor pendorong). Yang menjadi soal bagi pendekatan ini adalah bahwa
anggaran militer, procurements dan teknologi yang dipakai dalam dinamika itu adalah
ditetapkan di dalam negeri. Dengan kata lain, apakah dinamika persenjataan akan
mengikut pola simetris dan/atau asimetris adalah persoalan yang semata-mata bersifat
domestik, misalnya strategi penangkalan dan doktrin pertahanan. Persoalan yang
diangkat oleh model ini untuk melacak struktur dan mekanisme domestik seperti apa
yang mempengaruhi dinamika persenjataan.50
Model “keharusan teknologikal” (technological imperative). Ada beberapa unsur yang
belum terliput dalam dua model tersebut di atas. Kaitan antara teknologi militer dan sipil,
misalnya, seringkali memainkan peranan penting dalam dinamika persenjataan. Pertama,
karena tuntutan untuk perkembangan dan kemajuan teknologi tidak selamanya terletak
pada teknologi militer, dan, kedua, karena sektor militer tidak dapat memisahkan dirinya
dari kecenderungan perkembangan teknologi-teknologi tertentu yang memang berada di
luar kendali mereka. Model/pendekatan ini terutama berlaku di negara-negara kapitalis
maju yang memiliki komitmen besar pada inovasi teknologi sebagai motor utama
pertumbuhan ekonomi. Relevansinya bagi negara-negara berkembang terletak pada
keharusan negara-negara itu untuk mengejar ketertinggalan teknologi (sipil maupun
militer); ia dimaksudkan untuk “memelihara status quo militer” daripada “untuk
mengantisipasi ancaman luar”. Dinamika persenjataan setelah berakhirnya Perang Dingin
di beberapa kawasan (misalnya Asia Tenggara) mungkin lebih tepat dijelaskan dengan
pendekatan ini daripada dengan pendekatan pertama yang disebut terdahulu.
Dalam pelaksanaan kajian, relevansi (kesesuaian) masing-masing
pendekatan/model tersebut diatas akan berbeda dalam konteks analisa historis, studi
kasus, dan/atau studi komparasi. Ini terutama disebabkan karena setiap faktor tidaklah
memainkan peranan yang sama pentingnya dalam kurun waktu yang berlainan.51 Analisa
Model and an Organizational Politics Model”, Journal of Conflict Resolution 21 (1972): 235-66. Hal mana juga
dikutip dalam Acharya, Op.Cit., hal 3-4.
50 Anggoro, Op.Cit. Studi kasus tentang AS, misalnya, mempelajari pelembagaan riset kemiliteran,
politik-birokrasi, manajemen ekonomi, dan politik domestik. Ancaman luar selalu merupakan bagian
penting dari model ini, tetapi ia ditafsirkan dalam konteks domestik. Dengan perkataan lain, berbeda dari
model aksi-reaksi yang bermanfaat pada tingkatan analisis sistem (interaksi antar negara), model domestik
ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai tingkah laku suatu negara; dan analisa politik
luar negeri dapat menjadi pendekatan yang bermanfaat untuk menganalisis model ini.
51 Anggoro, Op.Cit., hal. 15. Anggoro mencontohkan, Ancaman Vietnam merupakan faktor
pokok penggelaran senjata-senjata baru Thailand dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an; tetapi
kemampuan ekonomi dan industri lokal mungkin merupakan faktor yang lebih penting dimasa-masa
mendatang. Kemudian dinamika hubungan persenjataan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada
dasawarsa 1970-an, yang ditandai oleh merosotnya kuantitas persenjataan, tetapi diwarnai oleh
15
historis berusaha mengungkap dinamika persenjataan dari segi motivasi, lingkungan
internasional, sebab serta pola penggelaran senjata baru. Analisa perbandingan
memperhatikan pada latar belakang internasional (dan/atau regional), pola penggelaran,
faktor-faktor domestik yang mendorong penggelaran senjata-senjata baru. Studi kasus
bisa melihat ketiga faktor (atau lebih) yang dianggap memainkan peranan penting dalam
dinamika persenjataan.
Meskipun kombinasi dari pendekatan-pendekatan di atas mampu menjelaskan
gejala dinamika persenjataan dengan perspektif yang lebih utuh, ia tidak dengan
sendirinya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting yang menentukan magnitude
dan arah dari dinamika persenjataan, terutama di negara-negara berkembang yang
memang seringkali lebih tepat disebut sebagai military (arms) build-up daripada perlombaan
senjata.52 Arms build-up disini diartikan sebagai peningkatan secara spiral kemampuan
militer suatu negara yang terlihat antara lain dari peningkatan belanja militer, peningkatan
personel militer, dan modernisasi sistem persenjataan. Hal itu seringkali berkaitan dengan
faktor-faktor lain dari persaingan antar-negara. Dalam konteks Asia Tenggara, misalnya,
akuisisi senjata dapat terjadi karena beberapa elemen dalam perlombaan senjata. Faktor
lain yang sering disebut sebagai memainkan peranan penting dalam akuisisi ini adalah
kemampuan industri persenjataan lokal, pergeseran strategi dan doktrin pertahanan
sebagai antisipasi dari pergeseran konfigurasi lingkungan internasional, peningkatan
kemampuan ekonomi, dan kemudahan untuk memperoleh sistem persenjataan dari pasar
internasional.53
Kemudian sebagai hal penting dalam studi strategis, untuk mengukur adanya
perlombaan senjata atau dinamika persenjataan dapat digunakan indikator-indikator
anggaran pertahanan/belanja militer, pengembangan kekuatan personel angkatan
bersenjata dan modernisasi/akuisisi persenjataan.54
Dinamika Persenjataan dalam Konteks Regional Asia Tenggara
Dinamika persenjataan negara-negara berkembang seperti halnya yang terjadi di
negara-negara Asia Tenggara, ternyata memiliki latar belakang (faktor pendorong)
motivasi yang lebih kompleks dan multi faktor dari sekedar yang terjadi pada negara
adidaya55 --karenanya lebih pas diteropong melalui pendekatan struktur domestik.
meningkatnya kecanggihan teknologinya di kedua belah pihak mungkin memperlihatkan bahwa inovasi
teknologi militer merupakan suatu fonemena global yang penting diperhitungkan.
52 Ibid.
53 Lihat Prasetyono, Op.Cit., hal. 508-509; Anwar, Loc.Cit. Adanya perlombaan senjata
(peningkatan kemampuan militer) di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, salah satunya disebabkan adanya
kemudahan dan tekanan dari pemasok persenjataan di pasar internasional, terutama setelah usai perang
dingin.
54 Anggoro, Op.Cit., hal. 15.
55Bahasan mengenai determinan akuisisi senjata dan peningkatan belanja militer di negara-negara
dunia ketiga dapat dilihat dalam David K. Whynes, The Economics of Third World Military Expenditure
(London: Macmillan, 1979), Bab 2; Marek Thee, “Third World Armaments: Structure and Dynamics”,
Bulletin of Peace Proposals 13, no. 2 (1982): 113-17; Alfred Maizels dan Machiko K. Nissanke, “The Cause of
Military Expenditure in Developing Countries”, in Defence, Security and Development, edited by Saadet Deger
dan Robert West (London: Frances Pinter, 1987), hal. 129-39; Keith Krause, “Arms Imports, Arms
Production and The Quest for Security”, dalam The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States,
in Job, op. cit. Determinan keamanan internal dan pengeluaran pertahanan di dunia ketiga juga didiskusikan
dalam Robert L. Rothstein, “National Security, Domestic Resource Sontraints and Elite Choices in the
16
Amitav Acharya dalam hal ini memandang bahwa alasan tersebut bisa dilihat dari
beberapa kenyataan sebagai berikut:56
Pertama, ciri-ciri akuisisi dunia ketiga adalah senjata konvensional (munculnya negara
dunia ketiga dengan senjata destruksi/pemusnah massal yang relatif baru dan secara
signifikan belum tersebar). Kedua, pentingnya faktor domestik dalam kepedulian
keamanan dari negara-negara berkembang (dalam hubungannya dengan ancaman
eksternal atau ancaman antar negara) disatu pihak, dan dipihak lain ketergantungan pada
jaminan keamanan eksternal, akan meyakinkan bahwa eksplanasi tentang akuisisi senjata
oleh negara-negara tersebut harus dicari di luar payung hubungan kekuatan antar negara.
Dari kerangka berpikir diatas didapat seperangkat kompleks faktor-faktor pendorong,
dari perlunya percaya diri atau swa-percaya dari kekuatan eksternal sampai
mempertemukan (pertautan/perkaitan) ancaman keamanan dengan sumber-sumber
internal. Untuk mempertegas hal ini kiranya patut pula disebutkan pendapat dari Jacques
Huntzinger tentang faktor-faktor pendorong tadi:57
“Singkatnya senjata konvensional dibutuhkan, terutama oleh negara-negara baru, untuk
membangun pertahanan nasionalnya....namun senjata konvensional, tidak seperti senjata
nuklir, adalah multi fungsional: mereka dapat digunakan dalam wilayah konflik dan krisis
yang luas, beragam dalam hakekat dan skalanya. Mereka memfasilitasi, sekalipun dengan
biaya tinggi, kepuasan dari tujuan negara-negara baru: prestise, independensi, power,
sekuritas/keamanan, dan pemeliharaan tertib domestik. Mereka akan dicari untuk
prestise, pengaruh, dan ekspansi regional dan untuk pemeliharaan atau pemulihan
keseimbangan kekuatan di wilayah yang secara potensial tidak stabil dan berkonflik.
Akhirnya/walhasil terdapat sejumlah faktor internal yang mempengaruhi negara baru
mengakuisisi senjata konvensional: untuk menekan subversi internal; untuk memelihara
tertib desa dan kota; dan untuk memuaskan kompleks-kompleks militer (lebih
“birokratik-militer” ketimbang “industri-militer”) yang dukungannya sangat penting
untuk kelanggengan rejim politik.
Dari pengertian diatas kita menggarisbawahi bahwa sejumlah motivasi tadi adalah
bersifat “interaktif” (dengan pengertian bahwa pengejaran mereka oleh satu negara
secara langsung dapat mempengaruhi keamanan negara lain terutama dalam konteks
negara tetangga) dengan lingkungan internasional (international environment), sejumlah
lainnya juga bersifat non-interaktif dalam hakekatnya terkait dengan kondisi domestik
(domestic environment).
Faktor-faktor interaktif seperti power dan pengaruh mengikuti logika “dilema
keamanan (security dilemma)”,58 dalam mana upaya satu negara untuk meningkatkan
kemampuan militernya melalui akuisisi senjata mampu mengundang usaha serupa oleh
negara lain yang merupakan target utama dari strategi keamanan negara yang pertama
meningkatkan kekuatan militernya. Argumen-argumen yang dikembangkan oleh dilema
ini secara garis besar mengasumsikan bahwa masalah keamanan adalah masalah sensitif,
Third World”, dalam Deger dan West, op. cit., hal. 140-58. Hal mana dikutip dalam Acharya, Op.Cit., hal. 4-
5.
56 Ibid.
57 Lihat Jacques Huntzinger, “Emphasis on Demand”, dalam Controlling the Future Arms Trade,
editor oleh Anne Hessing Cahn et al. (New York: Mc Graw Hill, 1977), hal. 166.
58 Perihal security dilemma, baca Buzan, People, States, and Fear: An Agenda for International Security
Studies in the Post-Cold War Era, Op.Cit., Bab. 6.
17
dan kebijaksanaan suatu negara untuk memperkuat keamanan senderung dipersepsikan
oleh pihak lain sebagai hal yang dapat mengurangi atau mengancam keamanannya.59
Faktor non-interaktif, di pihak lain bersifat evolusioner atau lambat, muncul
dengan sendirinya, namun tak mengancam dan dinilai (walau tidak selalu) sejalan dengan
kepentingan keamanan dan tujuan negara lain dalam sistem regional.
Akhirnya --dari aspek lingkungan internasional atau faktor interaktif, menurut
Amitav Acharya untuk menjelaskan fenomena dinamika persenjataan dalam konteks
regional Asia Tenggara dapat dipandang melalui asumsi sebagai berikut:60
Pertama, adalah bahwa masalah keamanan antar negara dalam sebuah region atau
kawasan lebih nyata ketimbang masalah keamanan domestik atau ancaman dan
ketidakpastian yang boleh jadi berhadapan dengan semua negara-negara regional
sehubungan dengan beberapa perubahan dalam lingkungan ekstra-regional. Kedua,
adalah bahwa masalah keamanan antar negara tida dapat dipecahkan melalui mekanisme
formal dan atau informal untuk pengendalian konflik, dan sebagai konsekuensinya
penggunaan kekuatan secara serius di gelarkan oleh negara-negara regional untuk
meresolusi/memecahkan persengketaan mereka dengan negara lain di sebuah kawasan.
Dalam realitasnya kemudian dapat diidentifikasi dua hal sebagai berikut: Pertama,
bila dicermati dinamika persenjataan yang terjadi lebih sebagai upaya untuk
mempertahankan diri atau bahkan hanya untuk memelihara status quo dalam hubungan
keamanan dengan sesama negara dikawasan, dibanding sebagai upaya untuk saling
mengungguli (kompetisi) kemampuan militer secara ketat untuk mencapai suatu
kemenangan yang menentukan. Karenanya dinamika yang terjadi --baik pada masa
Perang Dingin maupun pasca Perang Dingin-- lebih bersifat asimetris, dimana terjadi
perkembangan kuantitatif dan kualitatif sistem persenjataan yang tidak serupa satu sama
lain.
Kedua, dalam sistem hubungan regional pasca Perang Dingin, dinamika
persenjataan yang terjadi sangat dipengaruhi adanya perubahan strategis yang mendasar
dalam konfigurasi keamanan regional dari era ke pasca Perang Dingin sebagai kelanjutan
dari persaingan global negara-negara besar di kawasan ini. Pada masa Perang Dingin,
konfrontasi kekuatan AS dan US sangat berperan mempengaruhi dan melindungi
konstelasi dinamika persenjataan di kawasan ini, baik sebagai faktor ancaman (threat)
maupun sebagai faktor pelindung (model payung keamanan) yang mampu menjaga
stabilitas kawasan dengan adanya hubungan-hubungan strategis yang jelas antara negara
besar --AS dan US-- dengan para sekutunya. Pada pasca Perang Dingin, terjadi
perubahan-perubahan konstelasi yang meliputi: (1) Terkait dengan pergeseran postur dan
aliansi pertahanan regional. Berakhirnya kehadiran militer US dari kawasan ini dan
berkurangnya kehadiran pasukan AS ditanggapi sebagai power vacuum yang mengharuskan
negara-negara Asia Tenggara untuk mempertahankan diri secara mandiri karena tidak
adanya lagi jaminan keamanan;61 (2) Terkait dengan menguatnya kembali persepsi
59 Robert Jervis, “Security Regimes”, International Organization 36, No. 2 (Spring 1982), hal. 358.
Lihat pula Jervis, “Cooperation Under the Security Dillemma”, World Politics 30 (Januari 1978), hal 167-214
sebagaimana dikutip dalam Edy Prasetyono, “Kerjasama Keamanan Asia-Pasifik: Pemikiran dan Masalahmasalah
yang Dihadapi”, Analisis CSIS, Tahun XXI No. 5 (September-Oktober 1992), hal. 417.
60 Acharya, Op.Cit., hal. 5.
61 Tahapan pengurangan pasukan AS dari wilayah Asia-Pasifik secara terinci terdapat dalam US
Department of Defense, “A Strategic Framework for the Asian Pacific Rim Report to Congress, 1992”
18
ancaman akibat kecurigaan dan konflik intra-ekstra kawasan. Berakhirnya Perang Dingin
telah memunculkan kembali rasa saling curiga akibat persepsi historis warisan pola politik
lama, berbagai sengketa intra-kawasan (sesama negara kawasan) dan sengketa ekstrakawasan
(negara kawasan dengan negara luar kawasan) yang dipandang sebagai ancaman
keamanan bagi negara-negara dan keamanan regional; (3) Terkait dengan adanya
pembangunan persenjataan dan dilema keamanan. Ancaman pasca Perang Dingin bukan
lagi konfrontasi global AS-US di kawasan Asia Tenggara, tetapi beralih dengan
munculnya proyeksi kekuatan militer aktor-aktor kekuatan regional baru (Cina, Jepang
dan India --yang sama-sama memandang adanya power vacuum dan perlunya keseimbangan
kekuasaan baru) yang dipersepsi sebagai faktor ancaman regional potensial sebagai
penalaran dari anarki internasional. Terjadinya peningkatan kekuatan militer dari negaranegara
kekuatan regional diatas dipandang sebagai kehawatiran oleh yang lainnya.
Bagaimanapun hal ini dikarenakan nuansa makna antara regional arms race dynamic dan
regional arms build-up adalah tidak kaku dan statis. Pembangunan militer yang diusahakan
oleh sebuah negara, bahkan ketika memiliki determinan non-interaktif, mampu
mengompori kecurigaan antar negara bila tetap tidak dijelaskan permaksudannya kepada
negara tetangga. Kapabilitas yang diperoleh sebuah negara memalui build-up noninteraktif
dapat dipersepsi sebagai sebuah ancaman bagi negara lain dalam kawasan
tertentu sebagai hasil dari perubahan mendadak dan tak terduga dalam lingkungan
keamanan regional. Dalam hal ini dinamika persenjataan juga merupakan karakterisasi
pembangunan militer secara bersamaan oleh beberapa aktor regional ketika isu antar
negara diantara mereka dinilai cukup serius untuk memayungi kepedulian keamanan
ekstra regional dan keamanan domestik dan ketika resolusi atas isu tadi tak kuasa secara
serius diselesaikan melalui cara-cara damai; dan (4) Terkait dengan adanya tekanan dari
pemasok senjata (supply-side pressures) dan adanya perubahan pola dalam sistem
perdagangan senjata internasional.62 Pada era Perang Dingin perdagangan senjata
terbatas antara negara sekutu-satelitnya dan yang lebih menentukan terjadinya penjualan
adalah pemasoknya sehingga pola ini disebut “seller market (pasar penjual)”, sedangkan
pasca Perang Dingin sifat perdagangan senjata tidak lagi terbatas hanya pada negara
sekutu dan satelitnya saja --terlebih adanya tekanan dari produsen senjata Barat yang
gencar mencari pembeli di pasar internasional sebagai kompensasi atas menurunnya
permintaan dalam negeri (akibat adanya keinginan peace dividend); seiring dengan itu
berkurangnya konflik global AS-US membuat adanya limpahan pasar senjata dari negaranegara
eks anggota Pakta Warsawa,63 dengan demikian konsumen bebas menentukan
keinginannya --sehingga pola ini disebut “buyer market (pasar pembeli)”.64
Dalam perspektif struktur domestik, perubahan-perubahan lingkungan strategis
diatas dikategorikan sebagai faktor-faktor interaktif dan semi interaktif. Sedangkan dari
faktor non-interaktif, kita dapat menjelaskan bahwa kapabilitas ekonomi tidak bisa
(Washington DC: USGPO, 1992). Lihat juga tulisan H. Witdarmono, “Strategi Pengamanan Asia-Pasifik
Clinton”, Kompas, 17 Februari 1992.
62 Desmond Ball, “Trends in Military Acquisition in the Asia-Pacific Region: Implica-tions for
Security and Prospects for Constraints and Controls”, Working Paper No. 273 (Canberra: Strategic and
Defence Studies Center, The Australian National University, Juli 1993), hal. 11-12.
63 Michael Richardson, “Indonesia to Buy Part of Ex-East German Navy”, Interna-tional Herald
Tribune, 5 Februari 1993.
64 Anwar, Op.Cit., hal. 45-46.
19
diabaikan. Kemampuan ekonomi negara-negara Asia Tenggara --terutama enam negara
ASEAN utama, yang tercermin dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat
pesat sampai tahun 1997 (saat krisis ekomomi mulai melanda), telah memudahkan dan
memungkinkan terjadinya akuisisi dan dinamika persenjataan.
Kemudian dari perspektif model keharusan teknologi (technological imperative),
perkembangan industri hankam lokal turut memberikan andil terhadap dinamika
persenjataan di Asia Tenggara. Berakhirnya Perang Dingin memungkinkan terjadinya
perkembangan produksi, selain atas kemampuan sendiri juga karena faktor lisensi
produsen Barat yang tidak lagi terbatas seperti Era Perang Dingin.65
Kerangka Skematik Pemikiran
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan
sebagai berikut (lihat gambar 2):
[1] Dalam sistem hubungan internasional, konfigurasi keamanan global (international
environment --lingkungan internasional) adalah interaksi antara aktor-aktor utama
(super power) dunia yang saling berbagi “wilayah” pengaruh (sphere of influence) dan
kepentingan (sphere of interest). Sejak usai Perang Dunia II tahun 1945 peran ini
dimainkan AS dan US sampai paruh akhir 80-an. Setelah US mundur dari peran ini
yang menandai berakhirnya perang dingin, AS tampil sendirian. Peran pengimbang
(balancer) dari sumbu utama dimainkan oleh aktor-aktor pada lingkaran kedua (second
track actors) seperti Inggris, Jerman, Perancis di Eropa dan Cina, India dan Jepang di
kawasan Asia Pasifik.
[2] Lingkungan konfigurasi keamanan regional era Perang Dingin (1975-1990) adalah
kepanjangan atau kelanjutan dari persaingan pada tingkat global yang terjadi di
berbagai belahan kawasan dunia, salah satunya adalah di kawasan Asia Tenggara.
Dalam periode ini lingkungan domestik dilihat sebagai faktor yang turut memberikan
andil terhadap dinamika persenjataan.
[3] Lingkungan konfigurasi keamanan regional pasca Perang Dingin (1991-2000)
mengalami pergeseran dan perubahan peta baru seiring dengan perubahan yang
terjadi pada tingkat global. Dalam periode ini lingkungan domestik dilihat sebagai
faktor yang turut memberikan andil terhadap dinamika persenjataan.
[4] Dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara yang terjadi disebabkan adanya
hubungan interaktif dengan lingkungan internasional/regional dan dorongan noninteraktif
dari lingkungan domestik pada era Perang Dingin. Dinamika persenjataan
negara-negara Asia Tenggara selama Perang Dingin dipengaruhi oleh konfigurasi
keamanan yang sangat didominasi oleh hubungan bipolar antara negara AS dan US.
Dalam sistem ini tercipta stabilitas strategis dengan adanya hubungan-hubungan
strategis yang jelas --meskipun berbahaya, antara dua blok, AS vs US serta para
sekutunya. Dalam situasi ini, AS disamping melindungi kepentingan strategisnya
sendiri, juga berperan sebagai pelindung para sekutunya (model payung keamanan)
65 Bahasan mengenai kapabilitas industri negara-negara ASEAN antara lain dapat dilihat dalam
Yoshinori Nishizaki, “A Brief Survey of Arms Production in ASEAN”, Contemporary Southeast Asia 10,
(No. 3 Tahun 1988), hal. 269-93; International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 1992-
1993 (London:IISS, 1992); dan Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 1992:
World Armaments and Disarmaments (Oxford: Oxford University Press, 1992); serta dalam David Boey, “A
Firm Product Base”, Jane’s Defence Weekly 19 (No. 14 Tahun 1993), hal. 37-38.
20
dengan membentuk beberapa kerjasama keamanan bilateral dengan Thailand,
Filipina, Jepang dan Korea Selatan. Demikian pula US menjalin kerjasama keamanan
bilateral dengan Vietnam dan sub sekutunya (Laos dan Kamboja).
[5] Dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara yang terjadi disebabkan adanya
hubungan interaktif dengan lingkungan internasional/regional dan dorongan dari
lingkungan domestik pada pasca Perang Dingin. Dinamika persenjataan negaranegara
Asia Tenggara pasca Perang Dingin dipengaruhi konfigurasi keamanan yang
didominasi oleh adanya perubahan mendasar dalam tatanan baru keamanan regional
21
dan adanya pergeseran aliansi pertahanan regional, yang ditandai adanya penarikan
mundur kekuatan militer US (dari Cam Ranch Bay dan Danang di Vietnam) dan
berkurangnya peran (juga ditandai dengan penarikan kekuatan militer di Subic Bay
dan Clark Field di Filipina) dan pengaruh AS di Asia Pasifik di satu pihak, dan di
pihak lain adanya kecenderungan meningkatnya proyeksi kekuatan-kekuatan militer
regional yaitu Cina, Jepang dan India. Tatanan baru ini --kendati sejak 1994 sudah
ada ASEAN Regional Forum (ARF), belum sepenuhnya menjamin stabilitas strategis
dan karenanya penuh dengan ketidakpastian (uncertainty), yang ditandai dengan
mencuatnya konflik-konflik lama seperti sengketa perbatasan dan klaim teritorial
yang memberi penekanan terhadap persepsi ancaman.
[6] Evaluasi dilakukan untuk membandingkan (komparatif) dinamika persenjataan
negara-negara Asia Tenggara pada kurun waktu Perang Dingin dengan kurun waktu
pasca Perang Dingin. Adapun unsur-unsur yang diperbandingkan adalah: anggaran
pertahanan/belanja militer, pengembangan kekuatan personel angkatan bersenjata
dan modernisasi/akuisisi persenjataan.
[7] Dinamika persenjataan yang terjadi pada pasca Perang Dingin akan disidik kaitannya
(hubungan interaktif dan non-interaktif) dengan variabel-variabel sebagai berikut:
Dari lingkungan internasional, perubahan mendasar dalam konfigurasi keamanan
regional diatas, pada saat pasca Perang Dingin dipersepsi oleh negara-negara Asia
Tenggara sebagai: 1) adanya pergeseran struktur pertahanan yang mengharuskan
negara-negara Asia Tenggara untuk turut serta menjaga dan menjamin
kepentingannya masing-masing dengan jalan meningkatkan kualitas dan kuantitas
pembangunan persenjataan; 2) berakhirnya perang dingin dipersepsi sebagai
perubahan ancaman keamanan dari ancaman konflik global ke ancaman keamanan
lokal dengan mengemukannya konflik intra dan ekstra regional; 3) keharusan negaranegara
Asia Tenggara untuk mempersenjatai diri dengan meningkatnya proyeksi
militer kekuatan-kekuatan regional yang dipandang sebagai dilema keamanan; dan 4)
peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan persenjataan negara-negara Asia
Tenggara dimungkinkan dan dimudahkan oleh adanya kemudahan dalam pasar
senjata.Sedangkan dari lingkungan domestik pasca perang dingin memberikan
pengaruh terhadap dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara dalam hal:
1) peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan persenjataan negara-negara Asia
Tenggara dimungkinkan dan dimudahkan oleh adanya kapabilitas ekonomi; dan 2)
peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan persenjataan negara-negara Asia
Tenggara disebakan adanya perkembangan industri hankam lokal sebagai wujud dari
pentingnya transfer teknologi oleh negara-negara berkembang.
Metode Pendekatan dan Tingkat Analisis
Studi ini menggunakan 3 (tiga) metode analisis. Pertama, metode deskriptifeksplanatoris
untuk menyusun sekumpulan deduksi yang saling berkaitan di dalamnya
guna mendapatkan gambaran dan kesimpulan yang memadai dan mampu menjelaskan
permasalahan penelitian. Kedua, metode analisis perbandingan (comparative study), untuk
membandingkan data-data secara berhadapan (versus, melalui pembagian periodisasi) dan
secara bersamaan (masing-masing satu sama lain) dari obyek dan permasalahan
penelitian. Perbandingan akan dilihat pada kurun waktu (periodisasi) kedua, baik secara
22
utuh (berdasarkan kurun waktu tertentu, dalam hal ini tahun 1991-2000) maupun
berdasarkan pembagian dan perbedaan dari tahun ke tahun (bertahap).66 Ketiga, metode
analisis historis untuk melihat penghampiran masalah pada era Perang Dingin.
Penetapan tingkat analisis adalah pada negara dan interaksi antar negara. Untuk
unit eksplanasi ditetapkan pada negara dan sistem, sedangkan unit analisis-nya adalah
wilayah (region). Dalam hal ini negara dipandang sebagai pihak yang memiliki otorisasi67
untuk memberikan persepsi terhadap lingkungan sekitar (sistem) berkaitan dengan
kepentingan nasional (national interest) dan persepsi ancaman eksternal (external threat
perception).
Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan
(library research) seperti textbook, jurnal, majalah, surat kabar dan dokumen. Data mengenai
angka-angka didapatkan melalui:
a) Akses terhadap 2 (dua) lembaga studi internasional dan strategis terkemuka di dunia,
yaitu The International Institute and Strategic Studies (IISS) di London dan Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) di Swedia. Setiap tahunnya, IISS
menerbitkan The Military Balance dan SIPRI menerbitkan SIPRI Yearbook: World
Armament and Disarmament. Akses juga dilakukan terhadap situs (internet) lembaga
tersebut.
b) Melakukan cross-chek (cek silang) data terhadap lembaga-lembaga lainnya, baik yang
menjadi kontributor kedua lembaga diatas maupun melalui penelusuran data dan riset
di lembaga lainnya. Lembaga yang menjadi kontributor SIPRI dan sebagian
kontributor IISS adalah: Government Finance Statistics Yearbook (IMF, Washington,
DC), Statistical Yearbook (UN, New York), Statistic Yearbook for Asia and the Pacific (UN,
Bangkok) dan World Military Expenditure and Arms Trade (US Government Printing
Office: Washington, DC). Sementara lembaga lainnya adalah: Institute for Defense
Studies and Analyses (IDSA, New Delhi), Institute for South East Asia Studies (ISEAS,
Singapore), The Japan Institute of International Institute (JIIA, Tokyo), dan China Institute
of International Studies (CIIS, Beijing), serta Departemen Pertahanan RI; Mabes TNI
(AD, AL dan AU); Balitbang Departemen Luar Negeri RI; dan Atase Pertahanan
Kedutaan Besar Negara-Negara Asia Tenggara di Jakarta. Cross-chek dilakukan melalui
terbitan-terbitan dan atau mengunjungi situs dari lembaga-lembaga tersebut.
c) Terbitan-terbitan lembaga tersebut didapatkan di perpustakaan: CSIS (Centre for
Strategic and International Studies), The British Council, Perpustakaan Pusat Dokumentasi
dan Informasi Ilmiah-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI), Lembaga
Ketahanan Nasional (LEMHANAS) dan Harian KOMPAS.
66 Dengan perbandingan secara bertahap, dapat diketahui tingkat perubahan yang terjadi dalam
kaitannya dengan kasus atau situasi yang ada. Misalnya bagaimana tingkat perubahan yang terjadi setelah
negara-negara ASEAN sepakat memprakarsai pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) tahun 1994,
dan demikian pula kita dapat melihat bagaimana pengaruh krisis ekonomi (moneter) yang melanda negaranegara
Asia Tenggara yang dimuali awal tahun 1997 mampu mempengaruhi atau tidak terhadap fenomena
dan perubahan dinamika persenjataan.
67 Lihat Mas’oed, Op.Cit., hal. 45-47; 139. Lihat juga tulisan Mochtar Mas’oed yang lain, Ilmu
Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi. (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM), 1989.
23
Analisa data menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan untuk
memberikan penafsiran, pemilahan dan perkaitan konfirmasi antara data atau fenomena
satu dan lainnya dalam mendeksripsikan permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif
disini didasarkan atas filsafat rasionalisme yang mengatakan bahwa ilmu yang valid
merupakan hasil abstraksi, simplikasi atau idealisasi dari realitas dan terbukti koheren
dengan sistem logikanya.68 Sedangkan analisis kuantitatif yang paling sederhana, yaitu
penafsiran tabel dan kecenderungan angka, diletakkan sebagai pendukung.
68 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hal. 8.
24
BAB II GEOSTRATEGI
DAN GEOPOLITIK ASIA
TENGGARA ERA PERANG
DINGIN: PENGHAMPIRAN
HISTORIS
Aspek-aspek geopolitik dan geostrategi yang relevan untuk disidik disini terutama
yang terkait dengan pemahaman arti penting geografi, kerjasama regional; pengatuan
pertahanan keamanan; dan sistem intrusive di kawasan, yang pada gilirannya nanti akan
memiliki keterkaitan dengan pemahaman fenomena dinamika persenjataan –terutama
pada era Perang Dingin-- dengan segala asal-usul dan implikasinya. Terkait erat dengan
tujuan studi, penjelasan pada bagian ini lebih menitikberatkan pada fenomena dan
nuansa Perang Dingin sebagai penghampiran historis menuju bahasan perubahanperubahan
strategis pasca Perang Dingin.
Arti Penting Kawasan Asia Tenggara
Istilah “Asia Tenggara” (Southeast Asia) sebenarnya merupakan ungkapan baru.
Istilah ini menjadi begitu populer selama Perang Dunia II ketika kawasan yang berada di
Selatan Lingkaran Balik Utara ini ditempatkan di bawah Southeast Asia Command
(komando Asia Tenggara), yang dikomandai oleh Lord Louis Mountbatten yang
memimpin pasukan sekutu.69 Istilah tersebut kemudian digunakan secara resmi oleh
negara-negara di kawasan ini ketika mereka sepakat mendirikan Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nation/ASEAN) pada tahun 1967.
Dalam peta dunia, secara tradisional Asia Tenggara merupakan sub-kawasan dari
kawasan Asia. Sub-kawasan Asia lainnya adalah: Asia Timur (Timur Jauh), Asia Selatan,
Asia Barat (termasuk Persia dan Timur Tengah bagian Asia), dan Asia Tengah. Tetapi
dalam pemetaan geografis baru, Asia Tenggara sekarang lebih sering disebut sebagai
bagian dari kawasan Asia-Pasifik.70 Penamaan organisasi Komisi Ekonomi PBB untuk
69 Jai Singh Yadav, “Pergeseran Peta Geopolitik Asia Tenggara: Suatu Penghampiran Historis”,
Harian Kompas, Jakarta, 16 Januari 1989.
70 Teuku May Rudy, Studi Kawasan: Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia, (Bandung,
Bina Budhaya, 1997), hal. 25. Menurut Teuku May Rudy, sebutan Asia-Pasifik sudah lazim digunakan
sejak medio dasawarsa 1960-an, sebelum adanya Doktrin Nixon (Doktrin Guam) pada 15 Agustus 1969.
Namun, perkembangan konsep kawasan Pasifik dan Asia-Pasifik ini dapat kita kaitkan dengan Doktrin
Nixon (1969) itu yang berupa pernyataan politik luar negeri AS dengan menyangkut sikap AS terhadap
seluruh kawasan Asia. Richard Nixon (Wakil Presiden AS, dalam rangka kampanye menjelang terpilih
sebagai Presiden pada November 1969) menyatakan suatu doktrin yang mengandung penggeseran
komitmen politik luar negeri AS di Asia. Nixon dalam pidatonya (yang kemudian disebut sebagai satu
doktrin) di Guam --pangkalan militer AS terbesar di Pasifik Selatan-- yang menyangkut rencana
pelunakan komitmen pembendungan komunis di Asia. Bahwa AS akan berusaha menghindari keterlibatan
langsung pasukannya, tetapi bersedia mendukung negara-negara Asia non-komunis guna membendung
25
Asia dan Pasifik (Economic Commission for the Asia and the Pacific/ESCAP) dan Kerjasama
Ekonomi Asia-Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC) adalah salah satu
contohnya.71
Berdasarkan administratif pemerintahan, Asia Tenggara terdiri atas sepuluh
negara: enam berada di daratan benua Asia --Kamboja, Laos, Vietnam (disebut kawasan
Indocina), Thailand, Malaysia dan Myanmar (dahulu Burma), dan empat negara berada di
pulau dan kepulauan sekitarnya --Singapura, Brunei, Indonesia, dan Filipina. Dari segi
ideologi dan politik kesepuluh negara ini terdapat perbedaan karakter yang kadangkala
begitu kontras antara negara yang satu dengan lainnya. Barangkali hanya Asia Tenggaralah
yang memiliki hampir semua corak pemerintahan, dari sistem kerajaan absolut
(Brunei), kerajaan konstitusional (Thailand, Malaysia), demokrasi liberal (Filipina),
demokrasi “sosialisme” (Vietnam dan Laos), diktator militer (Myanmar), quasi demokrasi
(Singapura), demokrasi Pancasila (Indonesia), dan demokrasi transisional (Kamboja dan
Indonesia).72
Luas wilayah daratan kesepuluh negara ini adalah seluas 1.729.412 mil persegi
(atau 4.479.229.5 kilometer persegi). Terbesar adalah Indonesia73 dengan 735.310 mil
persegi (atau 1.904.443 kilometer persegi), disusul kemudian Myanmar
(261.218/676.552), Thailand (198.115/513.115), Vietnam (127.844/331.114), Malaysia
(127.320/329.758), Filipina (115.831/300.000), Laos (91.400/236.800), Kamboja
(69.898/181.035), Brunei (2.226/5.765) dan terkecil Singapura (250.0/647.5).74 Kecuali
Laos, negara-negara lain semuanya memiliki garis pantai (coastline) untuk akses ke lautan.
Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 54,716 km, Filipina (36, 289 km), Malaysia
(4,675 km), Thailand (3,219 km), Singapura (193 km), dan Brunei (161 km).75
Penduduk Asia Tenggara pada tahun 2000 berjumlah 519.104.000 orang.
Terbesar adalah Indonesia dengan 206.213.000 orang, disusul kemudian Vietnam
(82.014.000), Filipina (77.268.000), Thailand (62.400.000), Myanmar (48.500.000),
Malaysia (21.868.000), Kamboja (10.879.000), Laos (5.500.000), Singapura (4.130.000)
dan terkecil Brunei (332.000).76
subversi dan penetrasi komunis. Dalam pernyataannya, Nixon mengatakan keterkaitan Asia dengan Pasifik
sebagai sutau kawasan yang tidak terpisahkan.
71 Pengertian kawasan “Asia” dan “Pasifik” adalah mencakup keseluruhan kawasan Asia
ditambah (sub) kawasan Pasifik Selatan. Sementara kawasan “Asia-Pasifik” (ditulis bersambung, tanpa kata
“dan”) terdiri dari tiga (sub) kawasan, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik Selatan (atau menurut
istilah LEMHANAS adalah wilayah yang dibasahi Samudera Pasifik). Sedangkan yang dirancang dalam
pola kerjasama APEC adalah mencakup kawasan yang lebih luas, yaitu sebagain dari kawasan di Amerika
Utara dan Amerika Selatan (sebelah timur Samudera Pasifik).
72 Syamsul Hadi, “Memajukan Budaya ASEAN sebagai Landasan Kerjasama Regional”, Analisis
CSIS Tahun XXV No. 5 (September-Oktober 1996), hal. 369.
73 Wilayah Timor-Timur (Timtim, East Timor atau Timor Leste) tidak dimasukkan, mengingat sejak
Agustus 1999 memutuskan untuk menjadi negara sendiri. Selama ini pun dalam data statistik internasional
wilayah Timor-Timur tidak pernah dicatat dan diakui sebagai wilayah sah Indonesia.
74 Diolah dari “Data and Statistics: All South East Asia Countries”, The Eroupa World Yearbook,
Tahun 1998, Vol. I dan II.
75 J.N. Mak, ASEAN Defence Reorientation 1975-1992: The Dynamic of Modernisation and Struktural
Change (Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Research School of Pacific Studies, The
Australian National University, 1993), Bagian II. Data mengenai garis pantai Kamboja, Myanmar dan
Vietnam belum didapatkan.
76 Diolah dari “East Asia and Australasia”, The Military Balance 2000-01, (London: IISS, 2000), hal.
178-218.
26
Negara-negara Asia Tenggara dihuni oleh beragam etnik, agama dan
kebudayaan yang melahirkan kawasan ini sebagai titik silang perjumpaan berbagai nilai.
Etnik-etnik tersebut yang memiliki jumlah besar antara lain Melayu, Cina, Khmer, Jawa,
Lao, India, Burma, Thai, dan Vietnam. Kemudian lima agama besar dunia --Islam,
Budha, Katholik, Protestan dan Hindu, tersebar di berbagai wilayah negara. Sedangkan
berdasarkan penghampiran historis, paling tidak terdapat empat arus kebudayaan besar -
-Cina, India, Islam dan Barat-- yang silih berganti mempengaruhi gaya hidup lokal.77
Selama berabad-abad, sebelum datangnya kebudayaan Barat abad XVII, pergeseran
geopolitik Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina, India dan Islam.
Melihat realitas seperti ini, tampaknya hampir tidak ada bagian di dunia yang memiliki
keragaman etnik, agama dan budaya semacam ini. Karenanya, sejarah lama maupun
kontemporer kawasan ini dalam berbagai bidang studi banyak menarik minat studi para
sarjana untuk menelitinya.78
Kedatangan kebudayaan Barat, tampaknya memulai makna strategis Asia
Tenggara dalam sejarah kontemporer. Sebagai kawasan yang menghubungkan jalur
antara Samudra Hindia dan Pasifik dengan berbagai kekayaan sumber daya alamnya,
kawasan ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Hal inilah yang kemudian mengundang
berbagai negara Barat memperluas daerah jajahannya di kawasan ini yang dimulai sejak
permulaan abad XVII yaitu: Belanda di Indonesia, Perancis di Indocina, Inggris di
Malaysia, Singapura, Brunei dan Myanmar, serta Spanyol kemudian AS di Filipina. Hanya
Thailand yang relatif independen dari pengaruh jajahan negara asing. Portugal (Portugis)
sebenarnya merupakan bangsa pertama yang menjajah Asia Tenggara dan juga yang
paling akhir meninggalkan wilayah ini. Mereka menduduki Malaka (sekarang negara
bagian di Malaysia) tahun 1511 dan di tahun 1975 mereka dengan terpaksa melepaskan
Timor-Timur kepada Indonesia. Namun demikian, Portugal hanya menciptakan impak
kecil pada perjalanan sejarah bangsa-bangsa baru Asia Tenggara,79 kecuali kepada wilayah
Timor-Timur yang selama 24 tahun menjadi bagian Indonesia dan sekarang menjadi
negara merdeka sejak tahun 2002, setelah menjadi wilayah perwalian PBB setelah
melakukan jajak pendapat penentuan nasib sendiri pada Agustus 1999.
Kawasan Asia Tenggara kemudian menjadi semakin penting artinya dalam dunia
internasional, semenjak berbagai peristiwa berskala internasional terjadi di kawasan ini.
Dimulai dengan pendudukan Jepang, disusul kemudian dengan revolusi kemerdekaan di
Indonesia, Myanmar dan Cina, konflik regional untuk unifikasi Vietnam, masalah konflik
Kamboja, dan kini konflik Laut Cina Selatan. Semua peristiwa ini telah
mentransformasikan kawasan ini menjadi bagian yang sangat strategis sekaligus sensitif
dalam percaturan politik internasional.
Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua hingga berakhirnya Perang Dingin --
terutama dalam dua dasawarsa terakhir, geopolitik intra-regional negara-negara Asia
Tenggara secara mencolok dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan geopolitik asing, yakni
77 Yadav, Loc.Cit.
78 Hasil studi para sarjana asing tentang kawasan Asia Tenggara antara lain menghasilkan karyakarya
sebagai berikut: D.J.M. Tate, The Making of Modern Southeast Asia (London: Volume I, 1971); D.G.E.
Hall, A History of Southeast Asia (London: Macmillan Asian Histories Series, 1988); Milton Osborne,
Southeast Asia: An Illustrated Introductory History (Sidney: Allen & Unwim Australia Pty Ltd., 1988); dan D.R.
SarDesai, Southeast Asia: Past and Present (London: Macmillan Education Ltd., Westview Press, Inc., 1989).
79 R.O. Tilman, Southeast Asia and the Enemy Beyond: ASEAN Perceptions of External Threats
(Boulder, Colorado: Westview Press, Inc., 1987), hal. 17.
27
AS, US, Cina dan Jepang. Corak kepentingan asing di kawasan ini bercirikan
kepentingan politik dan ideologi, yang didukung kepentingan akses strategis untuk
kepentingan ekonomi dan sumberdaya alam.
Corak kepentingan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama,
terjadinya hubungan segitiga antara adidaya AS, adidaya US dan Cina. Disatu pihak AS
dan US terlibat perebutan pengaruh dan kepemimpinan di kawasan ini terkait dengan
perluasan pengaruh ideologi dan politik, dan di pihak lain AS juga tidak rela membiarkan
Cina mendapat angin di kawasan ini. AS memandang, kendati Cina juga terlibat
persaingan kepemimpinan ideologi dengan US dan sedikit banyak dapat memberikan
keuntungan baginya, AS tetap khawatir Cina akan semakin kuat dan berpengaruh, karena
bagaimanapun Cina tetap komunis. Beruntung, upaya AS membatasi meluasnya
Komunisme di Asia Tenggara, juga mendapat dukungan dari negara-negara Asia
Tenggara sendiri --terutama Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura, yang
sama sekali tidak memberikan keleluasaan bergerak terhadap Partai-partai Komunis yang
ada di negaranya, bahkan menjadikannya sebagai partai terlarang sejak tahun 60-an. Kedua
terkait dengan kepentingan strategis-ekonomis, bila sampai Komunis dominan, Barat dan
dalam hal ini Jepang sebagai sekutu Barat memandang akan mengalami hambatan dan
kesulitan untuk mendapatkan akses kepada deposit minyak, mineral, dan sumberdaya
alam berharga lain yang besar jumlahnya dan sebagian besar belum termanfaatkan secara
optimal. Pertimbangan lainnya Barat dan Jepang akan kehilangan akses mudah dengan
adanya jalur strategis dari Pasifik ke Samudera Hindia. Bagi Jepang posisi Asia Tenggara
ini sangat vital, mengingat kejayaannya sebagai negara industri maju dan salah satu
raksasa ekonomi jelas amat tergantung pada pasokan minyak dan bahan mentah yang
sebagian besar didapatkan dari Asia Tenggara, dan juga kemampuannya untuk melempar
hasil produksinya ke pasaran di kawasan ini dan ke Eropa melalui jalur laut strategis di
kawasan ini.
Kepentingan geopolitik negara-negara asing dengan demikian tidak dapat
dipisahkan dengan letak geostrategis Asia Tenggara, dalam hal ini keberadaan jalur-jalur
laut vital yang ada di kawasan ini (Southeast Asian Sea-Lanes).80 Kalau di kawasan utara
Pasifik ada selat-selat Jepang yang mengontrol akses Armada Pasifik US ke samudera
lepas, di selatan ada selat-selat Malaka, Singapura dan Indonesia yang menghubungkan
Samudera Pasifik dan Hindia. Di antara banyak rute yang mungkin ditempuh di
kepulauan yang terserak di sini, sejumlah selat benar-benar memiliki nilai geostrategis
yang amat tinggi. Setidaknya ada enam selat yang dapat dimasukkan kategori ini. Dari
barat ke timur, selat-selat ini adalah (lihat gambar 3):81
GAMBAR 3
80 Richard Sokolsky, Angel Rabasa dan CR Neu, The Role of Southeast Asia in U.S. Strategy Toward
China (Santa Monica CA: RAND, 2000), hal. 10-12.
81 Ninok Leksono Dermawan, Akuisisi Senjata RI dan Anggota ASEAN Lain, 1975-1990: Suatu
Kajian Atas Riwayat, Pola, Konteks dan Logika (Jakarta: Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas
Indonesia, 1992), hal. 22-23; lihat juga Ibid.
28 SELAT-SELAT STRATEGIS DI KAWASAN ASIA TENGGARA
SUMBER: John H. Noer, Chokepoints: Maritime Economic Concerns in Southeast Asia, (Washington D.C.:
National Defense University, 1996)
1. Selat Malaka yang merupakan jalur tersibuk antara Semenanjung Malaya dan Pulau
Sumatera. Dari Samudera Hindia kapal-kapal yang melalui Selat ini dapat terus ke
Selat Singapura dan keluar menuju Laut Cina Selatan. Selanjutnya kapal dapat terus
berlayar langsung ke Jepang melalui Selat Formosa antara Taiwan dan kontinen Asia.
Ini adalah rute paling pendek antara Teluk Persia dan Jepang dan jauhnya 6.500 mil.
Jalur ini digunakan oleh sebagian besar kapal komersial. Tetapi karena Selat Malaka
sempit dan dangkal, tanker-tanker minyak raksasa harus mengubah haluan dan
melalui Selat Sunda.
2. Selat Sunda yang terentang antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa memberi akses ke
Laut Jawa dan kemudian, melalui:
3. Selat Karimata antara Pulau Kalimantan (Borneo) dan Pulau Sumatera, ke Laut Cina
Selatan.
4. Selat Lombok antara Pulau Bali dan Pulau Lombok memberi akses ke Laut Flores
dan kemudian melalui:
5. Selat Makassar, ke Laut Sulawesi yang kemudian dapat membawa kapal ke Laut
Filipina.
6. Selat Ombai-Wetar (Cribe-Water Straits) di Timor memberi akses ke Laut Banda
sebelum tiba ke Samudera Pasifik melewati Maluku
Keberadaan jalur laut Asia Tenggara ini dapat dimaknai dari dua kepentingan.
Pertama kepentingan strategis-militer, dimana AS dan US yang paling banyak
membutuhkannya. Kapal-kapal selam mereka menggunakan Selat Lombok yang paling
dalam dari semuanya, dan di antara keduanya terdapat persetujuan diam-diam untuk
menggunakan lintasan berbeda untuk menghindari tabrakan selama operasi bawah air.
29
Pada saat Perang Dingin kapal-kapal permukaan US dari Vladivostok atau Pangkalan
Teluk Cam Ranh di Vietnam sebagian besar menggunakan Selat Malaka. Sementara
kapal-kapal AS yang berlayar dari Teluk Subic di Fillipina memilih Selat Sunda, jalur
terpendek untuk mencapai pangkalannya di Samudera Hindia, Diego Garcia. Kedua,
kepentingan strategis-ekonomis. Selat-selat tersebut secara ekonomi vital bagi Jepang, AS
dan negara lainnya, karena hampir sebagian besar ekspor-impor diangkut melalui jalur
laut tersebut.
Kerjasama Regional
Pra-ASEAN
Sebelum terbentuknya kerjasama regional ASEAN, pola hubungan antar negara
intra Asia Tenggara didasarkan atas kerjasama bilateral sesuai kepentingan. Namun
demikian upaya-upaya untuk menjalin kerjasama yang lebih luas juga telah dilakukan jauh
sebelum ASEAN berdiri.82
Pada tahun 1950 dicetuskan gagasan kerja sama regional Asia Tenggara dalam
pertemuan konsultatif “the Asia Union”, di Baguio, Filipina. Pertemuan dimaksudkan
agar suara Asia lebih didengar di PBB dan mendorong kerja sama di bidang ekonomi dan
sosial antar negara Asia, namun tidak ada kelanjutan dari gagasan tersebut.
Pada tahun 1961 ASA (Association of Southeast Asia) dibentuk, dengan tujuan
utama memajukan kerja sama ekonomi dan kebudayaan di antara negara-negara
anggotanya, yaitu Malaya, Filipina, dan Thailand. Pada tahun 1963 dibentuk pula suatu
forum kerja sama antara Malaya, Philipina dan Indonesia (MAPHILINDO). Dasar
pembentukannya berpegang pada Piagam PBB dan Deklarasi Bandung (Dasasila Bandung)
serta persamaan ras. Akan tetapi keberadaan ASA ini belum mampu mencerminkan
suara dan keterwakilan Asia Tenggara karena sedikitnya negara anggota yang bergabung -
-terlebih tidak ikut sertanya Indonesia sebagai negara besar dan berpengaruh, bahkan
selanjutnya kehilangan prestise dan bubar tahun 1965. MAPHILINDO lebih singkat lagi
umurnya karena sempitnya dasar kerjasama. Kegagalan kedua kerjasama tersebut juga
dipengaruhi dan saling curiga di antara negara-negara anggotanya, antara lain masalah
Sabah dan gagasan pembentukan Federasi Malaysia.83 Walau tidak mencatat prestasi
besar, namun keduanya mengartikulasikan beberapa sasaran jangka panjang yang berguna
untuk meletakkan dasar-dasar kerjasama Asia Tenggara dan sebagai langkah antara bagi
pendirian ASEAN dengan keanggotaan yang lebih luas.84
Selanjutnya pada tahun 1966 Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru,
Taiwan dan sejumlah negara Asia Tenggara yakni Vietnam Selatan, Malaysia, Thailand,
dan Filipina membentuk wadah kerja sama dengan nama Asia and Pacific Council
(ASPAC). Meskipun kerjasama dititik-beratkan pada bidang ekonomi, namun melihat
komposisi anggotanya, terdapat kecondongan politik pada salah satu blok. Kelemahan
82 Lihat latar belakang pembentukan ASEAN dalam Sekretariat Nasional ASEAN, ASEAN
Selayang Pandang, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 1995), hal. 1-2; dan Djalinus Syah, Mengenal
ASEAN dan Negara-negara Anggotanya, (Jakarta: PT Kreasi Jaya Utama, 1994), hal. 1-4.
83 Pembahasan mengenai kedua organisasi ini dan sebab-sebab kegagalannya lihat dalam Estrella
D. Solidum, Towards a Southeast Asian Community (Quezon City: University of the Philippines Press, 1974),
hal. 19-21.
84 Dermawan, Op.Cit., hal. 55.
30
yang menonjol ialah keanggotaan Taiwan. Setelah terjalinnya hubungan Cina (RRC)
dengan negara-negara anggota ASPAC, maka keberadaan ASPAC berakhir.
ASEAN
Perkembangan geopolitik Asia Tenggara sesudah 1965, antara lain ditandai
dengan tampilnya generasi kepemimpinan baru di sejumlah negara, sangat
mempengaruhi usaha-usaha untuk mencari pemecahan bersama atas masalah-masalah
yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini. Tumbuh kesadaran akan perlunya kerja
sama untuk meningkatkan taraf hidup di antara bangsa-bangsa sekawasan, sekaligus
meredakan rasa saling curiga, mendorong mereka mengupayakan pengembangan kerja
sama.
Singapura, yang memisahkan diri dari Federasi Malaysia 1965, berusaha untuk
membuka hubungan dengan negara-negara tetangganya. Di Indonesia, kegagalan
Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI disusul lahirnya Pemerintahan
Orde Baru yang kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengakhiri konfrontasi dengan
Malaysia serta mengusahakan terjalinnya hubungan yang lebih bersahabat dengan negaranegara
tetangganya. Di Filipina, Marcos yang terpilih menjadi Presiden menggantikan
Macapagal mengambil kebijakan untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan
Malaysia.
Meredanya rasa saling curiga dan konflik di antara bangsa-bangsa di Asia
Tenggara mendorong bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengupayakan terbentuknya
organisasi kerja sama regional. Serangkaian pertemuan konsultatif kemudian dilakukan
secara intesif antara pada Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura
dan Thailand yang menghasilkan rancangan “Joint Declaration”, yang mencakup kesadaran
akan perlunya peningkatan saling pengertian untuk hidup bertetangga dengan baik serta
kerja sama yang bermanfaat di antara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian
sejarah dan kebudayaan. Lahirlah kemudian “Deklarasi ASEAN” atau “Deklarasi
Bangkok” dalam pertemuan 8 Agustus 1967 di Bangkok, yang ditandatangani oleh Wakil
Perdana Menteri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina,
Singapura dan Thailand yang menandai berdirinya “Association of South East Asian
Nations” (ASEAN) yang berarti “Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara”.85
85 Sekretariat Nasional ASEAN, Op.Cit, hal. 3-6. Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti
yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah:
1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di
kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh
landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib
hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Untuk meningkatkan kerja samayang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi
kepentingan bersama di bidang-bidang ekkonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidangbidang
pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Untuk bekerja sama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri
mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan
sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;
6. Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan
31
Secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerja sama ekonomi, sosial
dan budaya. Akan tetapi Deklarasi Bangkok merupakan suatu komitmen politik negaranegara
anggota untuk bersatu dan bekerja sama, meskipun Asia Tenggara pada saat itu
diwarnai oleh pergolakan antar negara maupun antar-kekuatan di luar kawasan. Aspirasi
politik yang mendasari Deklarasi Bangkok mengupayakan stabilitas regional yang dapat
menunjang pembangunan nasional di segala bidang bagi negara-negara anggota
ASEAN.86 Para pemimpin/pendiri ASEAN menyadari bahwa di antara negara anggota
terdapat perbedaan latar belakang sejarah maupun sikap politik, serta kenyataan bahwa
dalam bidang ekonomi sebagian besar negara anggota bersaing sebagai penghasil
komoditi yang sama. Oleh karenanya langkah yang diambil bersifat pragmatis.
Pertumbuhan ASEAN pada tahun-tahun pertama lamban. Periode itu
merupakan pemantapan saling pengertian (Confidence Building Measures/CBM) antaranggotanya
guna memantapkan kerja sama yang sedang ditumbuhkan. Persamaan
kedudukan di dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerjasama, tanpa
mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Kerja sama regional yang
dikembangkan ini bukan bersifat integratif tetapi bersifat kooperatif. Negara-negara
anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar,
sedangkan musyawarah, kepentingan bersama, dan saling membantu dengan semangat
ASEAN merupakan ciri kerjasama ini.87
Kelambanan ASEAN sebagai organisasi yang diharapkan mampu menciptakan
stabilitas regional dan memperluas kerjasama dengan seluruh negara-negara yang ada di
Asia Tenggara juga sangat dipengaruhi oleh peta politik yang diwarisinya. Perang Dunia
II mewariskan kepada dunia suatu pola politik yang sifatnya konfrontatif. Pola ini
kemudian melahirkan pertentangan antar ideologi dengan membagi dunia dalam dua
blok. Blok negara-negara yang bersistem kapitalisme berhadapan dengan blok komunis.88
Pola politik konfrontatif yang mewarnai dunia ini telah menggiring negara-negara
berkembang memasuki pengaruh negara-negara adikuasa. Beberapa negara di Asia
Tenggara tidak bisa lain terseret dalam politik pembendungan (containment policy) yang
dijalankan AS dalam menghadapi US dan komunisme. Dapat dikatakan, setelah Perang
Dunia II, tidak ada satu pun negara yang terlepas dari pengaruh politik pembendungan
ini. Untuk menjalankan kebijaksanaan ini di Asia Tenggara dibentuk SEATO, walaupun
kemudian pada tahun 1977, pakta ini kemudian dibekukan. Dalam konteks ini, walaupun
ASEAN menyatakan diri sebagai organisasi netral, tetapi karena intensitas hubungan
dalam berbagai hal lebih banyak dengan pihak Barat, “mau tidak mau” ASEAN
diposisikan berhadapan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam, Laos dan
Kamboja yang secara afiliasi tergabung dengan Blok komunis.
Kendati dalam situasi yang sangat tidak menentu ASEAN tetap menggalang
kerjasama diantara sesama anggota, tidak saja antar pemerintah tetapi juga antar
masyarakat, yang diwakili oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan
organisasi profesi dan organisasi kepemudaan. Disamping kerja sama dengan pihak luar
juga terus digalakkan.
7. Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi Internasional dan
regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja
sama secara erat di antara mereka sendiri.
86 Ibid.
87 Ibid.
88 “ASEAN dan Warisan Pola Politik”, Kompas 11 Desember 1987.
32
Baru setelah konfrontasi global AS-US mencair (fluids) yang menandai
berakhirnya Perang Dingin, harapan ASEAN untuk menyatukan seluruh negara-negara
Asia Tenggara semakin terbuka. Perbedaan faham atau ideologi yang mencolok diantara
sesama negara Asia Tenggara tidak lagi menjadi landasan sikap dan pandangan sebagai
persyaratan untuk menjalin kerjasama. Sehingga satu persatu negara Asia Tenggara di
luar ASEAN, dimulai dari Vietnam (Juli 1995), disusul Myanmar dan Laos (Juli 1997)
serta Kamboja (1999), akhirnya bergabung. Salah satu keputusan penting yang kemudian
dicapai setelah Perang Dingin adalah merealisasikan gagasan pembentukan AFTA
(ASEAN Free Trade Area) pada tahun 1992, dan membidani lahirnya Forum Kerjasama
Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) pada tahun 1993, sebagai forum untuk
mebicarakan masalah-masalah keamanan di Asia-Pasifik, dan khususnya di Asia
Tenggara.
Pengaturan Pertahanan dan Kerjasama Keamanan
Kerangka Bilateral Intra Asia Tenggara
Pada era Perang Dingin, pengaturan pertahanan dan keamanan negara-negara
Asia Tenggara sebenarnya mengikuti pola hubungan yang terjadi pada tingkat global.
Persaingan AS-US yang terimbas di kawasan ini menjadi dasar dalam menata pertahanan
dan keamanan negara-negara di kawasan ini. Negara-negara Indocina (Vietnam, Laos dan
Kamboja) berada dalam jaminan dan payung keamanan US, sementara negara-negara
yang tergabung dalam ASEAN berada dalam jaminan dan payung keamanan AS. Dalam
konteks seperti ini, sesama kelompok negara-negara Asia Tenggara berada pihak yang
berseberangan, saling berhadapan, saling bermusuhan dan saling mengancam. Thailand
versus Vietnam --karena secara geografis berada dalam garis terdepan pengelompokkan
negara satelit tersebut, menjadi pihak yang paling keras bermusuhan.89
Kendatipun kebijakan keamanan dan pertahanan menjadi jaminan negara-negara
adidaya yang bertikai di kawasan ini, masalah-masalah pengaturan pertahanan dan
keamanan tetap menjadi prioritas para pembuat kebijakan di masing-masing negara Asia
Tenggara. Hal ini tercermin dari serangkaian upaya-upaya yang dilakukan mereka, baik
secara bilateral dan kolektif, untuk saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut.
Di pihak negara-negara Indocina, karena jumlahnya sedikit dan Vietnam relatif
dominan dalam kelompok ini, isu-isu pertahanan dan keamanan menjadi garansi Vietnam
dan induknya US. Pada bulan Nopember 1978, sebagai jaminan untuk “aliansi
Indocina”, Vietnam mempunyai ikatan erat dengan US seperti terlihat pada
penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (Treaty of Friendship and
Cooperation), dan selanjutnya membentuk “hubungan khusus” (special relationship) dengan
Laos dan Kamboja (pemerintahan Heng Shamrin) yang dipertegas melaui perjanjian
model diatas pada tanggal 17 Februari 1979. Kemudian bersama negara Laos, Vietnam
berusaha memaksa Kamboja bergabung dalam “Federasi Indocina” untuk melayani
kepentingan US.90 Kendati secara formal federasi ini tidak terwujud, tetapi dengan
adanya penyerbuan Vietnam atas Kamboja pada Desember 1978, praktis wilayah
Indocina berada diatas kepemimpinan Vietnam (dikenal sebagai Indocina Raya).
89 Baca tulisan Alfian Muthalib, “Perkiraan Ancaman Militer Vietnam Dilihat dari Eskalasi
Pertahanan Muangthai”, Analisa CSIS, Tahun X No. 8 (Jakarta: Agustus 1981), hal. 678-689.
90 Lihat Gareth Porter, “The China and US Indochina Policy”, Indochina Issues, (Center for
International Policy, Indochina Project, November 1980), hal. 1.
33 TABEL 2.1.
KERJASAMA LATIHAN MILITER BILATERAL NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
NEGARA
(ANGKATAN)
NAMA
KERJASAMA LATIHAN
TAHUN MULAI
KETERANGAN
Indonesia/Malaysia
(Angkatan Darat)
“Kekar Malindo”/
“Tatar Malindo”/
“Kripura Malindo”
1977
1981
1981
Tahunan
Sesekali
Sesekali
Indonesia/Malaysia
(Angakatan Udara)
“Elang Malindo” 1975 Tahunan
Indonesia/Malaysia
(Angkatan Laut)
“Malindo Jaya” 1973 Tahunan (?)
Indonesia/Malaysia
(Semua Angkatan)
“Darsasa Malindo” 1982 Kedua kali sejak 1982
Indonesia/Singapura
(Angkatan Darat)
“Safakar Indopura” 1989 Tahunan
Indonesia/Singapura (Angkatan Udara) “Elang Indopura” 1980 Tahunan
Indonesia/Singapura (Angkatan Laut) “Englek” 1974 Dua tahun sekali
Indonesia/Thailand (Angkatan Udara) “Elang Thainesia” 1981 Tahunan
Indonesia/Thailand (Angkatan Laut) “Sea Garuda” 1975 (?) Sesekali
Indonesia/Filipina (Angkatan Laut) “Philindo”/
“Corpatphilindo”
1972 Sesekali
Malaysia/Singapura (Angkatan Darat) “Semangat Bersatu” 1989 Sesekali
Malaysia/Singapore (Angkatan Laut) “Malapura” 1984 Tahunan
(Belum tuntas)
Malaysia/Thailand (Angkatan Udara) “Air Thamal” 1981 Tahunan
Malaysia/Thailand (Angkatan Laut) “Thalay” 1980 Sesekali (?)
Malaysia/Brunei
(Angkatan Laut)
“Hornbill”
(dan lainnya)
1981(?) Sesekali
Singapura/Thailand (Angkatan Udara) “Sing-Siam” 1981(?) Sesekali
Singapura/Thailand (Angkatan Laut) “Thai-Sing” 1983 Tahunan
Singapore/Brunei (Angkatan Laut) “Pelican” 1979 Tahunan
Singapore/Brunei (Angkatan Darat) “Termite”/“Flaming
Arrow”/“Juggernaut”
1985 Tahunan
Singapura/Filipina (Angkatan Darat) “Anoa-Singa” 1993 Tahunan (?)
SUMBER: Amitav Acharya, An Arms Race in Post-Cold War Southeast Asia? Prospect for Control, (Singapura: ISEAS, 1994).
Di pihak ASEAN, walaupun organisasi ini lebih bercirikan kerjasama sosial,
ekonomi dan kebudayaan, tetapi sedari awal berdirinya kebutuhan untuk memiliki
semacam sistem pertahanan dan keamanan bersama sudah menjadi bahan pemikiran,
terutama di kalangan militernya. Pemikiran ini berawal dari situasi yang diciptakan oleh
Perang Vietnam yang dianggap tak menentu waktu itu. Para perwira militer di beberapa
negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, Muangthai dan Malaysia, mengambil inisiatif
untuk melakukan pertukaran informasi intelejen mengenai situasi Asia Tenggara secara
umum, dan Indocina secara lebih khusus lagi.
Perkembangan saling tukar informasi intelijen ini membawa kepada langkah lebih
jauh dan sampai pada suatu kesimpulan perlunya negara-negara di Asia Tenggara
memikirkan sendiri masalah-masalah keamaman kawasan mereka. Tindak lanjut dari
kesimpulan ini adalah merumuskan gagasan untuk mencarikan wadah dan sifat kerjasama
Tetapi di sementara kalangan pemikir militer Indonesia sendiri, muncul
kecenderungan agar bagian kerja sama militer ini disalurkan melalui kerangka kerjasama
34
bilateral. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran strategis tentang ancaman
komunisme yang merupakan masalah keamanan yang dihadapi semua negara ASEAN.
Indonesia melihat, ancaman ini dapat dikurangi dengan meningkatkan pembangunan
ekonomi, sosial dan budaya. Ketahanan yang tinggi di ketiga bidang itu pada gilirannya
akan memberikan sumbangan besar pada ketahanan di bidang keamanan. Inilah yang
disebut ketahanan nasional,91 dan apabila masing-masing negara memiliiki ketahanan
nasional yang tinggi, kondisi ini memberikan kekuatan pada ketahanan regional. Dengan
pemikiran ini, Indonesia tidak menganggap perlu adanya pakta militer.
Kecenderungan untuk memilih jalan bilateral bagi kerjasama militer juga
didukung alasan lain seperti dikemukakan Panglima ABRI (sekarang TNI) Jenderal
Maraden Panggabean pada awal Januari 1976. “Suatu aliansi militer apa pun bentuknya,
pasti tidak akan diterima. Aliansi militer seperti ini, tidak akan pernah mencapai
sasarannya, karena begitu dia dibentuk, akan mengundang reaksi kekuatan lain yang
serupa untuk menghadapi pakta militer yang diciptakan ASEAN”.92
Dalam usia perjalanan ASEAN hingga seperempat abad lamanya, kerjasama di
bidang pertahanan keamanan ini ternyata jauh melampaui apa yang diperoleh bidangbidang
lannya, tanpa harus melalui suatu pakta militer. Kerja sama bilateral ini, misalnya
membuka fasilitas dan latihan gabungan militer antar negara anggota (lihat tabel 2.3.),
pembakuan alat persenjataan, peralatan dan prosedur logistik, menumpas komunisme di
daerah-daerah perbatasan negara-negara ASEAN, serta saling mengirim para perwira
mengikuti pendidikan di sekolah staf dan komando masing-masing. Sampai sebelum
Myanmar dan negara-negara Indocina bergabung dengan ASEAN, Indonesia merupakan
satu-satunya negara ASEAN yang memiliki kerjasama militer dengan setiap anggota
ASEAN lainnya.
Kerangka Bilateral dengan Kekuatan Asing: SEATO dan FPDA
Disamping sesama negara intra-regional, kerjasama pertahanan dan keamanan
bilateral juga dilakukan oleh masing-masing anggota ASEAN --kecuali Indonesia--93
91 Lihat Dewi Fortuna Anwar, “Negara-negara ASEAN Mencari Model Keamanan Regional”,
Analisis CSIS, Tahun XXII No. 4 (Juli-Agustus 1993), hal. 320-321. Model pendekatan ketahanan nasional
(national resilience) untuk menciptakan ketahanan regional (regional resilience) merupakan konsep pendekatan
keamanan yang diprakarsai oleh Indonesia. ketahanan nasional diartikan sebagai kemampuan suatu negara
untuk menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Tantangan ini
tidak saja berupa tantangan militer, tetapi mencakup segala aspek kehidupan, seperti tantangan politik,
ekonomi, dan sosial budaya. Konsep ketahanan nasional melihat masalah keamanan sebagai suatu masalah
yang kompleks, dan mulitidimensional. Pendekatan keamanan yang berdasarkan konsep ketahanan
nasional tidak begitu menonjolkan aspek miiter.
92 Keengganan Indonesia membentuk pakta pertahanan militer pada saat itu tam-paknya
dikarenakan Indonesia dihadapkan pada posisi yang sulit sehubungan dengan kedudukan dan
ketokohannya sebagai negara anggota Gerakan Nonblok (Non-Aligned Movement-NAM). Tambahan pula
citra ini tak ingin diubahnya, bukan saja karena keanggotaan dalam Nonblok tetapi juga karena segaris
dengan doktrin politik luar negerinya yang bebas aktif, yang tidak memungkinkannya bergabung dalam
kerjasama pertahanan multilateral.
93 Indonesia walaupun tidak menandatangani perjanjian dengan pihak manapun, tetapi berusaha
melakukan hubungan baik dengan negara tetangga terutama dengan negara yang memiliki perbatasan
langsung. Sejak tahun tahun 1980-an mengadakan kerjasama pengamanan perbatasan dengan Malaysia dan
Papua New Guinea (PNG) melalui Joint Border Committee (JBC). Khusus dengan PNG juga menjalin
persahabatan dengan melalui Treaty of Friendship and Cooperation pada tahun 1987.
35
dengan negara-negara di luar kawasan. Berikut perjanjian pertahanan dan keamanan
yang dilakukan secara bilateral oleh negara-negara ASEAN:
1. Filipina dan AS menandatangani Military Bases Agreement dan Military Assistance Pact
tahun 1947, dimana AS mendapatkan ijin untuk menggunakan sejumlah pangkalan
untuk jangka waktu 99 tahun. Dua diantaranya digunakan AS, Clark untuk AU dan
menjadi instalasi militer AS terbesar di luar AS, dan Teluk Subic sebagai fasilitas
pengisisan kembali bahan bakar dan fasilitas refarasi perbaikan kapal (SRF-Ship Refair
Facility) terbesar AS di Pasifik. Kemudian pada tahun 1951 ditandatangani pula
Mutual Defence Treaty, sehingga Filipina mendapatkan berbagai bantuan senjata dan
latihan militer dari AS.
2. Malaysia dalam menghadapi ancaman eksternal, mengadakan perjanjian dengan
Inggris melalui AMDA (Anglo-Malaya Defence Agreement) pada tahun 1963.94 Melalui
AMDA, Inggris menjamin pertahanan eksternal Malaysia sebagai ganti hak
pemangkalan kekuatan laut, darat dan udara Commonwealth Strategic Reserve Force untuk
memenuhi kewajiban pelindung persemakmuran dan internasionalnya.95
3. Brunei dan Singapura berada dalam perlindungan Inggris, antara lain dengan
penempatan pasukan Gurkha yang masih tersisa hingga sekarang terutama di Brunei,
dan keduanya menandatangani pengaturan perjanjian keamanan dengan Inggris sejak
tahun 1971.
4. Thailand sangat menggantungkan perlindungan keamanan-nya kepada AS di satu
pihak (melalui perjanjian Rusk-Thanat tahun 1962), dan kepada Cina di pihak lain.
Dengan AS dalam rangka pembendungan Uni Soviet dan dengan Cina dalam rangka
menghadapi konflik Kamboja akibat invansi Vietnam tahun 1978.
Kerjasama pertahanan yang dilakukan dengan pihak kekuaan asing selain secara
bilateral juga dilakukan secara kolektif. Pada tahun 1954, dibentuk kerja sama di bidang
pertahanan dengan nama Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). Dasar
pembentukannya bercorak anti komunis karena didasarkan atas kebijakan
pembendungan komunis (containtment policy) oleh AS. AS berkepentingan dengan wilayah
ini agar komunisme tidak menjalar ke negara-negara lain dan dilokalisasi sebatas kawasan
Indocina saja. Tetapi dari 8 anggotanya, hanya dua dari Asia Tenggara, yakni Filipina dan
Thailand, sehingga kegiatannya pun tidak mencerminkan kepentingan negara-negara di
kawasan Asia Tenggara dan akhirnya dibekukan tahun 1977.
Kemudian FPDA (Five Power Defence Arrangement) yang didirikan tahun 1971 oleh
Australia, Inggris, Malaysia, Selandia Baru dan Singapura. Keputusan pendirian ini atas
inisiatif Inggris untuk melindungi negara-negara persemakmuran (eks jajahan Inggris) di
kawasan ini. Hal ini dikarenakan Inggris meninggalkan Sabah, Sarawak dan Asia
Tenggara menyusul keputusan pemerintah Inggris tahun 1967 untuk mundur dari
“timur Suez (East of Suez)” tahun 1971. FPDA sampai sekarang masih berlaku, dan salah
satu instrumen pertahanan dan keamanan pasca Perang Dingin bagi para anggotanya.
Masih dipertahankannya FPDA, pada saat realitas politik di Asia Tenggara
semakin berubah, ternyata menimbulkan rasa tidak suka di pihak Indonesia.96 Indonesia
mengganggap FPDA itu dibentuk untuk mengamankan posisi Singapura dan Malaysia
94 Chin Kin Wah, The Defence of Malaysia and Singapore, (Cambridge: Cambridge University Press,
1983), hal. 37-81.
95 Muthiah Alagappa, “Malaysia: From the Commonwealth Umbrella to Self Reli-ance”, dalam
Chin Kin Wah (ed), Defence Spending in Southeast Asia (Singapore: ISEAS, 1987), hal. 175.
96 “Membina Rasa Saling Percaya di Asia Tenggara”, Kompas, 9 Januari 1993.
36
dari kemungkinan ancaman Indonesia yang dimasa sebelumnya menjalankan politik
luar negeri yang agresif, terutama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Tetapi
Singapura, Malaysia dan Australia, berulangkali menyatakan bahwa anggapan Indonesia
tidak benar, karena FPDA dibentuk dengan alasan untuk mengamankan Singapura dan
Malaysia dari ancaman Vietnam (waktu itu Vietnam Utara). Pertanyaan kemudian, setelah
lebih dari 30 tahun bergabung dalam ASEAN dan bahkan Vietnam sendiri telah menjadi
anggotanya, mengapa Singapura dan Malaysia masih mempertahankan suatu kerjasama
pertahanan yang merupakan peninggalan konstelasi lama?
Adanya kerjasama hankam bilateral dengan sejumlah negara di luar kawasan ini
pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai masalah-masalah
hankam di lingkungan sekitarnya. Paling tidak ada tiga pertimbangan yang
mempengaruhi pola pikir mereka: 1) kondisi dan lingkungan geografi, geopolitik dan
geostrategi Asia Tenggara menyebabkan kawasan ini rawan konflik, maka riwayat yang
dialami bangsa-bangsa di kawasan ini telah melahirkan persepsi yang khas mengenai
lingkungan dan keamanannya; 2) persepsi yang didikte dan ditempa sejumlah
pengalaman historis masing-masing, antara lain pengalaman proses kemerdekaan,
konfrontasi dan faktor ancaman dengan dan dari negara tetangga; dan 3) tatanan dunia
yang secara ideologi cenderung bipolar yang berlangsung selama periode Perang Dingin
sehingga memetakan negara-negara pada sikap anti, memihak dan bersikap netral
terhadap blok tertentu.97
Kerangka Regional: ZOPFANdan SEA-NWFZ
Inisiatif negara-negara Asia Tenggara --terutama ASEAN-- untuk menggalang
kerjasama keamanan regional secara menyeluruh mencapai kesepakatan saat Sidang
Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN 27 November 1971 di Kuala Lumpur. Dalam
pertemuan ini dikeluarkan Deklarasi Kuala Lumpur atau Deklarasi ZOPFAN (Zone of
Peace, Freedom and Neutrality), yang dimaksudkan untuk menyatakan komitmen negaranegara
ASEAN terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Negaranegara
di kawasan ini diharapkan bekerjasama, saling menunjang kekuatan,
kesetiakawanan dan hubungan erat di antara mereka, di samping untuk mendapatkan
pengakuan dan penghormatan dari negara-negara di luar kawasan terhadap kawasan Asia
Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral.
Deklarasi ZOPFAN merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting dalam
perkembangan ASEAN selanjutnya karena deklarasi tersebut mewujudkan kerja sama
politik ASEAN. Deklarasi tersebut juga menunjukkan tekad dan keteguhan ASEAN
untuk memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, serta untuk tetap
menjaga kebebasan kawasan tersebut dari segala bentuk campur tangan kekuatankekuatan
dari luar kawasan.
Kemudian dalam KTT ASEAN III di Manila 14-15 Desember 1987, untuk
merealisasikan gagasan ZOPFAN, dicapai suatu kesepakatan usaha peningkatan
penciptaan sedini mungkin Asia Tenggara sebagai wilayah bebas senjata nuklir (Southeast
Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEA-NWFZ), termasuk pembahasan mengenai semua
aspek yang tersangkut didalamnya, dan sarana untuk menciptakan wilayah/zona tersebut.
Pembentukan NWFZ di nilai tidak saja akan menyumbangkan usaha guna mencapai
97 Kompas, 11 Desember 1987.
37
perlucutan senjata secara umum dan penuh, tetapi juga sebagai suatu tindakan efektif
untuk meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.98
Sistem Intrusive: Keterlibatan dan Kepentingan
Negara-negara Asing
Sistem Intrusive (intrusive system) dikenal sebagai pola keterlibatan atau campur
tangan negara luar kawasan atau sub-kawasan.99 Keterlibatan negara-negara nonkawasan
seringkali bukan hanya menjadi intruder (pengganngu) bagi suatu kawasan melainkan juga
menjadi faktor determinan dalam konfigurasi dan pembentukan struktur keamanan
regional.100
Berlangsungnya sistem intrusive tidak selalu berakibat negatif atau menyebabkan
instabilitas di kawasan tertentu, karenanya sistem intrusive bisa saja berdampak positif
maupun negatif. Sesuai konteksnya, sistem ini bukan hanya dalam masalah-masalah
politik dan militer saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, sosial
dan budaya. Bahkan pasca Perang Dingin aspek-aspek non-militer lainnya seperti
demokratisasi, perdagangan internasional, dan bahkan lingkungan hidup menjadi isu dan
agenda pokok dalam konteks kawasan.101
Secara umum realitas sistem intrusive di Asia Tenggara pada era Perang Dingin
pada awalnya dipengaruhi oleh dinamika “hubungan segi tiga” AS-US-Cina. Politik
pembendungan (containment) Cina oleh AS selama periode Perang Dingin (1946-1970)
sangat mempengaruhi situasi geopolitik Asia-Pasifik waktu itu. Sebelum US muncul
sebagai kekuatan maritim di wilayah ini, AS dan Cina merupakan aktor-aktor utama di
Asia-Pasifik. AS mengembangkan suatu sistem aliansi militer untuk mematahkan strategi
ekspansi Cina, mulai dari Asia Timur Laut (Korea, Jepang), Asia Timur (Taiwan) sampai
ke Asia Tenggara (Filipina, Muangthai) melalui SEATO.102
Pada tahun 1950-an dengan menjadi “stabil”-nya situasi militer di Asia Timur
Laut (semenanjung Korea), medan pertarungan utama kedua kekuatan itu berpindah ke
Asia Tenggara (Perang Vietnam), terutama sejak pertengahan dasawarsa 1960-an. Akibat
kehadiran langsung AS di daratan Asia, kemudian memberi peluang kepada US
98 Walaupun menjadi salah satu komponen ZOPFAN, SEA-NWFZ pada saat itu belum dapat
dianggap sebagai salah satu komponen kerjasama keamanan yang dipakai ASEAN dalam kurun waktu
Perang Dingin karena traktat tentang SEANWFZ ini baru resmi ditandatangani pada KTT ASEAN V di
Bangkok Desember 1995. Pada prinsipnya traktat ini melarang negara-negara penandatangan untuk
memproduksi, memiliki, mengembangkan atau menguji coba senjata nuklir di wilayah masing-masing.
Tetapi pengembangan energi nuklir sama sekali tidak dilarang oleh traktat ini. Traktat ini ditanda tangani
oleh sepuluh negara Asia Tenggara, dan disediakan sebuah protokol yang akan membuka peluang bagi
lima negara nuklir, yaitu AS, Inggris, Perancis, Cina dan Rusia untuk menandatanganinya.
99 Rudy, Op.Cit., hal. 15. Untuk melakukan sistem intrusive di kawasan lain, suatu negara perlu
tergolong dalam salah satu dari empat kategori negara sebagai berikut: [1] Kekuatan Adidaya/Adikuasa
(Super powers, Dominant powers); [2] Kekuatan Besar (Mayor powers); [3] Kekuatan Menengah (Middle powers);
dan [4] Kekuatan Regional (Regional powers).
100 Barry Buzan, “A Framework for Regional Security Analysis”, dalam Barry Buzan, Gohwer
Rizvi, South Asian Security and the Great Powers, (London: MacMillan Press, 1986), hal. 3-13.
101 Uraian lebih lanjut mengenai hal ini, lihat misalnya Barry Buzan, People, States, and Fear: An
Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era, (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1991),
hal. 1-28.
102 Mengenai sikap AS terhadap Asia Tenggara pada awal era Perang Dingin lihat juga dalam Lie
Tek Tjeng, “Asteng dalam Politik Global AS 1945-1950”, Kompas (28 Juni 1991).
38
meningkatkan kemampuan militernya, terutama kekuatannya di laut dan mendapatkan
pijakannya di Vietnam Utara.
Berakhirnya persekutuan US-Cina dalam dasawarsa 1960-an akibat perbedaan
faham komunisme, meningkatnya tekanan oposisi dalam negeri AS mengenai
keterlibatannya dalam Perang Vietnam dan tercapainya paritas strategis US-AS, memaksa
AS mengubah politiknya secara mendasar. Kunjungan Presiden Richard Nixon ke
Beijing tahun 1972 (dikenal sebagai “kejutan Nixon”) membuka era baru yang lebih
kompleks, lebih “cair” (fluid), dengan pola-pola hubungan dan aliansi yang sama sekali
baru antara kekuatan-kekuatan yang bermain di Asia-Pasifik (Cina-AS) yang sebelumnya
saling berkonfrontasi.
Periode berikutnya hubungan segi tiga berubah pola menjadi hubungan segi
empat setelah Jepang mengambil peran, terutama dalam bidang ekonomi. Pada akhir
tahun 1970-an Jepang sudah muncul sebagai kekuatan ekonomi global, yang terutama
sangat dominan dikawasan Asia-Pasifik. Banyak negara tetangga Jepang yang menderita
kalah dalam Perang Dunia II, serta AS dan negara-negara Eropa mengkhawatirkan,
bahwa Jepang yang dikalahkan dalam PD II secara fisik militer, sekarang dinilai berhasil
mewujudkan cita-cita Asia-Timur Raya-nya dalam bidang ekonomi.103
Dengan demikian hubungan segi tiga AS-US-Cina, kemudian berikutnya
hubungan AS-US-Cina-Jepang sangat mempengaruhi situasi geopolitik Asia-Pasifik
periode Perang Dingin, yang ditandai dengan pola hubungan yang senantiasa berubah
dari masa ke masa, mulai dari persekutuan Cina-US dalam dasawarsa 1950-an,
perpecahan disusul permusuhan antar keduanya dalam dasawarsa 1960-an, semakin
dekatnya AS-Cina dalam dasarasa 1970-an, mulai meredanya ketegangan Cina-US sejak
Gorbachev menguasai Kremlin tahun 1987, tampilnya Jepang sebagai kekuatan ekonomi
dan adanya keinginan AS memberi peran politik kepada Jepang (burden sharing), dan
semakin beranjaknya Cina ke posisi bebas dan netral dalam pertikaian adikuasa.
Menarik untuk disikapi dalam konfigurasi ini adalah netralitas sikap Cina. Cina
memandang, hubungan Cina yang terlalu dekat dengan salah satu adikuasa akan
merugikannya, karena: (1) Ia merupakan mitra yunior dengan segala akibatnya yang tidak
menyenangkan; (2) Ruang geraknya menjadi sempit, baik dalam konteks sengketa
adikuasa, maupun dalam hubugannya dengan negara-negara Dunia Ketiga; (3) Baik US
maupun AS, tidak memiliki insentif untuk memberi konsesi-konsesi kepada Cina yang
memungkinkannya terang-terangan berpihak kepada AS atau US.104
Namun demikian, walaupun Cina semakin netral dan bebas, secara menyeluruh ia
lebih condong ke AS dan ke Barat ketimbang US dan ke Timur. Hubungannya dengan
AS meliputi berbagai segi, tidak saja, dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang jauh
lebih besar daripada dengan US dan Eropa Timur (tahun 1986 berjumlah lebih dari 25
milyar dolar AS dengan Jepang dan AS, tapi hanya tiga milyar dolar AS dengan US dan
Eropa Timur), tetapi juga dalam jumlah mahasiswanya yang belajar di AS, kerjasama
teknologi, dan bahkan kerjasama militer. Seorang ahli politik internasional AS, Profesor
103 Lie Tek Tjeng, “Asteng dalam Geopolitik dan Ge-ekonomi Jepang”, Kompas (18 Desember
1991).
104 Hasnan Habib, “Tinjauan Geopolitik Asia-Pasifik Menjelang Abad ke-21”, Teknologi dan
Strategi Militer, No.10 Tahun I, (April 1988), hal. 64.
39
Robert Scalapino dari Universitas Berkeley, menamakan sikap Cina itu titled nonalignment.
105
Untuk melihat latar belakang dan beragam kepentingan dalam sistem intrusive di
kawasan ini, dapat dianalisis berdasarkan perspektif masing-masing negara. Perspektif
yang diamati akan dilihat dari perspektif waktu menjelang berakhirnya Perang Dingin
mengingat tulisan ini merupakan penghampiran historis menuju perubahan-perubahan
strategis pasca Perang Dingin.
Amerika Serikat
Setelah AS mengundurkan diri dari Asia daratan (berakhirnya Perang Vietnam),
dan mengalami “masa-masa keraguan” dibawah administratif pemerintahan Jimmy
Carter dan Gerald Ford, komitmen AS terhadap wilayah ini semakin meningkat ketika
Ronald Reagan menjadi Presiden AS pada awal tahun 1983. AS menggariskan suatu
kebijakan penting dan strategi Asia-Pasifik dalam rangka politik-strategi globalnya, yang
dapat disimpulkan dalam enam garis kebijakan dasar, sebagai berikut:106 (1)
Mempertahankan kedudukan dan peranannya sebagai negara besar Pasifik dalam
menghadapi dan mengimbangi peningkatan kehadiran US di wilayah ini; (2) Membuat
hubungan pertahanannya dengan Jepang melalui landasan utama politik-strategisnya di
Asia-Pasifik, bahkan juga politik strategi globalnya; (3) memelihara ikatan politik dan
strategi dengan Republik Korea; (4) Membina hubungan yang semakin menguntungkan
dengan Cina; (5) Memelihara dan mengefektifkan persekutuan ANZUS; dan (6)
Membantu ASEAN dalam upayanya membangun kawasan Asia Tenggara yang makmur,
adil dan aman.
Dari keenam garis kebijakan dasar tersebut agaknya yang paling menentukan
adalah bagaimana caranya AS melaksanakan tekadnya untuk tetap berperan penting
sebagai negara besar Pasifik yang dapat diandalkan oleh sekutu-sekutu dan sahabatsahabatnya.
Bagaimanapun AS mempunyai kewajiban memberikan payung penangkal
yang diperluas (extended detterence) kepada Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Filipina,
Australia, dan Thailand.
Payung penangkal ini tetap menjadi perhatian utama mengingat keinginan AS
untuk tetap mempertahankan keunggulannya yang menyeluruh terhadap apa yang waktu
itu disebut sosio-imperialisme US di kawasan Asia-Pasifik.107 Akan tetapi, ambruknya
ekonomi US dalam dasawarsa 1980-an telah melumpuhkan US sebagai aktor aktif.
Dalam hal ini AS memandang interaksi yang terjadi di Asia-Pasifik paling tidak
dalam satu dekade mendatang akan diisi oleh interaksi dirinya bersama Cina dan Jepang.
Kepentingan utama AS dalam pola interaksi demikian adalah mencegah munculnya satu
kekuatan tunggal yang bisa merugikan kepentingan nasional AS, baik itu dari Jepang dan
terutama Cina.
Uni Soviet (Rusia)
Keterlibatan US secara fisik di Asia-Pasifik dapat dilihat dengan kehadiran
militernya di Vietnam setelah berakhirnya Perang Vietnam tahun 1975, di kepulauan
bagian utara Jepang pada tahun 1978 (Kunashu, Etorufu, Shikotan) dan invasi-nya ke
105 Donalds S. Zagoria, “China and the Superpowers”, The World & I (Nopember 1987)
sebagaimana dalam Ibid.
106 Lihat Richard Armitage, Forum, (Summer 1985) sebagaimana dikutip dalam Ibid., hal. 64-65.
107 Lie Tek Tjeng, “Asia Tenggara dalam Politik Global AS”, Kompas (9 September 1991).
40
Afghanistan tahun 1979. Kemudian pada tahun 1984 ia memperbaiki hubungannya
dengan Korea Utara melalui kerjasama militer dan ekonomi, dan berhasil memperoleh
hak penerbangan di atas wilayah udara negeri itu serta penggunaan pelabuhan-pelabuhan
strategis yang berhadapan dengan Laut Jepang dan Laut Kuning.
Kehadirannya di Vietnam dan Korea Utara menjadikan untuk pertama kalinya
dalam sejarah, US berhasil: (1) Membangun “pancangan kaki” (bridgehead) di Asia
Tenggara (Dan Nang, Cam Ranh) yang sekaligus memperketat kepungannya terhadap
RRC. Pangkalan-pangkalan itu merupakan pangkalan ajunya yang terbesar di luar
negerinya yang memungkinkannya menerobos ke Samudera Hindia; (2) Memperoleh
fasilitas- fasilitas pelabuhan bebas es di Asia Timur Laut (Nanpo, Gansang) yang
memungkinkannya menerobos ke Samudera Pasifik tanpa harus melalui Laut Jepang
yang berbahaya.108
Akses penting tersebut mengancam jalur-jalur lalu lintas laut yang sangat vital
bagi sekutu-sekutu AS umumnya, Jepang khususnya. Secara strategis kedudukannya
memberikan keseimbangan relatif terhadap dominasi Angkatan Laut AS di kawasan ini.
Menurut perkiraan, sekitar 25-30 persen dari seluruh kekuatan militer US berada di
wilayah Timur Jauhnya (Laut Jepang, Laut Okhotsk dan sepanjang perbatasan dengan
Cina). Armada Pasifiknya, dengan kekuatan sepertiga dari seluruh kekuatan angkatan
lautnya, merupakan yang terbesar dari keempat armadanya. Dari Laut Okhotsk ia mampu
mengancam daratan AS secara langsung dengan senjata-senjata nuklir bawah laut
(SLBM).109
Selain pertimbangan strategis dan militer diatas, perhatian US terhadap wilayah
Asia-Pasifik ditandai dengan pesatnya perkembangan ekonomi wilayah ini yang
mendorong US untuk semakin memberikan perhatian ke Asia-Pasifik. Terpenting di
antaranya adalah sebagai berikut: (1) Prospek pertumbuhan Cina dengan politik pintu
terbukanya dikhawatirkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknologi dengan
AS dan Jepang dan negara-negara Barat, semakin mencemaskannya. Dalam
perspektifnya, jika hubungan Cina dengan negara-negara Barat, terutama Jepang dan AS,
semakin berkembang dan meningkat, dan jika ekonominya semakin terintegrasi dengan
ekonomi dunia, US akan menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Di satu pihak suatu
gabungan kekuatan yang sangat besar akan dihadapinya di front Timur, yaitu Jepang, AS
dan Cina dan di pihak lain menghadapi negara-negara Atlantik Utara yang juga sangat
kuat di front Barat; (2) Dinamika dan prospek ekonomi Asia-Pasifik yang mengandung
harapan-harapan besar, mempunyai daya tarik cukup besar bagi US. Keputusankeputusan
Kongres ke-27 Partai Komunis US tahun 1987 memprioritaskan
pembangunan Siberia dan daerah-daerah Timur Jauh US.110 Dengan meningkatnya
sumber daya alam di wilayah Barat-Timur dan keperluan restrukturisasi internalnya, US
semakin merasakan perlunya meningkatkan hubungan dengan negara-negara Asia-Pasifik
guna memperoleh modal, teknologi dan pasar untuk pengembangan Siberia dan wilayah
Timur Jauhnya itu.111
Mengingat kepentingan-kepentingannya itu, US sejak pertengahan kedua
dasawarsa 1980-an menjalankan politik baru, yaitu politik persahabatan. Garis-garis
108 Habib, Op.Cit., hal. 68.
109 Ibid.
110 “Keputusan-keputusan Kongres ke-27 Partai Komunis US”, News Bulletin, (Jakarta: Badan
Penerangan Kedutaan Besar Uni Soviet, Oktober 1987).
111 Habib, Op.Cit., hal. 68-69.
41
kebijakan dasar politik Asia-Pasifik yang baru sebagaimana disampaikan dalam pidato
Mikhail Gorbachev di Vladivostok pada 28 Juli 1985 adalah meliputi: (1) Menegakkan
perannya sebagai negara besar Asia-Pasifik untuk mempertahankan kepentingannya di
cekungan Pasifik, termasuk di dalamnya keamanan wilayah Timur Jauhnya sebagai “pintu
gerbang” ke Pasifik dan keamanan lalu lintas lautnya; (2) Memperbaiki hubungan
dengan Cina sebagai negara tetangga langsung yang terbesar; (3) Meningkatkan
hubungan-hubungan politik, strategi, ekonomi dan teknologinya dengan India, suatu
negara besar Asia lainnya dan salah satu pemimpin yang berwibawa dari Gerakan Nonblok;
(4) Memperbaiki hubungan dengan Jepang untuk kerja sama ekonomi dan
teknologi; (5) Meningkatkan solidaritas dengan negara-negara sosialis di wilayah ini, yaitu
Mongolia, Korea Utara, Vietnam, Laos dan Kamboja; dan (6) Menumbuhkan hubunganhubungan
bersahabat dengan negara-negara non-komunis, terutama ASEAN, serta
negara-negara di Pasifik Selatan, seperti PNG, Samoa Barat, Tonga, Fiji, Kiribati, Nauru,
Tuvalu, dan Vanuatu.
Melalui pidato diatas, US berusaha memupuk citra constructive engagement dalam
pendekatannya di kawasan Asia Pasifik.112 Pendekatan tersebut antara lain terlihat dari
sejumlah restrukturisasi hubungan luar negeri yang dilakukan US sejak 1986,113 yaitu: (1)
menghentikan bantuan terhadap Vietnam; (2) normalisasi hubungan dengan Cina; (3)
meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN; dan (4) pendekatan terhadap
Jepang dan Korea Selatan. Pengurangan pasukan dan kehadiran militernya di Asia-Pasifik
(dari Cam Ran Bay dan Danang di Vietnam) merupakan langkah terpenting dalam proses
restrukturisasi ini.114
Faktor utama pendorong sikap US ini antara lain disebabkan makin melemahnya
kemampuan ekonomi US dalam dasawarsa 1980-an yang tidak mampu lagi menopang
US sebagai aktor aktif. Namun demikian, meskipun US pada periode ini disibukkan oleh
masalah-masalah dalam negeri, tujuan-tujuannya di kawasan Asia-Pasifik ini masih
berkisar pada lima tujuan yang diartikulasikan sebelumnya di Vladivostok tahun 1986 dan
Krasnoyark September 1988,115 yakni: (1) Menjamin hubungan bersahabat dengan mitramitra
US di Asia-Pasifik; (2) Menjamin keamanan US melalui pengurangan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat fisik dan militer; (3) Mengundang sumber daya
finansial, investasi, teknologi, dan ahli-ahli asing ke Siberia dan wilayah Timur Jauh di US
untuk membangun potensi ekonomi yang ada; (4) Mengembangkan hubungan baik dan
kerjasama dengan seluruh negara Asia-Pasifik, untuk meningkatkan hubungan bilateral
dan dan multilateral; dan (5) Mendorong integrasi US ke dalam interaksi ekonomi Asia-
Pasifik dan memberikan sumbangan kepada interdependensi ekonomi di kawasan.
112 Lihat Muthiah Alagappa, “Soviet Policy in South-east Asia: Towards Constructive
Engagement”, Pacific Affairs 63, No. 3, hal. 321-350.
113 Bahan diskusi mengenai perubahan-perubahan kebijaksanaan politik luar negeri US di Asia-
Pasifik, antara lain lihat Edward A. Kolodziej, “The Multilateralization of Regional Security in Southeast
and Northeast Asia: The Role of Soviet Union”, Pacific Focus VI, No. 1 (Spring 1991), hal. 5-38; Graeme
Gill, “The Soviet Union and Southeast Asia: A New Beginning?’’, Contemporary Southeast Asia X, No. 1
(Juni 1988), hal. 69-81; dan Vladimir I. Ivanov, “The Soviet Union and the Asia-Pacific Region in the
1990s: Evolution or Radical Changes?”, Korean Journal of Defence Analysis II, No. 2 (Winter 1990), hal. 41-72.
114 Lihat Rizal Sukma, Peranan Strategis RRC dan Pengaturan Keamanan di Asia Tenggara (Jakarta:
CSIS, 1991), hal. 6-7.
115 Lihat Gennady Chufrin, “The USSR and Asia-Pacific in 1990”, Asian Survey XXXI No. 1
(Januari 1991), hal. 14-15; dan Henry Trofimenko, “Long Term Trends in the Asia-Pacific Region: A
Soviet Evolution”, Asian Survey XXIX, No. 3 (Maret 1988), hal. 249-250.
42
Cina
Kebijaksanaan Cina terhadap Asia Tenggara bersumber pada sikap Tiongkok
tradisional terhadap apa yang dikenal Nanyang (Southern Seas/Lautan Selatan) dan
pengalaman historisnya dalam abad-20 dimana Tiongkok merasa terancam tiga kali dari
selatan melalui Asia Tenggara,116 yaitu: (1) Ancaman militerisme-fasisme Jepang dalam
PD II melalui pengepungan dari wilayah Asia Tenggara; (2) Ancaman AS selama Perang
Dingin di Asia-Pasifik (1950-1972) melalui politik pembendungan Cina dari wilayah
selatan; dan (3) Ancaman US yang melakukan aliansi dengan Vietnam pada tahun 1970-
an dan 1980-an.
Kenyataan ini menjadikan Cina tidak mungkin bersikap acuh tak acuh terhadap
perkembangan di selatannya, dan tentu saja melakukan intropeksi dan menjadikan dirinya
sebagai kekuatan tangguh hanya dua dasawarsa setelah PD II. Hasrat untuk tampil
sebagai kekuatan utama yang disegani di kawasan Asia-Pasifik tumbuh pada diri Cina.
Cina melihat kawasan ini sebagai wilayah lingkup pengaruhnya (sphere of influence) dimana
melalui runutan historis Cina memandang dirinya sebagai pusat yang harus menjadi
patron bagi negara-negara Asia lainnya, dibanding kepentingan AS dan US di kawasan
ini.117 Namun realitas bahwa AS dan US sebagai global power juga memiliki global interest
mau tidak mau membuat Cina harus mengakui kehadiran kedua negara adikuasa itu di
kawasan Asia,118 terlebih walaupun Cina menjadi negara adikuasa ketiga, tetapi secara
teknologi dan ekonomi jauh di bawah kekuatan adikuasa lainnya.119
116 Lie Tek Tjeng, “Asia Tenggara dalam Geopolitik RRC”, Kompas (19 November 1991).
117 Cina beranggapan bahwa AS dan US telah memiliki lingkup pengaruh masing-masing di
Eropa Barat dan Eropa Timur.
118 Rizal Sukma, “Segitiga AS-RRC-US Pasca Rujuk Sino-Soviet”, Media Indonesia (1 Juni 1989).
119 Dipihak lain --dalam konteks persaingan AS-US, pengalaman Cina sejak akhir PD II
membuka matanya akan keharusan menjalankan politik yang bebas dan netral. Selama dasawarsa 1960-an
sebagai sekutu US, ia diperlakukan seperti negara satelit, sekutu yunior, yang harus mengikuti garis politik
saudara tuanya. Keadaan itu merupakan salah satu faktor yang memecahkan persekutuan US-Cina. Selama
dasawarsa berikutnya (1970-an), Cina menentang kedua adikuasa sekaligus. Akibatnya, ia menerima
pukulan dan tekanan dari kedua adikuasa. Ia merasa seolah-olah AS dan US “bersekongkol” untuk
menjerumuskan, memojokkan dan melumpuhkannya. “Kejutan Nixon”, invasi Vietnam ke Kamboja yang
dibantu US dan invasi ke Afghanistan, membuka peluang baginya untuk keluar dari posisi terpojok itu dan
mendekatkan diri ke AS (dasawarsa 1970-an). Ia bahkan menyerukan dibentuknya “front Cina-AS” untuk
menentang hegemonisme US, yang segera dieksploitasi AS untuk kepentingannya sendiri. AS mencoba
membentuk suatu “persekutuan strategis” dengan Cina, menghadapi US.
Merasa keterikatannya dengan AS akan mengurangi kebebasan geraknya dan menjadikannya
kembali sekutu yunior dari negara adikuasa lain seperti dialami dengan US, melalui Kongres PKC (Partai
Komunis Cina) tahun 1982, Cina segera merevisi kebijakannya dengan menjalankan politik bebas dan
netral berdasarkan pertimbangan realisme dan pragmatisme. Tetapi dalam realitasnya politik realisme dan
pragmatisme itu membuatnya condong ke AS dan negara-negara Barat, berdasarkan dua alasan:
(1) Di antara kedua adikuasa, Cina menilai US sebagai ancaman terbesar, karena faktor geografi dan
sejarah. Kedua negara merupakan “saingan geopolitik alamiah” di wilayah Asia-Pasifik. Saling curiga
memaksa masing-masing menempatkan kekuatan militer yang sangat besar di daerah perbatasan.
Sejumlah 50 divisi tentara US berjaga-jaga sepanjang perbatasan itu dan beberapa divisi lagi berada di
Mongolia Luar. Hampir 2.500 pesawat udaranya berada di dekat perbatasan, di antaranya pesawatpesawat
canggih MiG-23, MiG-27, MiG-31 dan SU-24; ia juga meningkatkan kekuatan lautnya di lepas
pantai Cina (lebih kurang 840 kapal perangnya berada di Asia Timur, di antaranya dua kapal induk,
kapal penjelajah, 76 kapal selam), selain itu meningkatkan bantuannya kepada Vietnam dan berada di
Afghanistan sejak 1979. Dengan demikian Cina merasa dikepung US.
(2) Negara-negara Barat (AS, Eropa Barat, Jepang) lebih mampu memenuhi kebutuhannya dalam
merealisasi ambisinya melalui empat program modernisasi. Ia semakin membuka diri untuk negara43
Ditengah-tengah persaingan AS-US yang semakin sengit dikawasan ini, Cina
tetap memendan ambisi yang menginginkan dirinya menjadi pusat pengaruh di Asia
Tenggara mengingat kawasan ini sebagai wilayah terpenting bagi keamanan karena
kedekatan geografis. Ketidakpastian di kawasan ini menyusul “kekalahan” AS dalam
Perang Vietnam tahun 1975 dan penyerbuan Vietnam ke Kamboja Desember 1978,
mendorong Cina untuk mengambil posisi kunci di Asia Tenggara: (1) Cina menjalin
perserikatan (aligment) dengan AS untuk menangkal persekutuan (alliance) antara US dan
Vietnam; (2) Cina memberikan dukungan moral dan material kepada kelompok Khmer
Merah yang terpaksa melepaskan kekuasaan di Kamboja akibat invasi Vietnam; dan (3)
kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara non-komunis terhadap maksud-maksud
Vietnam di Asia Tenggara telah mempermudah Cina untuk memupuk hubungan baik
dengan ASEAN, khususnya dengan Thailand.120
Pilihan kebijaksanaan seperti ini ditafsirkan sebagai upaya Cina untuk
menghambat tampilnya Vietnam sebagai kekuatan berpengaruh di kawasan Asia
Tenggara, yang pada gilirannya dapat menghalangi upaya Cina untuk tampil sebagai satusatunya
kekuatan dominan di kawasan.
Namun sejak akhir dekade 1980-an terjadi serangkaian perubahan dalam peta
politik regional Asia Tenggara yang membawa perspektif baru bagi Cina.121 Pertama,
Cina tidak dapat lagi memainkan “kartu AS” dan “kartu US” dalam kerangka politik
segitiga AS-RRC-US dengan dimulainya detente AS-US sejak awal tahun 1988. Disatu
pihak Cina mengalami kerenggangan hubungannya dengan AS dan di lain pihak melihat
tawaran US yang berkali-kali untuk memperbaiki hubungan US-Cina, dipersepsikan oleh
Cina sebagai penurunan ancaman US terhadapnya. Normalisasi dengan US yang terjadi
tahun 1989, antara lain dipercepat oleh sikap US yang dipandang Cina bersungguhsungguh
menginginkan normalisasi: (1) sikap diam US ketika pecah pertempuran Cina
dan Vietnam di Kepulauan Spratly bulan maret 1988; dan (2) terpenuhinya tiga tuntutan
yang selalu diajukan Cina --penarikan pasukan US dari Mongolia, perbatasan dan
Afghanistan. Dalam konteks detente AS-US ini, menjaga hubungan positif dengan
keduanya adalah alternatif yang paling aman.
Kedua, perubahan kebijaksanaan Indocina-Vietnam. Sikap Cina yang menjaga
jarak dengan AS dipandang US sebagai peluang terbaik untuk normalisasi hubungan
dengan Cina. Cina memiliki arti penting strategis yang lebih tinggi daripada hanya
mempertahankan persekutuan yang ketat dengan Vetnam. Hal ini terlihat dari sikap US
untuk mendesak Vietnam bersikap akomodatif terhada Cina, dengan demikian mau tidak
mau telah melemahkan posisi Vietnam sebagai penentang utama Cina di kawasan,
sehingga ia tidak memiliki pilihan lain kecuali ikut memperbaiki hubungannya dengan
Cina. Sikap Vietnam ini ditunjukkan dengan perubahan politik luar negerinya dan
pembatasan perannya di Indocina, termasuk keputusan untuk menarik pasukannya dari
Kamboja. Sikap Vietnam dibalas Cina dengan mempertimbangkan kembali bantuannya
negara Barat dan semakin menjadikan ekonominya bagian dari sistem ekonomi dunia. Cina menjadi
anggota berbagai organisasi ekonomi internasional, seperti Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan
Asia, dan lain-lain. Perdagangan luar negerinya meledak lebih empat kali lipat pada tahun 1986 (70
milyar dolar AS) dibandingkan dengan tahun 1977 (kurang dari 15 milyar dolar AS).
120 Rizal Sukma, “Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja”, Analisis CSIS, Tahun XIX No. 6
(Nopember-Desember 1990), hal. 503-504.
121 Ibid, hal. 504-506.
44
kepada kelompok Khmer Merah yang menjadi oposisi pemerintahan Kamboja
dukungan Vietnam.
Ketiga, perubahan dalam kebijaksanaan luar negeri Thailand. Kegagalannya
dalam mendukung terhadap Coalition Goverrnment of Democratic Kamphucea/CGDK dan
realitas semakin kuatnya pemerintahan Hun Sen telah mendorong Thailand mengubah
kebijaksanaannya terhadap Indocina dan khususnya dengan Vietnam.122 Kondisi ini
dipersepsi Cina bahwa dirinya tidak bisa lagi mengandalkan Thailand sebagai mitra utama
dalam penyusunan strategi bersama menentang Vietnam.
Keempat, pencabutan pengakuan US atas CGDK (dimana didalamnya tergabung
Khmer Merah), termasuk untuk tidak lagi duduk dalam kursi keanggotaan PBB sejak 18
Juli 1990 telah merubah sikap US dan negara-negara ASEAN dalam memandang konflik
Kamboja dan peran Khmer Merah. Tinggalah Cina yang tetap ngotot menyatakan
dukunganya terhadap Khmer Merah, menjadikan Cina merupakan satu-satunya pihak
yang masih bertahan dengan perspektif lama dalam memandang Khmer Merah dan sikap
ini jelas melawan arus opini internasional.
Mengingat pertimbangan diatas, Cina kemudian melakukan beberapa perubahan
penting dalam pendekatannya di Asia-Pasifik,123 yaitu: (1) lebih menekankan kerjasama
ekonomi ketimbang ekspansi dan proyeksi ideologi ke luar wilayahnya; (2) normalisasi
hubungan dengan US; (3) membangun kerjasama dengan negara-negara ASEAN; (4)
bersikap lebih fleksibel dalam masalah konflik Kamboja; (5) mulai membuka langkahlangkah
menuju normalisasi hubungan diplomatik dengan Vietnam; dan (6)
menunjukkan hasrat kerjasama dalam membicarakan masalah penyelesaian konflik Laut
Cina Selatan.
Jepang
Keterlibatan dan kepentingan utama Jepang pada era Perang Dingin di Asia-
Pasifik, bahkan secara global, adalah lebih pada pertimbangan ekonomi, bukan geopolitik
dan militer. Jepang merupakan faktor utama dinamika ekonomi dan pembangungan
negara-negara Asia-Pasifik, mitra dagang terbesar dan sumber utama investasi serta
bantuan ekonomi dari hampir semua negara di wilayah ini, terutama negara-negara
ASEAN. Dalam tahun 1985, umpamanya, 23 persen dari seluruh perdagangan luar
negeri ASEAN adalah dengan Jepang. Ketergantungan ASEAN dari Jepang, terutama
Indonesia, cenderung meningkat.124
122 Sebagai wujud dari kebijakan baru Thailand, untuk pertama kalinya sejak Konflik Kamboja
Menlu Sidhi Savetsila berkunjung ke Vietnam tanggal 9-12 Januari 1989 dan tanggal 24-28 Januari 1989
Thailand menerima kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Kompas, 10 dan 25 Januari 1989.
123 Rizal Sukma, “Pengaturan Keamanan di Asia Tenggara: Agenda Rumit KTT ASEAN IV”,
Analisis CSIS, Tahun XX No. 6 (November-Desember 1991), hal. 495.
124 Tetapi Jepang mengalami berbagai kesulitan dalam hubungan dagang dan eko-nominya
dengan negara-negara industri maju, terutama AS. Surplus perdagangannya dengan AS semakin
membengkak, dari 46 milyar dolar AS pada tahun 1985 menjadi sekitar 60 milyar dolar AS tahun 1987. Hal
itu menggusarkan AS yang menuduh Jepang curang dalam persaingan dan sangat proteksionis. Banyak
industri AS yang sangat terpojok, seperti industri mobil, tekstil, perkapalan, baja dan lain-lain, yang
menimbulkan kepekaan politik. AS merasa hubungan geopolitik AS-Jepang semakin timpang. Kekuatan
ekonomi dan teknologi Jepang semakin meningkat, bahkan mungkin melewati AS pada permulaan abad
ke-21. Tetapi dalam bidang keamanan-pertahanan Jepang bergantung sepenuhnya dari AS. Jepang
bergantung sepenuhnya dari AS. Keadaan itu, jika tidak menemukan pemecahan yang memuaskan kedua
pihak, akan merupakan sumber ketidakstabilan hubungan kedua negara yang akan memberikan dampak
45
Dalam bidang keamanan-pertahanan Jepang bergantung sepenuhnya dari AS.
Jepang menandatangani pakta pertahanan dengan AS pada tahun 1951, yang
diperbaharui tahun 1960 dan berlaku tanpa batas waktu. Pakta tersebut pada hakikatnya
merupakan pernyataan terhadap blok komunis, bahwa AS bertanggung jawab mengenai
keamanan Jepang.
AS, didorong oleh kekhawatiran melihat peningkatan kekuatan militer US di
Asia-Pasifik, sejak beberapa waktu berselang menekan Jepang agar berperan di tingkat
internasional lebih aktif dan memikul beban pertahanan lebih besar di Asia-Pasifik.
Tetapi usulan ini menimbulkan kekhawatiran banyak negara Asia-Pasifik khususnya Cina
dan negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara itu tidak menghendaki Jepang
mengubah peranannya dari memberi bantuan ekonomi menjadi memaminkan peranan
militer. Trauma Perang Pasifik masih begitu mencekam untuk menerima Jepang menjadi
suatu kekuatan militer.125
Persepsi Jepang mengenai ancaman berbeda dengan AS. Hal-hal yang
dipandangnya sebagai ancaman adalah: (1) kehilangan akses ke sumber-sumber daya
alam, khususnya untuk energi (dalam tahun 1981 mengenai minyak bumi Jepang
bergantung sebesar 99,8 persen dari luar dan 83,4 persen mengenai batu baru); (2)
kehilangan akses ke pasar di AS, Eropa, dan Asia-Pasifik; (3) kehilangan peran sebagai
mitra aktif dalam dinamika pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara, dan (4) ledakanledakan
kekacauan dan instabilitas wilayah.126
Kepentingan ekonomi dan “pengebirian peran internasional’ Jepang sejak akhir
Perang Dunia II itulah telah memungkinkannya menjalin hubungan-hubungan kerja
sama yang menguntungkannya dengan semua negara di Asia-Pasifik, dan yang telah
menjadikan wilayah itu suatu wilayah pertumbuhan ekonomi yang paling dinamis di
dunia. Dengan demikian pertimbangannya untuk meninggalkan politik yang telah
memberi manfaat begitu besar baginya dan bagi Asia-Pasifik --apalagi dengan telah
tercapainya Persetujuan Nuklir Jarak Sedang (PNJS) antara kedua negara adikuasa bulan
Desember 1987 yang mengandung harapan lebih baik bagi peredaan ketegangan adikuasa
dan dunia, tentu saja menjadi dilema bukan saja bagi negara-negara tetangga melainkan
juga bagi Jepang sendiri.
Situasi Keamanan Domestik Era Perang Dingin
Perihal situasi keamanan domestik, perlawanan tentara separatis (juga disebut
kekuatan bersenjata oposisi) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh
sebagian besar negara-negara Asia Tenggara pada masa Perang Dingin, kecuali di
Singapura dan Brunei. Itulah sebabnya di negara-negara yang mengalami pergolakan dari
perlawanan gerakan separatisme, postur pertahanan pada masa tersebut bersifat inwardlooking
melalui counter-insurgency. Sampai terjadi peralihan era dari masa ke pasca Perang
Dingin pada akhir tahun 1980-an, kekuatan bersenjata ini tetap bergejolak di Myanmar,
Filipina, Indonesia, dan hanya Kamboja yang mengalami penurunan dengan selesainya
negatif bagi stabilitas dan keamanan Asia-Pasifik. Lihat Habib, Op.Cit., hal. 69-70 dan baca pula Lie Tek
Tjeng, “Asteng dalam Geopolitik dan Ge-ekonomi Jepang”, Op.Cit.
125 Lihat Bantarto Bandoro, “Dinamisme Pasifik dan Kebijakan Alternatif Jepang”, Analisis CSIS,
Tahun XIX No. 6 (Nopember-Desember 1990), hal. 517-539.
126 Robert B. Barnett, Beyond War, Japan’s Concept of Comperehensive National Security, 1984
sebagaimana dikutip oleh Habib, Op.Cit., hal. 70.
46
Konflik Kamboja pada tahun 1991, serta di Vietnam, Malaysia dan Thailand dimana
gerakan separatisme sama sekali dapat ditumpas.
Kekuatan bersenjata oposisi di negara-negara Asia Tenggara umumnya dapat
dibedakan dalam dua kategori. Pertama, merupakan gerakan perlawanan separatis
berdasarkan etnis, biasanya terdiri atas pertentangan etnis-etnis minoritas dengan etnis
dominan dalam suatu negara, sebagaimana dicontohkan gerakan separatis di Myanmar,
Thailand, Indonesia dan Filipina. Kedua, merupakan gerakan perlawanan dikarenakan
adanya perbedaan visi dan platform politik maupun ideologi, sebagaimana dicontohkan
dalam konflik antar faksi di Kamboja (1979-1991) dan perlawanan kaum komunis di
Thailand, Filipina dan Malaysia.
Kekuatan-kekuatan bersenjata oposisi yang dapat diidentifikasi di negara-negara
Asia Tenggara adalah sebagai berikut:
• Kekuatan militer oposisi di Vietnam terdiri dari: United Front for the Liberation of the
Oppressed Races (FULRO) yang berada disepanjang perbatasan dengan Cambodia;
National Salvation Movement; dan Army of the Republic of Vietnam, sisa dari gerakan
Hoa Hao. Gerakan diatas muncul antara tahun 1988 sampai dengan tahun 1992.
• Kekuatan militer oposisi di Laos terdiri dari banyak kelompok dan faksi.
Kelompok terbesar adalah United Lao National Liberation Front (ULNLF).
Gerakan diatas muncul antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1992.
• Ketika Kamboja diambil alih oleh pemerintahan dukungan Vietnam pada tahun
1979, muncul koalisi kekuatan militer oposisi di Kamboja yang terdiri dari:
Democratic Kampuchea (Khmer Rouge); Kampuchean People’s National Liberation Front
(KPLNF); dan Armee Nationale Sihanoukienne (ANS). Eskalasi gerakan dalam
jumnlah besar muncul sejak tahun 1985 hingga berakhirnya konflik Kamboja
tahun 1991, tetapi faksi-faksi kecil yang tidak puas terhadap hasil perdamaian,
tetap melakukan gerilya dalam jumlah yang sangat kecil sampai beberapa tahun
terakhir.
• Kekuatan militer oposisi di Thailand terdiri dari: Communist Party of Malaysia
(CPM) yang beroperasi di wilayah Thailand; Communist Party of Thailand (CPT);
Thai People’s Revolutionary Movement (TPRM), gerakan komunis/Sayam Mai yang
didukung komunis Laos dan Vietnam; dan Pattani United Liberation Organization,
serta Barisan Revolusi Nasional (BRN) di Thailand Selatan. Eskalasi kekuatan
militer oposisi menjadi perhitungan tentara nasional Thailand muncul antara
tahun 1987 hingga tahun 1991.
• Kekuatan militer oposisi di Myanmar terdiri dari: Burmese Communist Party; Kayan
New Land Party; Karen National Liberation Army; Shan State Army; Shan United
Liberation Army; Shan United Army; Palaung State Liberation Army; Pa-O National
Army; Wa National Army; Kachin Independence Army; Karenni Army; Mon State Army;
Kawthoolei Muslim Liberation Front (Karen linked); dan OMMAT Liberation and
Rohingya Patriotic Fronts. Kemudian tahun 1990-an gerakan separatis di Myanmar
mengadakan pembaharuan menjadi: United Wa State Army (UWSA); Kachin
Independence Army (KIA); Mong Tai Army (MTA); Shan State Army (SSA); Myanmar
National Democratic Army (MNDAA), Mon National Liberation Army (MNLA);
National Democratic Alliance Army (NDAA); New Democratic Army (NDA);
Democratic Karen Buddist Organization (DKBO); All Burma Students Democratic Front;
dan Karreni Army (KA). Diantara sejumlah negara Asia Tenggara, Myanmar-lah
yang dianggap “gudangnya gerakan separatis” yang tetap bertahan hingga saat
47
sekarang. Gerakan-gerakan separatis di Myanmar merupakan rangakian
komplikasi dari perseteruan berdasarkan etnis, agama, ideologi dan perbedaan
garis politik.
• Kekuatan militer oposisi di Malaysia terdiri dari: Communist Party of Malaysia
(CPM) yang beroperasi diperbatasan Thailand; Communist Party of Malaysia (CPM)
faksi pro-Peking; dan North Kalimantan Communist Party di Serawak, Malaysia
Timur. Gerakan-gerakan ini tidak bertahan lama, dapat ditumpas Tentara Diraja
Malaysia pada tahun 1989.
• Kekuatan militer oposisi di Filipina terdiri dari: Moro National Liberation Army
sayap militer dari Moro National Liberation Front (MNLF) dan New People’s Army
(sayap Partai Komunis Filipina). Tahun 1988 muncul Moro Islamic Liberation Front
(MILF) sebagai pecahan dari MNLF; Tahun 1989 muncul Moro Islamic Reformist
Group (MIRG) sebagai pecahan dari MNLF; dan tahun 1996 muncul gerakan dari
Kelompok Abu Sayyaf, juga pecahan dari MNLF. Walaupun telah terjadi
kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dan MNLF maupun MILF, faksifaksi
yang tidak puas tetap melakukan gerilya hingga saat ini.
• Kekuatan militer oposisi di Indonesia terdiri dari: Fretilin (Revolutionary Front for an
Independent East Timor), kemudian mendirikan/menjadi negara sendiri dibawah
dekolonisasi PBB sejak Agustus 1999; Free Papua Organisation (Organisasi Papua
Merdeka/OPM); dan Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM).
Setelah berpisahnya Timor-Timur dari Indonesia tahun 1999, gerakan separatis
bersenjata di Indonesia sekarang tinggal OPM dan GAM.
48
BAB III POSTUR MILITER DAN
DINAMIKA PERSENJATAAN
ASIA TENGGARA:
PERBANDINGAN ERA DAN
PASCA PERANG DINGIN
Untuk mengetahui postur militer dan dinamika persenjataan negara-negara Asia
Tenggara, dapat dilihat melalui paparan tiga indikator utama yang terdiri atas: (1)
Pengeluaran anggaran belanja militer/pertahanan; (2) Pengembangan kekuatan (personel)
angkatan bersenjata; dan (3) Dinamika kepemilikan/akuisisi dan penggelaran senjata.
Mengingat tema studi ini adalah “perbandingan”, maka pemaparan ketiga
indikator diatas dilihat sesuai periode atau waktu yang diperbandingkan, dalam hal ini
periode era Perang Dingin (tahun 1975-1990) dan periode pasca Perang Dingin (tahun
1991-2000).
Perbandingan Anggaran Belanja Militer/Pertahanan
Pembelanjaan anggaran militer/pertahanan suatu negara atau kelompok negara,
dapat disidik melalui beberapa indikator: (1) Anggaran belanja militer dalam harga
konstan, yaitu pengeluaran biaya yang dihitung berdasarkan kurs mata uang tetap (dalam
hal ini mata uang dolar AS) sebagai mata uang yang menjadi alat tukar “resmi” antar
negara; (2) Anggaran belanja militer dalam tingkat harga berjalan, yaitu pengeluaran biaya
yang dihitung berdasarkan kurs mata uang lokal masing-masing negara; (3) Anggaran
belanja militer sebagai proporsi dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic
Product/GDP) suatu negara; dan (4) Anggaran belanja militer yang dihitung proporsinya
pada basis perkapita (income per capita) suatu negara.
Anggaran militer merupakan eskpresi paling gamblang dari upaya satu bangsa
untuk membayar keamanan. Belanja militer adalah komitmen atau organisasi sumber
dana untuk tujuan-tujuan mengamankan dan meningkatkan keamanan negara dari
ancaman militer, apakah fisik (riil) atau psikologis (dalam tataran persepsi), internal atau
eksternal. Dengan demikian perhatian utama anggaran militer adalah penciptaan,
pemeliharaan dan melengkapi angkatan bersenjata untuk melawan, pertama-tama,
mereka yang mencoba yang membahayakan atau merongrong kesatuan fisik suatu
negara.127
Namun demikian harus diakui bahwa pembelanjaan militer, khususnya yang
tercatat dalam nota keuangan anggaran belanja negara, bukanlah satu-satunya besaran
atau parameter yang menggambarkan pembangunan angkatan bersenjata, termasuk
dalam hal ini perihal akuisisi persenjataan. Hal ini dikarenakan adanya anggaran militer
tersembunyi, yang jumlahnya cukup besar tetapi tidak dilaporkan dalam sistem keuangan
127 Ninok Leksono Dermawan, Akuisisi Senjata RI dan Negara ASEAN Lain: Suatu Kajian Atas
Riwayat, Pola, Konteks dan Logika (Jakarta: Disertasi Doktor Program Pascasarjana UI, 1990), hal. 225.
49
resmi, biasanya melalui cara-cara: buku akuntan ganda, penggunaan rekening nonbujeter,
membengkakkan kategori-kategori bujet, bantuan militer dan manipulasi devisa,
dan lainnya.128
Walaupun studi ini menggunakan data resmi dari Arms Control and Disarmament
Agency (ACDA), IISS, maupun SIPRI, tetapi mereka mengakui kenyataan diatas, dan
sejumlah data yang dimuat dalam penerbitannya merupakan estimasi, dalam pengertian
data yang diperoleh dari sumber-sumber laporan keuangan resmi masing-masing negara
yang disampaikan kepada lembaga-lembaga keuangan dunia sebagian besar belum
mencakup pembelanjaan militer sebenarnya.
Penggunaan anggaran belanja militer suatu negara biasanya memiliki fungsi yang
beragam mengikuti sistem keuangan negara masing-masing, tetapi umumnya dialokasikan
untuk hal-hal berikut: Anggaran rutin (gaji) tentara aktif dan pensiun, pembelian senjata
baru, pengembangan dan riset, pemeliharaan dan operasi, pembangunan dan
pengembangan infrastruktur. Dalam kasus Jepang, insentif untuk para veteran (Imperial
Japanese Army) dimasukkan dalam anggaran tersebut diatas.129
Besarnya persentase alokasi masing-masing mata anggaran, selain berbeda setiap
tahunnya, juga berbeda untuk setiap negara sesuai kemampuan keuangan masing-masing
negara.
Anggaran Belanja Militer dalam Harga Konstan
Kecuali Vietnam dan Laos, seluruh negara Asia Tenggara lainnya mengalami
kecenderungan meningkat pada pasca Perang Dingin, walaupun dalam beberapa tahun
diantaranya mengalami penurunan, terutama dalam masa krisis ekonomi.130 Dilihat dari
nilai rata-rata, pada masa Perang Dingin Thailand mengalokasikan anggaran sebesar
1.541,62 juta dolar AS, dan meningkat menjadi 2.919,33 juta dolar AS pada pasca Perang
Dingin. Indonesia dari 2.290,87 juta dolar AS menjadi 3.139,66 juta dolar AS, Myanmar
(208,81 menjadi 1.268,22), Malaysia (1.443,31 menjadi 2.788), Filipina (839,38 menjadi
1.178,56) dan kenaikan paling tajam dialami Singapura (928,56 menjadi 3.342,44).
Dilihat dari urutannya, pengeluaran belanja pertahanan dalam harga konstan
tertinggi (berdasarkan data tahun 1998) adalah Indonesia, berikutnya diikuti oleh
Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Filipina, Vietnam, Brunei, Kamboja dan Laos.
Anggaran Belanja Militer dalam Tingkat Harga Berjalan
Dari lima negara (ASEAN 5) yang datanya tersaji lengkap semuanya mengalami
kecenderungan meningkat. Thailand pada tahun 1980 membelanjakan sebanyak 25.049
juta bhat, meningkat menjadi 64.956 juta bhat pada tahun 1990, dan meningkat kembali
pada tahun 1992 dan 1996 menjadi 68.810 dan 107,900 juta bhat. Myanmar (untuk tahun
yang sama dengan Thailand: 1.622; 2.400; dan 8.297 juta kyats), Singapura (1.234; 3.040;
3.684; 5.686 juta dolar Singapura); Malaysia (3.389; 4.165; 4.500; 7.176 juta ringgit), Filipina
(5.240; 17.680; 26.700; 30.183 juta peso), dan Indonesia (951; 3.204; 4.784; 8.238 milyar
rupiah).
128 Ibid, hal. 224. Lihat juga Chin Kin Wah, “Singapore: Threat Perception and Defence Spending
in a City-State”, dalam Chin Kin Wah (ed), Defence Spending in Southeast Asia (Singapore: ISEAS, 1987); dan
N2 (1984), hal. 157-164.
129 The Military Balance 1999-2000 (London: IISS, 1999), hal. 174-176.
130 Penurunan dalam masa krisis, antara lain disebabkan kejatuhan nilai tukar mata uang lokal
negara-negara Asia Tenggara terhadap mata uang dolar AS.
50
Kecuali untuk kebutuhan finansial internal (dalam negeri), proporsi
kecenderungan kenaikan ini memang tidak menggambarkan kenaikan sesungguhnya. Hal
ini dikarenakan pembelanjaan untuk akuisisi persenjataan, yang digunakan adalah kurs
(mata uang) dolar AS, yang nilai konversinya sangat tergantung tingkat inflansi yang
dialami oleh suatu negara.
Oleh sebab itu, dalam anggaran pertahanan dalam tingkat harga berjalan tidak
dapat diidentifikasi urutan masing-masing negara Asia Tenggara dalam konteks
perbandingan. Kecuali hanya untuk melihat tingkat kecenderungan peningkatan atau
penurunan yang dialami oleh masing-masing negara.
Anggaran Belanja Militer sebagai Proporsi dari GDP
Vietnam dan Laos mengalami penurunan tajam yang konstan dalam hal
persentase anggaran militer dari GDP. Vietnam pada tahun 1990 tercatat sebesar 16,0%
dan turun drastis menjadi 3,1% pada tahun 1999, sementara Laos dari 7,9% pada tahun
1993 menjadi 2,3% pada tahun 1999.
Sedangkan negara-negara lainnya, kendati diselingi peningkatan dalam beberapa
tahun, bila dihitung rata-rata mengalami penurunan dalam margin yang tipis. Thailand
pada masa Perang Dingin sebesar 3,9% menjadi 2,3% pada pasca Perang Dingin,
Myanmar (5,98% menjadi 5,3%), Singapura (5,55% menjadi 5,08%), Malaysia (5,02%
menjadi 4,1%), Filipina (2,30% menjadi 1,92%), Indonesia (3,37% menjadi 1,76%) dan
Brunei (6,45% menjadi 6,43%).
Dilihat dari urutan pengeluaran persentase dari GDP (bila mengacu data tahun
1997), urutan tertinggi pertama adalah Myanmar (7,7%), diikuti Kamboja (7,3%), Brunei
(6,7%), Singapura (4,3%), Vietnam (4,1%), Laos (3,9%), Malaysia (3,7%), Indonesia
(2,2%), Thailand (2,1%), dan Filipina (1,7%). Sedangkan bila dilihat dari rata-rata pada
pasca Perang Dingin, tertinggi adalah Brunei (6,43%) dan terendah adalah Indonesia
(1,76%).
Anggaran Belanja Militer pada Basis Perkapita
Kecuali Vietnam dan Laos yang mengalami penurunan, 5 negara lainnya yang
datanya lengkap semuanya mengalami kecenderungan meningkat. Thailand pada tahun
1980 memiliki basis per kapita sebanyak 23 (dalam dolar AS), meningkat menjadi 28 pada
tahun 1990, dan meningkat kembali pada tahun 1992 dan 1997 menjadi 33 dan 52.
Myanmar (untuk tahun yang sama dengan Thailand: 6; 8; 6; 45, Singapura (239; 485; 590;
1.360), Malaysia (108; 89; 128; 157), Filipina (20; 14; 13; 20), dan Indonesia (14; 10; 11;
24). Brunei dan Kamboja juga mengalami peningkatan, pada tahun 1991 masing-masing
sebanyak 756 dan 7 menjadi masing-masing 1.240 menjadi 17 pada tahun 1999.
Dilihat dari urutannya (bila mengacu data tahun 1997), urutan tertinggi pertama
adalah Singapura (1.360), diikuti Brunei (1.141), Malaysia (157), Thailand (52), Myanmar
(45), Kamboja (25), Indonesia (24), Filipina (20), Vietnam (13), dan terendah Laos (12).
Perbandingan Kekuatan Personel Angkatan Bersenjata
Dalam menelaah kekuatan Angkatan Bersenjata, yang akan dilihat bukan sematamata
Angkatan Bersenjata aktif, tetapi juga komponen-komponen pendukung kekuatan
angkatan bersenjata (pasukan cadangan dan pasukan para-milter), komposisi/
perimbangan kekuatan angkatan bersenjata per angkatan, distribusi dan proporsinya
dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Sumbangan aktif bagi kegiatan perdamaian
51
(operasi PBB) serta kekuatan oposisi yang membayanginya, juga dimasukkan dalam
pembahasan ini sekedar untuk melihat peran dan posisinya dalam kapabilitas militer
suatu negara.
Jumlah Kekuatan Angkatan Bersenjata Aktif
Untuk melihat perbandingan kekuatan angkatan bersenjata aktif masing-masing
negara Asia Tenggara, pemaparan diklasifikasikan sebagai berikut: (1) dilihat dalam
jumlah total angkatan bersenjata; (2) dilihat dalam jumlah masing-masing angkatan [darat,
laut, dan udara]; dan (3) dilihat dalam persentase masing-masing angkatan terhadap
jumlah keseluruhan angkatan bersenjata. Pada bagian akhir, khusus untuk Angkatan
Darat akan dilihat formasi struktur kekuatan yang dimilikinya.
Pengertian tentara “aktif” ialah terdiri dari wanita dan pria dengan tugas waktu
penuh dalam masa dinas (termasuk kewajiban dan tugas jangka panjang dari tentara
cadangan). Masa dinas tentara di masing-masing negara Asia Tenggara berbeda satu sama
lain.
a) Jumlah Total Angkatan Bersenjata
Jumlah tentara Angkatan Bersenjata (AB) seluruh negara-negara Asia Tenggara
mengalami peningkatan kecuali Vietnam, Laos dan Malaysia. Jumlah total tentara
Singapura tahun 1990 (akhir tahun era Perang Dingin) adalah 55.500 orang dan pada
tahun 1998 (pasca Perang Dingin) menjadi 72.500 orang. Berikutnya dalam format tahun
yang sama, Thailand (dari 283.000 menjadi 306.000 orang), Myanmar (230.000 menjadi
349.000), Kamboja (57.300 menjadi 94.000), Filipina (108.500 menjadi 117.800),
Indonesia (283.000 menjadi 299.000), dan Brunei (4.250 menjadi 5.000). Sedangkan
Vietnam mengalami penurunan (1.052.000 menjadi 484.000), Laos (55.100 menjadi
29.100) dan Malaysia (129.500 menjadi 105.000). Penurunan jumlah AB Vietnam sangat
tajam, hal ini disebabkan Vietnam (dan juga Laos) mengurangi secara besar-besaran ABnya
dikarenakan berkurangnya faktor ancaman dan berakhirnya situasi perang akibat
konflik Kamboja, dan sekarang lebih berorientasi kepada pembangunan ekonomi setelah
banyak tertinggal dibanding negara-negara tetangganya, ASEAN 6.
Dilihat dari urutannya, kekuatan angkatan bersenjata terbesar (dilihat dari data
terakhir tahun 2000) adalah Vietnam, kemudian diikuti Myanmar, Thailand, Indonesia,
Filipina, Malaysia, Kamboja, Singapura, Laos dan terkecil adalah Brunei. Peningkatan
yang signifikan dilakukan oleh Myanmar, karena pada tahun 1990 urutannya masih
dibawah Indonesia dan Thailand.
b) Kekuatan Angkatan Darat
Jumlah tentara Angkatan Darat (AD) seluruh negara-negara Asia Tenggara --
mengikuti kecenderungan AB-- juga mengalami peningkatan kecuali Vietnam, Laos dan
Malaysia. Jumlah total AD Singapura tahun 1990 (akhir tahun era Perang Dingin) adalah
45.000 orang dan pada tahun 1999 (pasca Perang Dingin) menjadi 50.000 orang.
Berikutnya dalam format tahun yang sama, Thailand (tetap 190.000), Myanmar (212.000
menjadi 325.000), Kamboja (55.500 menjadi 99.000), Filipina (68.000 menjadi 73.000),
Indonesia (215.000 menjadi 230.000), dan Brunei (3.400 menjadi 3.900). Sedangkan
Vietnam mengalami penurunan (1.000.000 menjadi 412.000), Laos (52.500 menjadi
25.000) dan Malaysia (105.000 menjadi 80.000).
52
Dilihat dari urutannya, kekuatan AD terbesar (dilihat dari data terakhir tahun
2000) adalah Vietnam, kemudian diikuti Myanmar, Indonesia, Thailand, Kamboja,
Malaysia, Filipina, Singapura, Laos dan terkecil adalah Brunei. Peningkatan yang
signifikan dilakukan oleh Myanmar, karena pada tahun 1990 urutannya masih dibawah
Indonesia.
c) Kekuatan Angkatan Laut
Jumlah tentara Angkatan Laut (AL) seluruh negara-negara Asia Tenggara
mengalami peningkatan kecuali Filipina. Jumlah total AL Singapura tahun 1990 (akhir
tahun era Perang Dingin) adalah 4.500 orang dan pada tahun 1999 (pasca Perang Dingin)
menjadi 4.500 orang. Berikutnya dalam format tahun yang sama, Thailand (dari 50.000
menjadi 73.000), Myanmar (9.000 menjadi 10.000), Kamboja (1.000 menjadi 3.000),
Vietnam (40.000 menjadi 42.000), Malaysia (tetap 12.500), Indonesia (43.000 menjadi
47.000), Laos (tetap 600) dan Brunei (550 menjadi 700). Sedangkan Filipina mengalami
penurunan (25.000 menjadi 24.000).
Dilihat dari urutannya, kekuatan AL terbesar (dilihat dari data terakhir tahun
2000) adalah Thailand, kemudian diikuti Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia,
Myanmar, Singapura, Kamboja, Brunei dan terkecil adalah Laos.
d) Kekuatan Angkatan Udara
Jumlah tentara Angkatan Udara (AU) seluruh negara-negara Asia Tenggara
mengalami peningkatan kecuali Indonesia. Jumlah total AU Singapura tahun 1990 (akhir
tahun era Perang Dingin) adalah 6.000 orang dan pada tahun 1999 (pasca Perang Dingin)
menjadi 13.500 orang. Berikutnya dalam format tahun yang sama, Thailand (tetap
43.000), Myanmar (sama 6.000), Kamboja (800 menjadi 2.000), Vietnam (12.000 menjadi
15.000), Filipina (15.500 menjadi 16.500), Malaysia (12.000 menjadi 12.500), Laos (2.000
menjadi 3.500) dan Brunei (300 menjadi 400). Sedangkan Indonesia mengalami
penurunan (25.000 menjadi 21.000).
Dilihat dari urutannya, kekuatan AU terbesar (dilihat dari data terakhir tahun
2000) adalah Thailand, kemudian diikuti Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia,
Myanmar, Singapura, Laos, Kamboja dan terkecil adalah Brunei.
e) Persentase Jumlah Tentara Angkatan dari Total AB
Untuk seluruh negara, persentase terrtinggi hampir semuanya ada pada Angkatan
Darat, disusul kemudian Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Khusus untuk Laos,
Singapura dan Malaysia, Angkatan Udara secara rata-rata berada di belakang Angkatan
Darat pada urutan kedua.
Persentase tertinggi AD (data tahun 2000) adalah Kamboja, diikuti kemudian
oleh Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, dan
Filipina. Persentase tertinggi AL (data tahun 2000) adalah Filipina, diikuti kemudian oleh
Thailand, Brunei, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar dan
Laos. Persentase tertinggi untuk AU (data tahun 2000) adalah Filipina, diikuti kemudian
oleh Thailand, Laos, Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Myanmar dan
Kamboja.
f) Formasi Struktur Kekuatan Angkatan Darat
53
Penunjukkan tugas nasional terhadap pasukan secara normal digunakan untuk
formasi angkatan bersenjata. Garis besar untuk kekuatan formasi dan unit umumnya
adalah:131 Kompi (Company) 100-200; Batalyon (Battalion) 500-800; Brigade/Resimen
(Brigade/Regiment) 3000-5000; Divisi (Division) 15.000-20.000; dan Korps Angkatan
Bersenjata (Corps/Army) 60.000-80.000. Perkembangan, baik pengembangan maupun
penyederha-naan/penciutan, formasi struktur kekuatan angkatan darat negara-negara
Asia Tenggara pada masa dan pasca Perang Dingin dapat dilihat dalam lampiran F.
Estimasi Kekuatan Pasukan Cadangan
Tentara atau pasukan “cadangan” adalah pasukan yang dapat dimobilisasi
melalui pemanggilan tentara cadangan dalam waktu darurat. Pasukan yang dikategorikan
‘tentara cadangan’ meliputi semua tentara cadangan yang mempunyai komitmen untuk
mengabdikan diri/bergabung kembali dengan angkatan bersenjata. Dalam situasi darurat
sekalipun --kecuali bila kewajiban dinas, cadangan dinas nasional mengikuti persyaratan
wajib hampir sepanjang hayat. Dalam identifikasi yang dilakukan IISS (The Military
Balance) menyandarkan estimasinya tentang kekuatan tentara cadangan efektif dengan
jumlah yang tersedia selama 5 tahun menyelesaikan dinas waktu penuh, bilamana tidak
ada data yang baik bahwa kewajiban ditekankan untuk waktu yang lebih lama.132
Peningkatan yang konstan dilakukan oleh Singapura, walaupun pada tahun 2000
mengalami penurunan. Hal yang sama dialami Malaysia dan Filipina. Vietnam memiliki
pasukan cadangan yang relatif tetap (rata-rata 3.000.000 orang), sementara yang
mengalami penurunan adalah Indonesia (dari 800.000 menjadi 400.000 orang) dan
Brunei (dari 900 menjadi 700 orang).
Dilihat dari urutannya (menurut data terakhir tahun 2000), pasukan cadangan
terbesar adalah Vietnam, kemudian diikuti oleh Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina,
Malaysia dan Brunei.
Estimasi Kekuatan Para-Militer
Yang dikategorikan sebagai kekuatan atau pasukan para-militer adalah
kelompok/satuan kekuatan setengah militer, dalam hal ini kelompok/satuan yang
mendapat pelatihan model militer dan berada dalam pembinaan dan komando unit
keamanan negara, angkatan bersenjata atau kepolisian nasional dan daerah. Penyediaan
para-militer dimaksudkan untuk membantu tugas-tugas keamanan negara, dan sewaktuwaktu
disiapkan untuk dimobilisasi apabila menghadapi berbagai ancaman. Jumlah
kekuatan para-militer setiap tahunnya bersifat fluktuatif, hal ini disebabkan masa
pengabdiannya yang relatif berubah-rubah. Masing-masing negara Asia Tenggara
mempunyai satuan/kelompok yang berbeda, sebagaimana hasil pendataan berikut:133
- Vietnam terdiri dari: Border Defence Corps (aktif), Local Forces (termasuk People’s Self-
Defence Force, People’s Militia), dan Coast Guard;
- Laos terdiri dari: Militia Self-Defence Forces (aktif), berada di pedesaan dan befungsi
sebagai pertahanan keamanan lokal;
131 The Military Balance 2000-2001 (London: IISS, 2000), hal. 5-6.
132 Ibid. Sejumlah negara memiliki lebih banyak kategori ‘tentara cadangan’, daripada hanya satu
kategori, kerap kali terperangkap kepada derajat kesiapan yang bervariasi. Bila memungkinkan, perbedaan
ini ditunjukkan dengan menggunakan julukan deskriptif nasional, namun senantiasa dibawah nama/heading
tentara cadangan untuk membedakan mereka dari pasukan aktif waktu penuh.
133 Diolah dari The Military Balance, 1975-76 sampai dengan 1999-2000 (IISS, London).
54
- Kamboja terdiri dari: Militia sebagai pertahanan lokal dan berada di setiap desa
(antara 10-20 per desa);
- Thailand terdiri dari: Hunter Soldier/Thahan Phran, National Security Volunteer Corps,
Marine Police, Police Aviation, Border Patrol Police dan Propincial Police;
- Myanmar terdiri dari: People’s Police Force, People’s Militia, dan People’s Pearl and Fishery
Ministry;
- Singapura terdiri dari: Singapore Police Force, Civil Defence Force, Police Coats Guard dan
Singapore Gurkha Contingent;134
- Malaysia terdiri dari: General OPS Force, Marine Police, Police Air Unit, Border Scouts, dan
People’s Volunteer Corps (RELA);
- Filipina terdiri dari: Philippine National Police, Coast Guard, dan Citizen Armed Force
Geographical Units (CAFGU);
- Indonesia terdiri dari:135 Police (POLRI), Marine Police, People’s Security (KAMRA), dan
People’s Resintance (WANRA); dan
- Brunei terdiri dari: Gurkha Reserve Unit dan Royal Brunei Police.
Dilihat dari jumlah total negara-negara Asia Tenggara, dan bila dihitung rataratanya
terjadi peningkatan pada pasca Perang Dingin dibanding periode sebelumnya,
dan ini berarti di semua negara terjadi peningkatan. Dilihat dari urutannya, negara yang
memiliki pasukan para militer tertinggi (menurut data terakhir tahun 2000) adalah
Vietnam, diikuti oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Laos, Myanmar,
Kamboja dan Brunei.
Perbandingan Jumlah Tentara Per 10 Mil Luas Wilayah
Perhitungan ini bertujuan untuk melihat gambaran sampai seberapa jauh
kekuatan angkatan bersenjata mampu menjaga dan melindungi setiap jengkal wilayah,
berdasarkan otorisasi kedaulatan negara masing-masing.
Proporsi peningkatan dalam perhitungan ini mengikuti pola peningkatan dalam
perhitungan jumlah angkatan bersenjata, dimana semua negara terjadi peningkatan
kecuali Vietnam, Laos dan Malaysia (bila memperbandingkan data terakhir tahun 1990
dan 1998).
Dilihat dari urutannya, proporsi tertinggi (data terkahir tahun 2000) adalah negara
Vietnam, kemudian diikuti Singapura, Brunei, Thailand, Kamboja, Myanmar, Filipina,
Malaysia, Indonesia dan Laos.
Perbandingan Jumlah Tentara Per 1000 Penduduk136
Perhitungan ini bertujuan untuk melihat gambaran sampai seberapa jauh
kekuatan angkatan bersenjata mampu menjaga dan melindungi setiap penduduk atau
134 Data Singapore Gurkha Contingent tidak dihitung/tidak dimasukkan, karena pasukan ini
disiapkan oleh eks kolonial Inggris.
135 Data Civil Defence Force (HANSIP) tidak dihitung/tidak dimasukkan.
136 Perhitungan proporsi jumlah tentara per 1000 penduduk adalah standar yang biasa digunakan
di lembaga-lembaga studi strategis dan internasional. Lihat Lihat tulisan Jasjit Singh, “Trends in Defence
Expenditure” dalam Asian Strategic Review 1998-1999, (New Delhi: Institute for Defense and Strategic
Analyses, November 1999), hal. 30-33.
55
warga negara, berdasarkan otorisasinya sebagai pelindung warga negara terhadap
berbagai kemungkinan ancaman.
Proporsi peningkatan dalam perhitungan ini juga mengikuti pola peningkatan
dalam perhitungan jumlah angkatan bersenjata, dimana semua negara terjadi peningkatan
kecuali Vietnam, Laos dan Malaysia (bila memperbandingkan data terakhir tahun 1990
dan 1988).
Dilihat dari urutannya, proporsi tertinggi (data terkahir tahun 2000) adalah negara
Brunei, kemudian diikuti Singapura, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos. Thailand,
Malaysia, Indonesia dan terendah Filipina.
Perbandingan Jumlah Pengiriman Pasukan dalam Operasi PBB
Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang paling aktif dalam operasi PBB,
dan Brunei merupakan negara yang paling sedikit terlibat dalam operasi PBB. Sementara
negara-negara Indocina sama sekali belum pernah terlibat dalam operasi PBB, kecuali
Kamboja pada tahun 1999. Seiring dengan semakin meningkatnya operasi PBB di
berbagai kawasan konflik --terliput juga didalamnya operasi-operasi pasukan
multinasional, pada pasca Perang Dingin keterlibatan negara-negara Asia Tenggara dalam
“tugas perdamaian” tersebut semakin meningkat.
Operasi-operasi perdamaian, baik PBB maupun multi-nasional, yang diikuti oleh
negara-negara Asia Tenggara sejak tahun 1975 hingga saat sekarang adalah: UNEF di
Mesir (diikuti oleh Indonesia); UNIIMOG di Iran-Iraq (Malaysia, Indonesia); UNTAG
di Namibia (Malaysia); UNIKOM di Iraq-Kuwait (Indonesia, Malaysia, Singapura,
Thailand); UNAVEM II di Angola (Malaysia, Singapura); UNTAC di Kamboja
(Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, Singapura); MINURSO di Sahara Barat
(Malaysia); UNMIBH di Bosnia and Herzegovina (Indonesia, Malaysia); IFOR di Bosnia
(Malaysia); UNTAES di Slovenia Timur (Indonesia); UNPF (Indonesia, Malaysia);
UNMOP di Prevlaka, Kroasia (Indonesia); UNMIH di Haiti (Filipina); UNPROFOR di
Yugoslavia/Kroasia (Thailand, Malaysia, Indonesia); ONUMOZ di Mozambique
(Malaysia); UNOSOM II di Somalia (Malaysia, Indonesia); UNOMIL di Liberia
(Malaysia); UNCRO di Kroasia (Indonesia, Malaysia); UNOMIG di Georgia (Indonesia);
UNPREDEP di Macedonia (Indonesia, Malaysia); UNOMA di Angola (Malaysia); SFOR
di Bosnia (Indonesia); UNMOT di Tajikistan (Indonesia); UNAMSIL di Sierra Leone
(Indonesia, Malaysia, Thailand); UNTAET di Timor-Timur/East Timor (Malaysia,
Filipina, Singapura, Thailand); dan DROC/MONUC (Malaysia).137
Perbandingan Jumlah Kekuatan Bersenjata Oposisi
Perlawanan tentara separatis (disebut kekuatan bersenjata oposisi) merupakan
salah satu perrmasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara Asia Tenggara
pada masa Perang Dingin. Itulah sebabnya di negara-negara yang mengalami pergolakan,
postur pertahanan pada masa tersebut bersifat inward-looking melalui counter-insurgency.
Kendati postur pertahanan mengalami perubahan pada pasca Perang Dingin, kekuatan
bersenjata ini tetap bergejolak di Myanmar, Filipina, Indonesia, dan hanya Kamboja yang
mengalami penurunan dengan selesainya Konflik Kamboja pada tahun 1991, serta di
Vietnam, Malaysia dan Thailand sama sekali dapat ditumpas.
137 Perjalanan waktu dan pelaksanaan operasi-operasi perdamaian, baik oleh PBB maupun
pasukan multi-nasional, lihat dalam “Multinational Peacekeeping Operations”, The Military Balance 2000-
2001 (London: IISS, 2000), halaman sisipan.
56
Perbandingan Kepemilikan/Akuisisi Persenjataan
Karena jenis persenjataan sangat beragam dan luas, maka dalam penelitian ini,
istilah senjata akan dibatasi pada apa yang sering disebut sebagai sistem senjata utama
(major weapon system), yang dalam istilah TNI dikenal sebagai “Alutsista” (alat utama sistem
senjata).138 Yang dijadikan rujukan untuk melihat klasifikasi persenjataan dalam uraian
berikut adalah klasifikasi yang digunakan oleh The Military Balance yang dikeluarkan oleh
The International Institute for Strategic Studies (IISS), London.
Penggelaran Persenjataan Lama dan Baru dari Angkatan Darat
a) Klasifikasi Persenjataan
The Military Balance mendefinisikan perlengkapan persenjataan Angkatan Darat
dalam beberapa kategori sebagai berikut:139
• Tank Tempur Utama (Main Battle Tank/MBT). Kendaraan tempur baja bersenjata
dengan bobot sekurang-kurangnya 16,5 metrik ton tanpa muatan, yang dipersenjatai
senjata kaliber paling tidak 75mm dengan kemampuan laras berputar 360 derajat.
Bisa juga kendaraan tempur beroda baru yang memenuhi dua kriteria MBT terakhir
tadi.
• Kendaraan Tempur Lapis Baja (Armoured Combat Vehicle/ACV). Kendaraan otomatis
dengan proteksi lapis baja dengan kemampuan cross-country (penjelajah semua medan).
ACV meliputi:
- Kendaraan Berat Tempur Lapis Baja (Heavy Armoured Combat Vehicle/HACV).
Sebuah kendaraan tempur lapis baja dengan bobot lebih dari 6 metrik ton tanpa
muatan dengan senjata organik/integral dengan kaliber paling sedikit 75mm (yang
138 SIPRI mempunyai klasifikasi sendiri mengenai sistem senjata utama tersebut, yang
diklasifikasikan dalam lima kategori Alutsista (tetapi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan klasifikasi
The Military Balance), yaitu:
1. Kendaraan lapis baja dan artileri. Kategori ini mencakup semua tipe tank, penghancur tank, kendaraan
lapis baja, APC (armored personnel carrier, kendaraan angkut pasukan lapis baja), kendaraan tempur
infantri, peluncur roket majemuk, meriam swa-gerak atau tank dan howitzer yang dengan kaliber
sama dengan atau lebih besar dari 100 milimeter. Truk militer dan jip tidak termasuk.
2. Sistem radar dan pengarah. Kategori ini adalah kategori residual untuk akuisisi elektronik, sistem
peluncur dan pengarah yang (a) digelarkan secara independen dari sistem senjata yang terdaftar dalam
kategori senjata lain (misalnya, beberapa sistem peluncur SAM pangkal darat), atau (b) sistem
peluncur rudal di atas kapal atau pertahanan titik (CIWS).
3. Misil. Kategori ini hanya memasukkan misil berpengarah atau biasa kita sebut peluru kendali (rudal).
Roket tanpa kendali dikecualikan.
4. Pesawat. Kategori ini mengecualikan pesawat aerobatik, RPV (remotely piloted vehicle, pesawat intai tidak
berawak yang dikendalikan dari jarak jauh), drone dan pesawat luncur.
5. Kapal perang. Kategori ‘kapal mengecualikan beberapa tipe kapal, seperti kapal patroli kecil (dengan
displasemen di bawah 100 ton, kecuali kapal tersebut membawa misil atau torpedo) kapal riset, kapal
tunda dan pemecah es.
SIPRI menerapkan dua kriteria untuk seleksi jenis-jenis alutsista. Yang pertama adalah yang
menyangkut aplikasi militer. Kriteria kedua untuk seleksi Alutsista adalah identitas pembeli. Jadi yang
dimasukkan hanya senjata yang diperuntukkan atau dibeli oleh angkatan bersenjata negara pembeli. Senjata
yang dipasok untuk kekuatan gerilya menimbulkan persoalan. Dalam hal ini SIPRI memutuskan, bila
senjata diserahkan kepada kekuatan perlawanan Afghanistan, senjata tersebut didaftar sebagai impor ke
Afghanistan dengan catatan pada register perdagangan yang mengindikasikan reipien lokal. Senjata untuk
polisi dan para-militer tidak termasuk.
139 The Military Balance 2000-2001 (London: IISS, 2000), hal. 6-7.
57
tidak termasuk dalam definisi APC, AIFV, atau MBT). The Military Balance tidak
mendaftarkan HACV secara terpisah, namun dengan tipe perlengkapan mereka
(tank ringan, tank recce/intai atau senjata pemusnah), dan bila memungkinkan
menyebutkan mereka sebagai HACV.
- Kendaraan Tempur Lapis Baja Infanteri (Armoured Infantry Fighting Vehicle/AIFV).
Kendaraan Tempur Lapis Baja yang dirancang dan dilengkapi untuk mengangkut
(membawa) 1 skuadron infanteri yang disenjatai dengan senjata Canon
organik/integral dengan kaliber paling tidak 25mm. Varian AIFV juga terliput dan
mempunyai ciri-ciri seperti diatas.
- Kendaraan Angkut Pasukan Lapis Baja (Armoured Personnel Carrier/APC).
Kendaraan tempur lapis baja ringan yang dirancang dan dilengkapi untuk
mengangkut (membawa) 1 skuadron infanteri yang disenjatai senjata
organik/integral dengan kaliber kurang dari 20mm. Varian APC bisa
dikonversikan untuk kegunaan lain (seperti platform senjata, pos komando dan
kendaraan komunikasi) diliput/dimasukkan dan ditunjukkan seperti diatas tadi.
- Artileri (Artilery). Senjata dengan kaliber 100mm dan lebih dengan kemampuan
menjelajahi target daratan dengan kapasitas tembak utama tidak langsung. Definisi
tersebut meliputi senjata (guns), howitzers, gun/howitzers, peluncur roket ganda
(Multiple Rocket Launchers) dan mortir (mortars).
b) Kuantitas Penggelaran Senjata
Dalam penelitian ini akan dilihat kepemilikan persenjataan utama Angkatan Darat
negara-negara Asia Tenggara melalui kategorisasi sebagai berikut: Tank Tempur Utama,
Tank Ringan, Tank Intai, Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan, Kendaraan Lapis
Baja Tempur Infanteri, Artileri, Mortir dan Senjata Pertahanan Udara, serta Misil/peluru
kendali.
1) Tank Tempur Utama (Main Battle Tank/MBT)
Pada masa Perang Dingin, selain negara-negara Indocina dan Myanmar, hanya
Thailand dari ASEAN yang mengoperasikan Tank Tempur Utama. Pada pasca Perang
Dingin, Singapura kemudian turut mengoperasikannya. Sedangkan Indonesia, Malaysia,
Filipina dan Brunei sampai saat ini belum memilikinya. Menurut data tahun 2000,
Vietnam merupakan kekuatan utama dalam penggelaran Tank Tempur Utama, disusul
kemudian Thailand, Kamboja, Myanmar, Singapura dan Laos.
2) Tank Ringan (Light Tank/LT TK)
Kecuali Myanmar, semua negara Asia Tenggara mengoperasikan tank ringan
pada masa Perang Dingin. Pasca Perang Dingin semua negara tanpa kecuali
mengoperasikannya. Dilihat dari total kepemilikan, negara-negara Asia Tenggara
mengakuisisi sebanyak 1618 pada tahun 1990, dan meningkat menjadi 2017 pada tahun
2000. Akuisisi terbanyak (data tahun 2000) dilakukan oleh Vietnam, kemudian diikuti
Thailand, Indonesia, Singapura, Myanmar, Filipina, Malaysia, Laos, Kamboja dan Brunei.
3) Tank Intai (Reconnaisance Tanks/Recce)
Secara umum Tank Intai negara-negara Asia Tenggara mengalami peningkatan
pada periode pasca Perang Dingin dibanding periode sebelumnya. Pada tahun 1990
(akhir Perang Dingin) tank yang dimiliki kawasan ini adalah sejumlah 665 unit, kemudian
meningkat menjadi 805 unit pada tahun 2000. Dilihat dari urutannya, kekuatan terbesar
58
(data tahun 2000) adalah Malaysia, kemudian diikuti oleh Indonesia, Myanmar,
Vietnam, Thailand dan Singapura. Sedangkan negara-negara lainnya tidak
mengoperasikan Tank Intai.
4) Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan (Armoured Personnel Carrier/APC)
Baik pada masa maupun pasca Perang Dingin, semua negara memiliki APC.
Walaupun margin perbedaannya sangat tipis dan terjadi fluktuasi, tetapi secara umum
menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 1990 jumlah APC di kawasan
berjumlah 5.070 unit, kemudian meningkat menjadi 5.288 pada tahun 2000. Satu-satunya
negara yang mengalami penurunan drastis adalah Vietnam, dari 1.500 unit pada tahun
1990 menjadi 1.180 unit pada tahun 2000. Dilihat dari urutannya (data tahun 2000),
pemilik APC terbesar adalah Vietnam, kemudian diikuti Singapura, Thailand, Malaysia,
Indonesia, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos dan Brunei.
5) Kendaraan Lapis Baja Tempur Infanteri (Armoured Infantry Fighting Vehicle/AIFV)
Pada masa Perang Dingin hanya Vietnam dan Filipina yang memiliki AIFV.
Singapura, Malaysia dan Indonesia baru memilikinya setelah berakhirnya Perang Dingin,
bahkan Indonesia baru memilikinya pada tahun 2000, itu pun dengan jumlah yang relatif
sedikit (11 unit). Dilihat dari jumlah total, terjadi peningkatan dua kali lipat dari 205 unit
tahun 1990 menjadi 529 unit pada tahun 2000.
6) Artileri (Towed Arty), Mortir (Mortar), dan Senjata Pertahanan Udara (Air Defence Guns/AD Guns)
Dilihat dari ruang lingkup kawasan, baik Artileri, Mortir, maupun Senjata
Pertahanan Udara, semuanya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah Artileri
yang diakuisisi pada tahun 1990 sebanyak 2.220 unit, kemudian meningkat menjadi
4.523 unit pada tahun 2000. Mortir pada tahun 1990 sebanyak 695 unit, kemudian
meningkat menjadi 1.424 unit pada tahun 2000. Serta Senjata Pertahanan Udara pada
tahun 1990 sebanyak 8.661 unit, kemudian meningkat menjadi 12.880 unit pada tahun
2000.
7) Misil/Rudal
Misil yang dikategorikan dalam pembahasan ini adalah misil berpengarah atau
yang disebut dengan peluru kendali (disingkat rudal). Negara-negara Asia Tenggara
mengoperasikan berbagai kategori, jenis/merek dan tipe rudal, dimana frekuensi
akuisisinya terjadi peningkatan pada pasca Perang Dingin. Kategori rudal yang diakuisisi,
baik angkatan darat, laut dan udara, adalah: rudal darat-ke-udara, darat-ke-darat, antitank,
kapal-ke-kapal, udara-ke-udara, dan udara-ke-dara. Jenis/merek dan tipe rudal yang
diakuisisi diidentifikasi tersendiri (lihat lampiran).140 Identifikasi tersebut selain rudal
yang dioperasikan oleh angkatan darat, juga meliputi yang dioperasikan oleh angkatan
laut dan udara. Oleh karena itu dalam penggelaran persenjataan lama dan baru angkatan
laut dan udara, klasifikasi misil/rudal tidak akan dibahas lagi.
c) Jenis dan Kualitas Akuisisi Persenjataan Angkatan Darat Pasca Perang Dingin
140 Sejarah pengembangan dan kualitas daya jelajah, daya tempur dan daya rusak berbagai
jenis/merek dan tipe rudal lihat bahasan dalam “Lomba Senjata Terus Berlangsung (1)”, Angkasa No. 7
Tahun X (April 2000), hal. 61-67; “Lomba Senjata Terus Berlangsung (2)”, Angkasa No. 8 Tahun X (Mei
2000), hal. 60-67; dan “Lomba Senjata Terus Berlangsung (3)”, Angkasa No. 9 Tahun X (Juni 2000), hal.
61-67.
59
Jenis-jenis persenjataan Angkatan Darat dibawah merupakan akuisisi yang
dilakukan pada pasca Perang Dingin. Sebagian diantaranya sudah menjadi inventarisasi
AD negara masing-masing, dan sebagian lagi masih dalam daftar tunggu untuk menjadi
inventaris (pesanan dalam proses produksi yang belum diserahkan oleh produsen).141
Jumlah dan jenis persenjataan disebut di depan, dan fungsi senjata142 serta negara asal
senjata ditulis dalam kurung.
Brunei:
26 Renault VAB (APC, Perancis); dan 16+16 Mistral (SAM, Perancis).
Kamboja:
30 OT-64 (APC, Ceko); 40 T-55 (MBT, Ceko);dan T-55 (MBT, Polandia).
Indonesia:
2 Wiesel-2 (APC, Jerman); 5 Wiesel (Scout car, Jerman); 100 Scorpion (Lt Tk, Inggris); 50
Scorpion (Lt Tk, Inggris); 36 VAB/VBL (APC, Perancis); 101 Stormer (APC, Inggris); 19
Tactica (APC, Inggris); 18 VBL (Scout car, Perancis);7 (APC, Inggris); 9 BVP-2 (APC,
Slovakia); 20 LG-1 105mm (Towed gun, Perancis); dan Mistral (SAM, Perancis).
Laos:
Tidak ada penambahan dan pesanan dalam persenjataan Angkatan Darat.
Malaysia:
131 R27RI (Missiles, Ukraina); 47 KIFV (APC, Korea Selatan); 111 KIFV (APC, Korea
Selatan); 3 FH-70 155mm (Towed gun, Inggris); Mistral (SAM, Perancis); 24 Aspide
(SAM, Italia); dan 504 Starbrust (SAM, Inggris).
Myanmar:
150 Type-85 (APC, Cina); 50 Type-69 II (MBT, Cina); dan 20 130mm (arty, Korea
Utara).
Filipina:
142+8 FS-100 Simba (APC, Domestik); 61 Simba (ACV, Inggris); 12 V-300 Commando
(APC, AS); 12 V-300 FSV Commando (AIFV, AS); dan 38 (APC, Inggris-Type tidak
diketahui).
Singapura:
(48) MIM-23B Hawk (Landmobile SAM, AS); 36 LG-1 105mm (Towed Gun, Perancis);
150 Mistral (SAM, Perancis); 500 M113 (AIFV, Domestik); 18 FV-18 CET (AEV,
Inggris); 40 Searcher (UAV, Israel); 500 IFV (AIFV, Domestik); 5 155mm (arty,
Indonesia); dan SA-16/SA-18 (SAM, Rusia).
Thailand:
24 M60A3 (MBT, AS); 18 Condor (ACV, Jerman); 12 V-150 (ACV, AS); 20+52 M113A3
(APC, AS); 24 Canon 105 LGI (arty, Perancis); 72 155mm (arty, Swiss); 24+101 M-60A3
141 Diolah dari The Military Balance Tahun 1991-92 sampai dengan 2000/01 (London: IISS); dan
SIPRI Yearbook Tahun 1991 sampai dengan 2000 (London: Oxford University Press).
142 Fungsi senjata sebagian besar ditulis dalam singkatan (bahasa Inggris), dan untuk
memahaminya dapat dilihat dalam daftar singkatan “Senjata, Militer dan Hankam” dalam bagian akhir
penelitian ini.
60
Patton II (MBT, AS); 82 M113 (APC, AS); 155 M113 (APC, AS); 24 LG-1 105mm
(arty, Perancis); 21 M-125, 12 M-1064, 12-M-577(APC, AS); 18 M-901 (Tank destroyer,
AS); 36 155mm (arty, Australia); VAB NG (APC, Perancis); 18 GHN-45 155mm
(Towed gun, Austria); 25-Type 311B (Fire control radar, Cina); (900) HN-5A (SAM,
Cina); 2 743D (3-D radar, Inggris); 20 Crotale New (SAM System, Perancis); (480) VT-1
(SAM, Perancis); 20 M-109 155 mm (SPH guns, AS); 2 Martello 743-D (Surveillance
radar, AS); 48 Seasparrow (ShAM, AS); 350 M-48-A5 Patton (MBT, AS); (300) M-60-A1
Patton (MBT, AS); 2 Seasparrow (ShAM Launchers, AS); Mistral (SAM, Perancis); 15 RBS
NS-70 (SAM, Swedia); Sat (Perancis); 6 Phalanx (CIWS, AS); 4 Searcher (UAV, Israel); (4)
ADATS SAMS (SAM System, Kanada); dan ADAT (SAM, Kanada).
Vietnam:
14 R27RI [470-1] (missiles, Ukraina); dan Scud (SSM, Korea Utara).
Dilihat dari program akuisisi kekuatan angkatan darat diatas, peningkatan lebih
di-khusus-kan pada klasifikasi kemampuan sebagai berikut:143
• Sistem komando, pengawasan dan komunikasi (national command, control and
communications (C3) systems);
• Sistem strategis dan intelejen taktis (national strategic and tactical intelligence systems);
• Peluru kendali darat-ke-darat (surface-to-surface missiles, misalnya Scud), rudal dari daratke-
udara (surface-to-air missiles, misalnya Mistral, 15 RBS NS-70, SA-16/SA-18);
• Sistem persenjataan artileri; dan
• Pasukan gerak cepat (rapid deployment forces).
Penggelaran Persenjataan Lama dan Baru dari Angkatan Laut (AL)
a) Klasifikasi Persenjataan AL
Menurut The Military Balance,144 kategorisasi persenjataan Angkatan Laut
didasarkan pada peran operasional, kelayakan senjata, dan daya peluncuran. Kelas kapal
diidentifikasi dengan nama kapal pertama, kecuali bila kelas itu dikenali dengan nama lain
(seperti Udalay dan Petya). Bila kelas itu didasarkan pada rancangan luar negeri atau sudah
diakuisisi dari negara lain, nama kelas orisinil diberikan dalam kurung.
Istilah “kapal besar (ship)” mengacu kepada kapal laut dengan kapasitas muat
1000 ton yang lebih dari 60 meter panjangnya; Kapal laut (vessels) dengan kekuatan yang
lebih kurang, namun panjangnya 16 meter atau lebih diistilahkan dengan “craft”. Kapal
laut yang panjangnya kurang dari 16 meter tidak diliput.
Secara umum, untuk membantu perbandingan antar armada (fleets), dapat
digunakan definisi berikut ini:145
• Kapal Selam (Submarines). Semua kapal laut (vessel) yang dilengkapi untuk operasi
militer dan dirancang untuk operasi dibawah permukaan laut. Vessel tersebut dengan
rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam didaftar secara terpisah dengan nama
“Kekuatan Nuklir Strategis”.
143 Lihat juga Desmond Ball, “Trends in Military Acquisitions in The Asia-Pacific Region:
Implications for Security and Prospects for Constraints and Controls, Working Paper No. 273 (Canberra:
Strategic and Defense Center, The Australians National University, July 1993), hal. 3.
144 The Military Balance 2000-2001 (London: IISS, 2000), hal. 7-8.
145 Ibid.
61
• Kapal Tempur Laut Utama (Principal Surface Combatant). Istilah ini meliputi semua
kapal laut dengan bobot 1000 ton dan sistem senjata dengan proteksi diri. Semua
kapal tersebut diasumsikan memiliki kemampuan anti kapal laut. Mereka terdiri dari:
Aircratf Carrier [Kapal Induk/Kapal angkut pesawat udara]; Cruiser [Penjelajah, lebih
dari 8000 ton] dan Destroyer [Penghancur, kurang dari 8000 ton], keduanya memiliki
peran anti udara dan juga memiliki kapabilitas anti kapal selam; dan Frigates [Perusak,
kurang dari 8000 ton] yang secara normal memiliki peran anti kapal selam. Hanya
kapal Laut Utama dengan dek penerbangan yang melebihi diatas 2/3 panjang kapal
vessel diklasifikasikan sebagai Aircraft Carriers. Kapal Laut dengan dek penerbangan
lebih pendek disebut sebagai Helicopter Carriers.
• Kapal Tempur Pantai dan Patroli (Patrol and Coastal Combatants). Ini meliputi kapal
utama dan craft yang peran utamanya dalah melindungi garis pantai dan laut sebuah
negara. Yang terliput adalah: Kapal Korvet [Corvettes, 500-1500 ton dengan
kapabilitas serang], Missile Craft [Craft berpeluru/rudal, dengan perlengkapan
peluncur peluru permanen dan perlengkapan kontrol] dan Torpedo Craft [Craft
bertorpedo, dengan torpedo anti kapal laut]. Kapal Utama dan Craft yang diluar
definisi ini diklasifikasikan sebaga kapal patroli dan dibagi ke dalam “offshore/lepas
pantai” (500 ton), “coastal/pantai” (75-500 ton), “inshore/dalam pantai” (kurang dari
75 ton), dan riverine/kapal sungai. Kata sifat “Fast/Cepat” menunjukkan bahwa
kecepatan kapal tersebut lebih dari 30 knot.
• Kapal Penyapu Ranjau (Mine Warfare). Istilah ini meliputi kapal vessel yang tugasnya
secara primer meletakkan dan menyapu ranjau (seperti mine-hunters/pemburu ranjau,
minesweepers/penyapu ranjau dan kapal dengan kemampuan baik pemburu maupun
penyapu/dual-capable vessels/kapal dengan fungsi ganda). Kapal-kapal tersebut lebih
lajut diklasifikasikan ke dalam offshore, inshore, coastal dan riverine dengan deskripsi
tonase/bobot yang sama.
• Kapal Amfibi (Amphibious). Istilah ini meliputi kapal yang secara spesifik dilengkapi
dan dikaryakan untuk mendaratkan pasukan dengan perlengkapannya diatas bibir
pantai dengan cara mendaratkan craft atau helikopter atau secara langsung
mendukung operasi amfibi. Istilah “kapal pendarat/landing ship” (lawan untuk “landing
craft”) mengacu kepada vessel yang mampu menjelajahi samudera yang mampu
mengirimkan pasukan dan perlengkapan yang siap untuk bertempur. Vessel dengan
kemampuan Amfibi namun tidak diperuntukkan tugas amfibi tidak dimasukkan.
“Craft amfibi” yang didaftar pada akhir masing-masing entri dalam The Military
Balance juga akan dihitung.
• Kapal Pendukung dan Lainnya (Support and Miscellaneous). Istilah ini mencakup kapal
laut militer pembantu. Ia meliputi 4 kategori besar: “Pendukung” (misalnya Tanker
dan Kapal Penyimpan/Gudang Perlengkapan [tankers and store ships]), “Pemeliharaan
dan Logistik” (seperti kapal angkut laut [seallift ships]), “kapal tujuan khusus”
(misalnya kapal tugas intelejen [intelligence collection ships]) dan “kapal survei dan riset”
(survey and research ships).
• Sistem Senjata (Weapons System). Senjata didaftar sebagai berikut: land-attack
missiles/LAM, anti-surfaceship-missiles/ASM, surface-to-air-missiles/ SAM, senjata (guns),
torpedo, senjata anti kapal selam (anti-submarine weapons/ASW) lainnya, helikopter.
Misil dengan kemampuan jelajah kurang dari 5 km, dan senjata dengan kaliber
kurang dari 76mm tidak dimasukkan. Pengecualian mungkin bisa dibuat bila kapal
62
tempur dengan kemampuan kecil dengan persenjataan yang kalibernya lebih kecil
juga.
• Pesawat Udara (Aircraft). Semua pesawat udara bersenjata, meliputi: Kapal Tempur
anti kapal selam (anti-submarine warfare/ASW) dan patroli maritim (maritimereconnaisance/
MR), tidak dimasukkan sebagai pesawat tempur dalam inventarisasi
angkatan laut.
• Organisasi. Pengelompokan angkatan laut seperti Armada, Squadron, kerap kali
berubah-rubah dan sifatnya temporer atau sementara (tabel mengenai perkembangan
armada dan pangkalan AL negara-negara Asia Tenggara lihat dalam lampiran B).
b) Kuantitas Penggelaran Senjata AL146
Dalam penelitian ini akan dilihat akuisisi dan kepemilikan persenjataan utama
Angkatan Laut negara-negara Asia Tenggara melalui kategorisasi sebagai berikut: Kapal
Selam, Kapal Perusak, Kapal Korvet, Kapal Pemburu/Penyapu Ranjau, Kapal Tempur
Pantai dan Patroli, Kapal Amfibi (landing shift), Kapal Amfibi (landing craft), Kapal
Pendukung dan Jenis Lain. Kemudian dilihat juga perbandingan total semua jenis kapal
laut yang dimiliki, dan kepemilikan Pesawat Tempur dan Helikopter Bersenjata yang
diakuisisi oleh Infanteri Angkatan Laut.
1) Kapal Selam (Submarines)
Pada masa Perang Dingin hanya Indonesia yang memiliki armada kapal selam,
itupun dari 4 berkurang menjadi 2 unit. Vietnam dan Singapura baru memilikinya setelah
tahun 1998, masing-masing (data terakhir tahun 2000) sebanyak 4 dan 2 unit. Kalau
dilihat dari jumlah kawasan terjadi peningkatan, dari 2 unit pada tahun 1990 menjadi 8
unit pada tahun 2000.
2) Kapal Perusak (Frigates)
Di Asia Tenggara, sampai tahun 1990 kapal Frigat dioperasikan oleh 6 negara,
kemudian berkurang menjadi 5 negara pada pasca Perang Dingin. Dilihat dari jumlah
kawasan, dari 34 unit pada tahun 1990 bertambah menjadi 42 unit pada tahun 2000.
Sedangkan dilihat dari urutannya, armada Frigat terbanyak dimiliki oleh Indonesia,
kemudian diikuti Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina. Peningkatan terbanyak
dilakukan oleh Indonesia dan Thailand, sedangkan Malaysia dan Vietnam relatif tetap,
dan Filipina terjadi pengurangan cukup banyak, serta Myanmar malah berkurang dari ada
menjadi tidak ada.
3) Kapal Korvet (Corvettes)
Di Asia Tenggara, Kapal Korvet dioperasikan oleh 6 negara, baik pada masa
maupun pasca Perang Dingin. Dilihat dari jumlah kawasan, terdapat peningkatan dari 7
146 Dalam perhitungan kuantitas untuk masing-masing entri (tabel) klasifikasi pesenjataan
seringkali ditemui perubahan-perubahan angka yang fluktuatif (naik atau turun) dari tahun yang satu ke
tahun berikutnya. Misalnya tahun 1985 (berjumlah 16), 1986 (14) dan tahun 1987 (naik lagi menjadi 17).
Hal ini dapat dijelaskan karena: 1) Terjadi penambahan dalam jumlah jenis senjata; 2) Adanya pengurangan
dalam jumlah jenis senjata karena habis masa operasinya; 3) Adanya peningkatan status jenis senjata,
misalnya dari kapal Korvet menjadi kapal Frigat, dan atau sebalinya; dan 4) Akibat masa operasi yang
relatif pendek karena sebagian perlengkapan senjata negara-negara berkembang adalah persenjataan bekas
yang dibeli dari negara lain, seperti Indonesia dari Jerman (eks persenjataan Jerman Timur). Perhitungan
seperti ini juga berlaku untuk perhitungan kuantitas dalam angkatan darat dan angkatan udara.
63
unit pada tahun 1990 bertambah menjadi 36 unit pada tahun 2000. Sedangkan dilihat
dari urutannya, armada Korvet terbanyak dimiliki oleh Indonesia, kemudian diikuti
Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar dan Vietnam. Peningkatan terbanyak dilakukan
oleh Indonesia, sedangkan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura dan Myanmar relatif
kecil, dan Filipina malah berkurang dari ada menjadi tidak ada, serta poisisinya digantikan
oleh Malaysia yang tadinya tidak ada menjadi ada.
4) Kapal Pemburu/Penyapu Ranjau (Mine Countermeasures)
Di Asia Tenggara, Kapal Pemburu/Penyapu Ranjau dioperasikan oleh 5 negara,
baik pada masa maupun pasca Perang Dingin. Dilihat dari jumlah kawasan, terdapat
peningkatan dari 21 unit pada tahun 1990 bertambah menjadi 38 unit pada tahun 2000.
Sedangkan dilihat dari urutannya (data tahun 2000), kekuatan armada terbanyak dimiliki
oleh Indonesia, kemudian diikuti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.
5) Kapal Tempur Pantai dan Patroli (Patrol and Coastal Combatants)
Semua negara Asia Tenggara, mengoperasikan armada Tempur Pantai dan
Patroli, baik pada masa maupun pasca Perang Dingin. Laos yang tidak memiliki garis
pantai pun turut mengoperasikannya mengingat Laos memiliki perairan sungai Mekong
yang sangat luas yang dapat dilayari berbagai kapal jenis sedang. Dilihat dari jumlah
kawasan terjadi peningkatan, dari 316 unit pada tahun 1990 bertambah menjadi 401 unit
pada tahun 2000. Sedangkan dilihat dari urutannya (data tahun 2000), kekuatan armada
terbanyak dimiliki oleh Thailand, kemudian diikuti Myanmar, Indonesia, Vietnam,
Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja dan Brunei.
6) Kapal Amfibi Kelas Utama (Landing Vessels/Landing Shift Tank)
Di Asia Tenggara, Kapal Amfibi Kelas Utama dioperasikan oleh 7 negara pada
masa Perang Dingin, dan berkurang menjadi 6 negara pada pasca Perang Dingin. Dilihat
dari jumlah kawasan terjadi peningkatan akuisisi, dari 46 unit pada tahun 1990 bertambah
menjadi 58 unit pada tahun 2000. Sedangkan dilihat dari urutannya (data tahun 2000),
kekuatan armada terbanyak dimiliki oleh Indonesia, kemudian diikuti Thailand, Filipina,
Singapura, Vietnam dan Malaysia.
7) Kapal Amfibi Kelas Dua (Landing Craft)
Seluruh negara Asia Tenggara, mengoperasikan Kapal Amfibi Kelas Kedua, baik
pada masa maupun pasca Perang Dingin. Dilihat dari jumlah kawasan terjadi
peningkatan akuisisi, dari 200 unit pada tahun 1990 bertambah menjadi 363 unit pada
tahun 2000. Sedangkan dilihat dari urutannya (data tahun 2000), kekuatan armada
terbanyak dimiliki oleh Malaysia, kemudian diikuti Indonesia, Thailand, Filipina,
Singapura, Vietnam Myanmar, Kamboja, Laos dan Brunei.
8) Kapal Pendukung dan Jenis Lain (Support and Miscellaneous)
Di Asia Tenggara, armada ini dioperasikan oleh 8 negara pada masa Perang
Dingin, dan berkurang menjadi 7 negara pada pasca Perang Dingin. Dilihat dari jumlah
kawasan terjadi peningkatan akuisisi, dari 39 unit pada tahun 1990 bertambah menjadi 87
unit pada tahun 2000. Sedangkan dilihat dari urutannya (data tahun 2000), kekuatan
armada terbanyak dimiliki oleh Vietnam, kemudian diikuti Thailand, Indonesia, Filipina,
Myanmar, Malaysia dan Singapura.
9) Perbandingan Total Semua Jenis Kapal Laut
64
Untuk semua jenis kapal laut, dilihat dari jumlah kawasan terjadi peningkatan
akuisisi, dari 658 unit pada tahun 1990 bertambah menjadi 996 unit pada tahun 2000.
Sedangkan dilihat dari urutannya (data terakhir tahun 2000), kekuatan armada terbanyak
dimiliki oleh Indonesia, kemudian diikuti Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina,
Myanmar, Singapura, Laos dan Kamboja.
10) Kepemilikan Pesawat Tempur (Combat Aircraft) Infanteri Angkatan Laut (Naval Air)
Untuk kekuatan infanteri Angkatan Laut negara-negara Asia Tenggara, hanya 3
negara yang mengakuisi Pesawat Tempur yaitu Thailand, Indonesia dan Filipina. Dilihat
dari jumlah kawasan terjadi peningkatan akuisisi, dari 50 unit pada tahun 1990 bertambah
menjadi 118 unit pada tahun 2000. Sedangkan dilihat dari urutannya (data terakhir tahun
2000), kekuatan armada terbanyak dimiliki oleh Thailand, Indonesia dan Filipina.
11) Helikopter Bersenjata (Armed Hel) Infanteri Angkatan Laut (Naval Air)
Ada 3 kekuatan infanteri Angkatan Laut Asia Tenggara, yang mengakuisi
Helikopter Bersenjata yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia. Dilihat dari jumlah
kawasan terjadi peningkatan akuisisi, dari 20 unit pada tahun 1990 bertambah menjadi 40
unit pada tahun 2000. Sedangkan dilihat dari urutannya (data terakhir tahun 2000),
kekuatan armada terbanyak dimiliki oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand.
c) Jenis dan Kualitas Akuisisi Persenjataan AL Pasca Perang Dingin
Jenis-jenis persenjataan Angkatan Laut dibawah merupakan akuisisi yang
dilakukan pada pasca Perang Dingin. Sebagian diantaranya sudah menjadi inventarisasi
AL negara masing-masing, dan sebagian lagi masih dalam daftar tunggu untuk menjadi
inventaris (pesanan dalam proses produksi yang belum diserahkan oleh produsen).147
Jumlah dan jenis persenjataan disebut di depan, dan fungsi senjata148 serta negara asal
senjata ditulis dalam kurung.
Brunei:
3 12-1500t/FSG (Corvette, Inggris); 3 Waspada (FAC, Inggris); 3 Yarrow 90m (OPV,
Inggris); 3 FSG (FSG, Inggris); 3 CN-235 (MPA, Indonesia); dan 59 Exocet (ASSM,
Perancis).
Kamboja:
2 Stenka-class (FAC, Rusia); dan 2 Kaoh Chlam (PCR, Jerman).
Indonesia:
1 Surveiller (MPA, AS); 4 PB-57 Type (Patrol Craft, Domestik); 9 Kondor Class (MCM,
Jerman); 16 Glover Webb (LAV, Inggris); 1 Rover Class (supply ship, Inggris); 1 B-737
Surveiller (MPA, AS); 16 Parchim Class (Corvette, Jerman); 12 Frosch Class (LST, Jerman);
2 Frosch II Class (Supply ship, Jerman); 5 Type 206 (SS, Jerman); 1 (AK, Rusia); 3 CN-
235MP (MPA, Domestik); 16 Muff Cob (Fire control radar, Jerman); 30 Strut Curve
(Surveillance radar, Jerman); 14 AR-325 (Surveillance radar, Inggris); dan 128 SA-N-5
Grail (ShAM, Jerman).
147 Diolah dari The Military Balance Tahun 1991-92 sampai dengan 2000/01 (London: IISS); dan
SIPRI Yearbook Tahun 1991 sampai dengan 2000 (London: Oxford University Press).
148 Fungsi senjata sebagian besar ditulis dalam singkatan (bahasa Inggris), dan untuk
memahaminya dapat dilihat dalam “Daftar Singkatan Senjata, Militer dan Hankam” dalam bagian akhir
penelitian.
65
Laos:
Tidak memiliki lautan, kecuali perairan sungai besar Mekong.
Malaysia:
2+2 Assad-class (Corvette, Italia); 2 Lekiu-class (FF, Inggris); 1 Newport-class (LST, US);
2 Frigate 2000 Type (Corvette, Inggris); 4 B-200T Maritime (MPA, AS); 6 Meko 100
(OPV, Jerman); 16+48 MM-40 Exocet (ShShM, Perancis); 2 MM-40 (ShShM system,
Perancis); 4 Exocet (ASSM, Perancis); 2+2 Albatros Mk-2 (ShAM, Italia); 2+2 Otomat
(ASSM, Italia); 2+2 RAN-12L/K (Surveillance radar, Italia); 4+4 (RTN-10X (Fire
Control Radar, Italia); 24+24 Otomat Mk-2 (ShShM, Italia); 2 DA-08 (Surveillance radar,
Belanda); 2 Sea-Giraffe-150 (Surv, Swedia); 4 ST-1802SW (Fire Control radar, Inggris);
34+96 Seawolf VL/S (ShAM System, Inggris); 3 Martello 743-D (Surveillance radar,
Inggris); 2 Seawolf VLS (ShAM Launcher, Inggris); 12 Rapier SAMS (SAM System,
Inggris); 2 Seawolf VLS (ShAM, Inggris); 1 AN/SPS-10 (Surveillance radar, AS); 1
Phalanx (CIWS, AS); dan 12+12 Aspide (ShAM, Italia).
Myanmar:
2 Mod Jianghu (FF, Cina); 2 Houxin (PFC, Domestik); dan 10+6 Hainan Class (Patrol
Craft, Cina).
Filipina:
6 PC-57M (Patrol Craft, Australia); 3 Besson Class (LST, AS); 3 Cormoran Class (FAC,
Spanyol); 3 Peacock-class (OPV, Inggris); 2 LSV Type (LSV, Cina); 5 Sea Dolphin Class
(Patrol Craft, Korea Selatan); 3 Po Hang (OPV, Korea Selatan); 3 Jacinto (Corvette,
Inggris); 3 WM-22 (fire control radar, Belanda); 3 MM-38 Launcher (ShShM Launcher,
Perancis); MM-38 Exocet (ShShM, Perancis); 3 MM-40 Launcher (ShShM Launcher,
Perancis); dan MM-40 Exocet (ShShM, Perancis).
Singapura:
4 F-50 Enforcer (MPA, Belanda); 1 Lancelot Class (LST, Afrika Selatan); 4 Landsort Class
(Minehunter/MCM, Swedia); 12 Fearless (OPV, Domestik); 12 PN94 (PCI, Domestik); 4
Sjoormen/A-12 (SS, Swedia); 4 Endurance (LST, Domestik); 2 PG-94 (PCO, Domestik); 6
Lafayette (FFG, Perancis); 6 Barak Launcher (ShAM System, Israel); (700) Barak I (ShAM,
Israel); 102 Barak ShAMS (ShAM, Israel); 12+6 EL/M-2221/8 (Fire control radar,
Israel); dan 6 S-70B (ASW, AS).
Thailand:
3 Do-228-200MP (MPA, Jerman); 6 S-70B/SH-60B Seahawk (ASW Hel, AS); 1 CV-911
(CV/Ac-Carrier, Spanyol); 2 Type 26-T (FF, Cina); 2+4 Knox-class (FF, AS); 1 ASS
Bazan (LST, Spanyol); 2 Gaeta (MCMV, Italia); 3 (Corvette, Domestik/Cancelled); 3 Man
Nok (LCU, Domestik); 2 Lat Ya (MHC, Italia); 1 Similan Class (Support ship, Cina); 3
AAV-7 (LACV, AS); 1 Newport (LST, AS); 3 (LCU, Australia); 1 (FF, AS); 6 P-3 (MPA,
AS); Giraffe-40 (Surv, Swedia); 2 127mm/54 Mk-42/9 (Naval gun, AS); 2 127mm/54
Mk-425 (Naval gun, AS); 2 AN/SPG-53 (Fire control radar, AS); 5 AN/SPS-
10/40B/52C + 2 LAADS + 3 W-2100 (Surv, AS); 2+2 RGM-84A ShShM (ShShM
system, AS); 2 Seasparrow VLS (ShAM System, AS); 16 AGM-84A Harpoon (ASM, AS);
(48) RIM-7H Seasparrow (ShAM, AS); 8 RGM-84A Harpoon (ShShM, AS); 2+4 STIR
(Fire control radar, Belanda); 1+2 Phalanx (CIWS, AS); 2 LW-08 (Surveillance radar,
66
Belanda); 1 AN/SPS-52C (Surveillance radar, AS); dan 3 W-2100 (Surveillance radar,
AS).
Vietnam:
2 Tarantul-class (Corvette, Rusia); 3 (PFC, Rusia); 4 Tarantul (PFM, Domestik); 2 BPS500
(PGG, Rusia); 2 Sang-o (SS, Korea Utara/Yugo); 2 Bas Tilt (Fire control radar, Rusia); 2
Plank Shave (Surv, Rusia); (80) SA-N-5 Grail (ShAM, Rusia); 2 SS-N-2 ShShMS (ShShM
System, Rusia); dan (16) SS-N-2d Styx (ShShM, Rusia).
Dilihat dari program akuisisi senjata kekuatan angkatan laut diatas, peningkatan
lebih di-khusus-kan dalam klasifikasi kemampuan sebagai berikut:149
• Sistem komando, pengawasan dan komunikasi (national command, control and
communications (C3) systems);
• Sistem strategis dan intelejen taktis (national strategic and tactical intelligence systems);
• Pesawat intai martitim (maritime surveillance aircraft, misalya P-3, CN-235MP, Do-228-
200);
• Peluru kendali anti-kapal (anti-ships missiles, misalnya Harpoon, Styx dan Exocet), peluru
kendali anti-pesawat (misalnya SA-N-5 Grail, Albatros Mk-2);
• Kapal tempur laut permukaan modern --Kapal Penghancur, Kapal Frigat, Kapal
Patroli Lautan (modern surface combatant --destroyers, frigates, ocean patrol vessels);
• Kapal Selam (submarines);
• Sistem persenjataan elektornik (electronic warfare (EW) systems);
Penggelaran Persenjataan Lama dan Baru dari Angkatan Udara
a) Klasifikasi Persenjataan AU
Istilah “Pesawat Tempur (combat aircraft)” mengacu kepada pesawat udara yang
secara normal dilengkapi untuk membawa peluru udara-ke-udara atau udara-ke-darat.
Pesawat tempur tadi meliputi pesawat dalam unit konvensi operasional yang peran
utamanya adalah pelatihan senjata dan pesawat pelatih dengan tipe yang sama seperti ada
di dalam squadron lini depan yang diasumsikan tersedia untuk operasi dengan peringatan
singkat. Pesawat Latih dianggap sebagai pesawat yang mampu bertempur karena
dilengkapi dengan peralatan tempur (dalam rujukan/laporan The Military Balance ditandai
bintang [*]). Pesawat maritim bersenjata dimasukkan dalam total pesawat tempur.
Kekuatan pesawat squadron bervariasi dengan tipe pesawatnya dan berbeda-beda antar
negara.
Negara yang berbeda kerapkali menggunakan pesawat dasar yang sama dengan
peran yang berbeda; kunci untuk menentukan peran-peran ini terletak pada pelatihan
kru-nya. Dalam The Military Balance definisi berikut ini digunakan sebagai panduan:150
Pesawat Udara Wing Tetap (Fixed Wing Aircraft).
• Penyerang/Tempur (Fighter). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pesawat
udara dengan senjata, kapasitas performa dan avionik untuk tempur udara. Pesawat
Udara multi peran digambarkan sebagai fighter ground attack (FGA), Fighter, Recce dan
seterusnya, atas dasar peran yang mereka gelarkan.
149 Desmond Ball, loc. Cit.
150 The Military Balance 2000-2001 (London: IISS, 2000), hal. 8-9.
67
• Pembom (Bombers). Pesawat ini dikategorisasikan menurut jelajah dan kapasitas
angkut atau muatan sbb:
- Long-range (jelajah jarak jauh), mampu mengangkut senjata lebih dari 10.000 kg
berat diatas radius tanpa pengisisan ulang bahan bakar lebih dari 5000 km;
- Medium Range (jelajah menengah), mampu mengangkut senjata lebih dari 10.000 kg
diatas radius tanpa pengisisan ulang bahan bakar dengan jarak antara 1000-5000
km;
- Short-Range (jelajah dekat), mampu membawa senjata lebih dari 10.000 kg diatas
radius tanpa pengisisan ulang bahan bakar dengan jelajah kurang dari 1000 km.
Sejumlah Pembom dengan radius yang digambarkan diatas tadi, namun dirancang untuk
membawa beban kurang dari 10.000 kg, dan yang tidak masuk dalam kategori FGA,
dideskripsikan sebagai Pembom Ringan (light bomber).
Helikopter
• Helikopter Bersenjata (Armed Hel). Istilah ini digunakan untuk meliputi Helikopter
yang dilengkapi untuk mengangkut peluru atau senjata, yang meliputi pesawat anti
kapal selam (anti-submarine warfare/ASW). Helikopter tersebut lebih lanjut
didefinisikan sebagai berikut:
- Helikopter Serang (Attack) dengan kontrol tembak terintegrasi dan sistem bidikan,
yang dirancang untuk membawa senjata anti baja, senjata udara-ke-darat atau
senjata udara-ke-udara;
- Helikopter pendukung tempur (combat support), yang dilengkapi dengan intai area
atau senjata beladiri, namun tanpa kontrol tembak terintegrasi dan sistem bidikan;
- Helikopter Penyerang (Assault Hel), dirancang untuk mengangkut pasukan ke
medan perang.
• Helikopetr Angkut (Transport Helicopter). Istilah tersebut menggambarkan hel tak
bersenjata yang dirancang untuk mengangkut pasukan atau kargo untuk mendukung
operasi militer.
b) Kuantitas Penggelaran Senjata AU
Dalam penelitian ini akan dilihat akuisisi dan kepemilikan persenjataan utama
Angkatan Udara negara-negara Asia Tenggara melalui kategorisasi sebagai berikut:
Semua jenis pesawat tempur, Pesawat Tempur Udara & Pembom/Serang Darat, Pesawat
Tempur/Penyerang, Pesawat Angkut, Pesawat Latih, Pesawat Intai, Helikopter Angkut,
Helikopter Bersenjata, dan Squadron Coin (Counter-Insurgency).
1) Semua Jenis Pesawat Tempur (Combat Aircratf/Cbt Ac)
Dilihat dari segi kuantitas, peningkatan rata-rata akuisisi negara-negara Asia
Tenggara untuk semua jenis pesawat tempur mempunyai margin yang sangat tipis.
Bahkan bila diperbandingkan data antara tahun 1990 dengan data tahun 2000 mengalami
sedikit penurunan, dari 846 unit menjadi 838 unit. Tapi bila dibandingkan dengan tahun
1999, terjadi peningkatan menjadi 849 unit, dimana kemudian pada tahun 2000 Laos,
Malaysia dan Thailand terjadi penurunan. Sedangkan dilihat dari urutannya, kekuatan
terbesar (data tahun 2000) dimiliki oleh Vietnam, kemudian diikuti Thailand, Singapura,
Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Kamboja dan Laos.
2) Pesawat Tempur Udara & Pembom/Serang Darat (Fighter, Ground-Attack/FGA)
68
Kecuali Kamboja, Myanmar dan Brunei, semua negara Asia Tenggara memiliki
skuadron FGA pada masa Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, Myanmar mengakuisisi
sejak tahun 1994, dan sebaliknya Filipina malah tidak lagi (atau tidak mampu)
mengakuisisi jenis ini. Dilihat dari jumlah kawasan, terjadi peningkatan dari 341 unit
pada tahun 1990 menjadi 374 unit pada tahun 2000. Dilihat dari urutannya, kekuatan
terbesar (data tahun 2000) dimiliki oleh Singapura, kemudian diikuti Indonesia, Vietnam,
Thailand, Malaysia, Myanmar dan Laos.
3) Pesawat Tempur/Penyerang (Fighter Aircraft/FTR)
Kecuali Myanmar dan Brunei, semua negara Asia Tenggara memiliki skuadron
FTR pada masa Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, Myanmar mengakuisisi sejak tahun
1991, dan sebaliknya Laos sejak tahun 1993 kehilangan (tidak mampu memperbaharui)
jenis ini. Dilihat dari jumlah kawasan, terjadi peningkatan yang sangat kecil dari 287 unit
pada tahun 1990 menjadi 297 unit pada tahun 2000. Dilihat dari urutannya, kekuatan
terbesar (data tahun 2000) dimiliki oleh Vietnam, kemudian diikuti Thailand, Singapura,
Myanmar, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Indonesia dan Filipina.
4) Pesawat Intai (Reconnaisance Aircraft/Recce)
Negara Asia Tenggara yang memiliki skuadron intai adalah Thailand, Singapura,
Malaysia dan Filipina (masa Perang Dingin) ditambah kemudian Indonesia (pasca Perang
Dingin). Dilihat dari jumlah kawasan, terjadi peningkatan yang signifikan dari 17 unit
pada tahun 1990 menjadi 48 unit pada tahun 2000. Dilihat dari urutannya, kekuatan
armada peswat intai terbesar (data tahun 2000) dimiliki oleh Filipina, kemudian diikuti
Indonesia, Singapura dan Thailand.
5) Pesawat Latih (Training Aircraft/Trg Ac)
Semua negara Asia Tenggara memiliki skuadron pesawat latih (training aircraft).
Dilihat dari jumlah kawasan, terjadi peningkatan yang relatif kecil dari 457 unit pada
tahun 1990 menjadi 519 unit pada tahun 2000. Peningkatan cukup tajam dialami oleh
Thailand (dari 104 menjadi 165 unit), dan sebaliknya Vietnam malah terjadi penurunan
(dari 53 menjadi 38 unit). Dilihat dari urutannya, kekuatan terbesar (data tahun 2000)
dimiliki oleh Thailand, kemudian diikuti Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina,
Vietnam, Myanmar, Brunei, Kamboja dan Laos.
6) Pesawat Angkut (Transport Aircraft/Tpt Ac)
Semua negara Asia Tenggara memiliki skuadron pesawat Angkut (transpor),
kecuali Brunei pasca Perang Dingin. Walaupun sebagian besar mengalami peningkatan,
dilihat dari jumlah kawasan terjadi penurunan dari 460 unit pada tahun 1990 menjadi 299
unit pada tahun 2000. Hal ini diakibatkan terjadi penurunan jumlah yang sangat tajam
pada Vietnam dari 253 unit pada tahun 1990 menjadi hanya 62 unit saja pada tahun 2000.
Sedangkan dilihat dari urutannya, kekuatan terbesar (data tahun 2000) dimiliki oleh
Indonesia, kemudian diikuti Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Myanmar,
Laos dan Kamboja.
7) Helikopter Angkut (Transport Helicopter/Tpt Hel)
Semua negara Asia Tenggara memiliki helikopter angkut (transpor). Walaupun
sebagian besar negara mengalami peningkatan, dilihat dari jumlah kawasan, sama seperti
69
dalam Pesawat Angkut terjadi penurunan dari 536 unit pada tahun 1990 menjadi 474
unit pada tahun 2000. Hal ini diakibatkan terjadi penurunan jumlah yang sangat tajam
pada Vietnam dari 225 unit pada tahun 1990 menjadi hanya 49 unit pada tahun 2000.
Sedangkan dilihat dari urutannya, kekuatan terbesar (data tahun 2000) dimiliki oleh
Filipina, kemudian diikuti Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, Indonesia, Thailand,
Laos, Brunei dan Kamboja.
8) Helikopter Bersenjata (Armed Helicopter/Armed Hel)
Negara Asia Tenggara yang memiliki skuadron Helikopter Bersenjata adalah
Vietnam, Kamboja, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei dan Filipina (masa Perang
Dingin), dan Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, dan Brunei (pasca
Perang Dingin). Dilihat dari jumlah kawasan, terjadi peningkatan yang signifikan dari 115
unit pada tahun 1990 menjadi 177 unit pada tahun 2000. Dilihat dari urutannya, kekuatan
terbesar (data tahun 2000) dimiliki oleh Filipina, kemudian diikuti Vietnam, Singapura,
Myanmar dan Brunei.
9) Squadron Coin (Counter-Insurgency)
Semua negara Asia Tenggara sempat memiliki skuadron Coin, kecuali Vietnam.
Jumlahnya memang dipastikan menurun karena semua negara tidak akan lagi
mengakuisisi jenis pesawat ini karena perubuhan orientasi pertahanan. Dari 122 unit pada
tahun 1990 menjadi 31 unit pada tahun 2000. Satu-satunya negara yang masih
memelihara skuadron Coin adalah Myanmar. Tetapi dari jenis-jenis pesawat yang selama
ini masuk dalam skuadron Coin, sebagian dialihkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan
squadron pesawat latih.
c) Jenis dan Kualitas Akuisisi Persenjataan AU Pasca Perang Dingin
Jenis-jenis persenjataan Angkatan Udara dibawah merupakan akuisisi yang
dilakukan pada pasca Perang Dingin. Sebagian diantaranya sudah menjadi inventarisasi
AU negara masing-masing, dan sebagian lagi masih dalam daftar tunggu untuk menjadi
inventaris (pesanan dalam proses produksi yang belum diserahkan oleh produsen).151
Jumlah dan jenis persenjataan disebut di depan, dan fungsi senjata152 serta negara asal
senjata ditulis dalam kurung. Untuk melihat kualitas atau generasi pesawat dan helikopter
dapat dilihat dalam lampiran.
Brunei:
6 Hawk 100 (Trg, Inggris); 4 Hawk 200 (FGA, Inggris); 4 S-70/UH-60L (Hel, Amerika
Serikat); 4 PC-7 Pilatus (Trg, Swiss); 1 CN-235 (Tpt, Indonesia); dan 96 AIM-9L (AAM,
Jerman).
Kamboja:
6 L-39Z Albatros (Jet Trg, Ceko); 19 MiG-21 (FGA, Israel); dan 8 L-39 (Trg, Israel).
Indonesia:
151 Diolah dari The Military Balance Tahun 1991-92 sampai dengan 2000/01 (London: IISS); dan
SIPRI Yearbook Tahun 1991 sampai dengan 2000 (London: Oxford University Press).
152 Fungsi senjata sebagian besar ditulis dalam singkatan (dalam bahasa Inggris), dan untuk
memahaminya dapat dilihat dalam “Daftar Singkatan Senjata, Militer dan Hankam” pada bagian akhir
penelitian.
70
2-130H-30 (Tpt, AS); 14 Hawk-100 (FGA/Trg, Inggris); 10+16 Hawk-200 (FGA,
Inggris); 24 Hawk 109/209 (Trg, Inggris); 16 Hawk 209 (FGA, Inggris); 2 TA-4J
Skyhawk (FGA/Trg, AS); 12 Su-30K (FGA, Rusia);153 8 Mi-17 (Hel, Rusia); 14+6 Nomad
N-22B/N-24A (Tpt, Australia); 3 BO-105 (Hel, Jerman); 1 Bell 412 (Hel, Domestik); 2
B-412 (Hel, AS); 20 UH-1H (Hel, AS); 1 NB-412 (Hel, AS); 8 F-28 (Tpt, Belanda); dan
AIM-9P (AAM, USA).
Laos:
12 Mi-17V (Hel, Rusia).
Malaysia:
6 Wasp (Hel, Inggris); 18 MiG-29C Fulcrum (FGA, Rusia-Upgrade 1999); 6 Mi-24 Hind E
(Hel, Rusia); 8 F/A-18C/D (FGA, AS); 10+18 Hawk 100/200 (Trg/FGA, Inggris); 2
KC-130H (Tkr, Inggris); 5 C-130H (Tpt, AS); 20 MD3-160 (Trg, Domestik); 2 S-70A
(Hel, AS); 6 CN-235 (Tpt, Indonesia); 20 MD3-160 (Trg, Domestik); 2 MB-339 (Trg,
Italia); C-130H (Tkr, Inggris); 10 Mi-17 (Hel, Rusia); 6 Super Lynk (Hel, Inggris); 50
AGM-84A Harpoon (Anti-ship-missile, AS); 70+40 AIM-9S Sidewinder (AAM, AS); 30
AGM-65D Maverick (ASM, AS); 25 AGM-84A Harpoon (Air-to-ship missile, AS); 51
AIM-7M Sparrow (AAM, AS); AA-10a Alamo (AAM, Rusia); dan AA-11 Archer (AAM,
Rusia).
Myanmar:
12 F-6 (FTR, Cina); 2 FT-7 (FTR/Trg, Cina); 1 Y-12 (Tpt, Cina); 6 W-3 Sokol (Hel,
Polandia); 20 G-4 Super Galeb (Jet Trg, Yugoslavia); 2 K-8 (Tpt, Cina); 2 Y-8 (Tpt Ac,
Cina); 24 A-5C Fantan (FGA, Cina); 36 F-7M Airguard (FGA, Cina); 6 M-17 Hip-H (Hel,
Rusia); 10 Mi-2 Hoplite (Hel, Polandia); 21 F-7 (FGA, Cina); 4 K-8 (Trg, Cina); 35 W-3
Sokol (Hel, Polandia); PL-2A (AAM, Cina); dan (144) PL-2B (AAM, Cina).
Filipina:
16 SF-260 TP (Trg, AS); 8 Model 530MD Defender (Hel, AS); 24 OV-10F Bronco (Close
support aircraft, AS); 20+1 Yak-18T (Light Ac, Rusia); 5 MD-530MG Defender (Hel, AS);
3 F-4A (FGA, Korea Selatan); 8 C-130B (Tpt, AS); 18 SF-260TP (Trg, Italia); 10 Model
205UH-IH (Hel, AS); 8 Model 530MG (Hel, AS); 5 F-5A (FTR/FGA, Korea Selatan); 5
T-41 (Trg, AS); 4 B-412 (Hel, AS); 2 C-130B (Tpt, AS); dan 40 F-5E (FGA, Korea
Selatan).
Singapura:
30 F16 Fighting Falcon (FGA, AS); 11+9 F-16C Fighting Falcon (FTR, AS); 5 KC-130B/H
(Tkr, AS); 7 F-5E Tiger II (FTR, Yordania); 4 F-50 Utility (Tpt, Belanda); 4 KC-135R
(Tkr Ac, AS); 12 CH-47 (Tpt Hel, AS); 42 F-16C/D Fighting Falcon (FGA, AS); 20 AS-
532 (Hel, Perancis); 6 CH-47D (Hel, AS-di AS untuk latihan pilot); 8 CH-47D Chinook
(Hel, AS); 8 AH-64D Chinook (Cbt Hel, AS); 50 AIM-7M Sparrow (AAM, AS); 36 AIM-
9S Sidewinder (AAM, AS); 20+4 AGM-84A Harpoon (ASM, AS); dan 240 BGM-71C ITOW
(anti-tank missile, AS).
Thailand:
153 Agustus 1997 Indonesia berencana membeli jenis pesawat ini, tetapi karena krisis ekonomi
pemesanan ini untuk sementara dibatalkan. Lihat “Andai Ada Sukhoi”, Angkasa, No. 8 Tahun X (Mei
2000), hal. 17-20.
71
1 A310-324 (Tpt, Perancis); 30+8+21 A-7E Corsair-2 (FTR/FGA, USA); 9 AS 365N
Dauphin (Hel, Cina); 4 C-130H-30 (Tpt, AS); 20 Model/Bell 212 (Hel, Kanada); 6 G-222
(Tpt, Italia); 3 E-2C Hawkeye (AEW&C Ac, AS); 17 A-7E Corsair (FGA, USA); 2 J-41
(Tpt, Inggris); 20 Bell-212 (Hel, Kanada); 4+36 L-39Z Albatros (Trg, Ceko); 12 F16A/B
(FGA, AS); 2 CN-235 (Tpt, Indonesia); 42 L-39 (Trg, Ceko); 3 AS-532B Super Puma
(Hel, Perancis); 18 A-7 (FGA, AS); 9 Harrier Mk-50/AV-8S (FGA, Spanyol); 2 C-212-
200 Aviocar (Tpt, Spanyol); 2 Jetstream 41 (Tpt, Inggris); 6 S-76/H-76 Eagle (Hel, AS); 4
TA-7C Corsair II (FTR/Trg, AS); 8 F/A-18C/D (FGA, AS-Cancelled); 23 A-7 (FGA, AS);
6 SH-60B Seahawk (Hel, AS); 36 L-39 (Trg, Ceko); 4 L-39 (Trg, Ukraina); Alpha Jet
(FGA, Jerman); 18 F-16A (FGA, AS); 16 AGM-84A Harpoon (Air-to-ship missile, AS);
ADATS (SAM, Kanada); dan Giraffe-40 (Surveillance Radar, Swedia).
Vietnam:
12 SU-27 (FGA, Rusia); 6 MiG-21B (FGA, Ukraina); 6 SU-27P Flanker B (FTR/FGA,
Rusia); (108) AA-10a Alamo (AAM, Ukraina); dan 16 X-35 (ASM, Perancis).
Dilihat dari program akuisisi senjata kekuatan angkatan udara diatas, peningkatan
lebih di-khusus-kan dalam klasifikasi kemampuan sebagai berikut:154
• Sistem komando, pengawasan dan komunikasi (national command, control and
communications (C3) systems);
• Sistem strategis dan intelejen taktis (national strategic and tactical intelligence systems);
• Pesawat tempur multi peran, dengan kapabilitas tempur maritim, dan kapabilitas
superioritas udara (multi-role fighter aircraft, with maritime attack capabilities as well as airsuperiority
capabilities, misalnya F-16, F-18, Mig-21, SU-27 dan SU-30K);
• Peluru kendali udara-ke-udara (air-to-air missiles, misalnya Alamo, Sparrow dan
Sidewinder), rudal udara-ke-darat (air-to-surface missiles, misalnya X-35 dan Maverick);
rudal udara-ke-kapal (air-to-ship missiles, misalnya Harpoon)
• Sistem persenjataan elektornik (electronic warfare (EW) systems);
154 Desmond Ball, Loc. Cit.
72